Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

BKD Rehabilitasi Kartu Tanda Pengenal PNS Non Guru


Kelengkeng Banjaroya Berpotensi Mengangkat Agrowisata

GKR Condrokirono Launching Sipkades

UMBY dan Perpusda Kulon Progo Gelar “Public Speaking Workshop”

UMBY Kembangkan “Growol Kulon Progo Hebat”

Percepat Pengentasan Kemiskinan, NTB Kunjungi Kulon Progo

Tiga Persoalan Mendasar Dalam Kelembagaan Perangkat Daerah

 

Dalam rangka pengadaan/rehabilitasi Kartu Tanda Pengenal PNS Tahun 2012, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulonprogo menyelenggarakan pengambilan foto/pemotretan dan pengisian data kepada para PNS non guru, mulai Senin (23/7).


Beberapa PNS di lingkup BKD dan Setda mengantre di lokasi pengambilan gambar yang disediakan di Gedung Kaca lantai bawah, turut serta beberapa pejabat seperti Sekda Budi Wibowo,SH,MM, Staf Ahli Bupati Asisten Sekda dan Kabag.


Pengambilan gambar hanya dilakukan oleh satu juru foto, sehingga beberapa PNS harus sabar menunggu antrian. Sementara untuk membedakan antara staf dengan pejabat di latar belakang atau background foto di pasang kain warna, staf warna orange, pejabat struktural esselon IV hijau, eselon III biru dan eselon II warna merah serta jabatan fungsional abu-abu.


Kepala BKD Kulonprogo, Drs.Djulistyo mengatakan mengingat karena keterbatasan anggaran, adapun PNS yang menjadi sasaran pemotretan dalam kegiatan rehabilitasi Kartu Tanda Pengenal ini Seluruh PNSD Kabupaten Kulon Progo kecuali PNS pada RSUD dan PNS Guru. Sedangkan untuk PNS pada RSUD dan PNS Guru sesuai dengan rencana kegiatan akan dilakukan kegiatan pengadaan/rehabilitasi Kartu Tanda Pengenal pada Tahun Anggaran 2013.


"Ini sebagai upaya untuk pendataan ulang, karena ada yang mutasi, promosi jabatan, mungkin kartunya sudah rusak atau bahkan belum punya sama sekali,"terang Djulistyo di ruang kerjanya, Senin (23/7).


  Ditambahkan untuk pakaian pada saat pengambilan gambar ini juga telah ditentukan yakni Pejabat struktural, JFU dan JFT Non Guru : PDH Keki, Dinas Perhubungan : PDH Perhubungan,Satpol PP : PDH Satpol PP, JFT Dinkes : PDH Putih-Biru, sedangkan PNS Wanita berjilbab : warna jilbab menyesuaikan/tidak mencolok.(mc)

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Kelengkeng Banjaroya Berpotensi Mengangkat Agrowisata

GKR Condrokirono Launching Sipkades

UMBY dan Perpusda Kulon Progo Gelar “Public Speaking Workshop”

UMBY Kembangkan “Growol Kulon Progo Hebat”

Percepat Pengentasan Kemiskinan, NTB Kunjungi Kulon Progo



.:: Berita Subdomain ::::::::.

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 8 Desember 2016

Pelaksanaan APBdes 2016

MENGUKUR TINGGI POHON

Helm Mahal Raib Di Curi Orang

LOMBA ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA

PRINSIP-PRINSIP PEMBUATAN KOMPOS

Kampanye Di Pasar Hewan Desa Pengasih Kecamatan Pengasih

Batu Besar Longsor Menutup Akses Jalan

Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan PT. Truva Pasifik

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan CV. Bedjoe Oetomo

HASIL SELEKSI PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS TAHUN 2017 KECAMATAN PENGASIH

BUKAN AKSES CARI HUTANG, Pembinaan Kelompok UPPKS se Kecamatan Pengasih

NTB Tertarik Belajar Tomira

Pohon Tumbang Mengenai Rumah

FGD Menangkap Peluang Usaha Kerjasama Dinkop UMKM dan Bank Pasar Kulonprogo

PPK Kecamatan Pengasih

Sosialisasi Hasil Pendataan P2LP Perbaikan Laporan Kependudukan

Rentenir Berkedok Koperasi Makin Berkembang

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 5 Desember 2016

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 1 Desember 2016

BIMTEK SISTEM KEUANGAN DESA (SIKEUDES) KULON PROGO

Koordinasi Pemetaan Gangguan Tibumtranmas

Perpustakaan Desa harus jadi Penggerak Pembangunan Masyarakat

Penduduk Modal Dasar Pembangunan

Hati-hati Pencurian



.:: Artikel ::::::::.

Saatnya Membangun Karakter Anak Sejak Usia Dini

Mengasuh Anak di Era Digital

Gotong Royong Bangkitkan Kemandirian Daerah

Edukasi Perawatan Kesehatan Reproduksi Balita

Perlunya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten) Tahun Ke-3