Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

Kampung KB Wahana Pemberdayaan Masyarakat


Sejak Kampung KB ini dicanangkan Presiden RI (Ir.Joko Widodo) pada bulan januari 2016, Kampung KB ini banyak dibicarakan oleh masyarakat, baik kalangan bawah, menengah hingga masyarakat kalangan atas. Lebih-lebih pemberitaan dan tulisan mengenai kampung KB banyak menghiasi kolom di media massa (surat khabar, majalah, tabloid) dan bahkan menjadi berita yang cukup hangat dan populer di media-media elektronik.
Banyak orang yang bertanya mengapa kampung KB ini dibentuk ? setidaknya ada 5 hal yang melatar belakanginya, yaitu : (1) Program KKBPK tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya sebagaimana terjadi pada era Orde Baru, (2) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sector terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. (3) penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat, (4) Mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacitaterutama agenda prioritas ke 3 yaitu " Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan" serta Agenda Prioritas ke 5, yaitu " Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia", (5) mengangkat dan menggairahkan kembali program KB guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2010 - 2030.
Secara umum, tujuan dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sector terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan secara khusus, Kampung KB ini dibentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.
Pada dasarnya ada tiga hal pokok yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai syarat dibentuknya Kampung KB dalam suatu wilayah, yaitu : Pertama, tersedianya data kependudukan yang akurat. Kedua, dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah.Ketiga, partisipasi aktif masyarakat,
Dalam memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yaitu :
Pertama, kriteria utama : yang mencakup dua hal: (1) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berada, (2) jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan di mana kampung KB tersebut berlokasi.
Kedua, kriteria wilayah: yang mencakup 10 kategori wilayah (dipilih salah satu) : (1) Kumuh, (2) Pesisir, (3) Daerah Aliran Sungai (DAS), (4) Bantaran Kereta Api, (5) Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan), (6) Terpencil, (7) Perbatasan, (8) Kawasan Industri, (9) Kawasan Wisata, (10) Padat Penduduk. Selanjutnya dalam menentukan criteria wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi pembentukan Kampung KB dapat dipilih satu atau lebih dari sepuluh criteria yang ada.
Ketiga, kriteria Khusus : yang mencakup 5 hal, yaitu : (1) kriteria data di mana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga, (2) kriteria kependudukan di mana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah, (3) kriteria program KB di mana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan serta tingkat unmet need lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa/kelurahan, (4) kriteria program pembangunan keluarga di mana partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan GenRe melalui PIK-R masih rendah, (5) kriteria program pembangunan sektor terkait yang mencakup setidaknya empat bidang, yakni kesehatan, ekonomi, pendidikan, pemukiman dan lingkungan, dan masih bisa ditambah dengan program lainnya sesuai dengan perkembangan.
Sasaran kegiatan yang merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada Kampung KB selain keluarga adalah PUS, lansia, dan remaja juga keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja dan keluarga yang memiliki lansia. Sedangkan sasaran sektoral disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing yang pelaksananya adalah Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, Ketua RT, PKB, Petugas lapangan sektor terkait, TP PKK, kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini PPKBD dan Sub PPKBD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agamat, tokoh pemuda serta kader pembangunan lainnya.
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana memberikan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk tidak memfokuskan hanya pada masalah Pengendalian Penduduk saja namun masalah Pembangunan Keluarga juga harus mendapatkan perhatian. Karena itu, dalam rangka penguatan program KKBPK tahun 2015-2019, BKKBN diharapkan juga dapat menyusun suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran yang secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka untuk menjawab tantangan tersebut digagaslah program Kampung KB.
Harapannya, melalui wadah Kampung KB ini nantinya pelaksanaan program KKBPK dan program-program pembangunan lainnya dapat berjalan secara terpadu dan bersamaan. Hal ini sselaras dengan amanat yang tertuang dalam Agenda Prioritas Pembangunan terutama agenda prioritas ke 3 yaitu " Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Oleh karena itu cukup beralasan apabila pembangunan kependudukan dimulai dari wilayah-wilayah pinggiran yaitu kampung, karena kampung merupakan cikal bakal terbentuknya desa, dan apabila pembangunan pada seluruh kampung maju, maka desapun akan maju, apabila seluruh desa maju maka sudah barang tentu negarapun akan menjadi maju.
Walaupun pembentukan Kampung KB diamanatkan kepada BKKBN, akan tetapi pada prinsipnya Kampung KB merupakan perwujudan dari sinergi antara beberapa kementerian terkait dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan, serta tidak ketinggalan partisipasi langsung masyarakat setempat. Oleh sebab itu Kampung KB ini diharapkan menjadi miniature atau gambaran (potret) dari sebuah desa yang didalamnya terdapat keterpaduan dari program pembangunan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga yang disinergikan dengan program pembangunan sector terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Hal ini sesuai dengan definisi dari Kampung KB itu sendiri yaitu "satuan wilayah setingkat RW, dusun, atau yang setara, yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan Program KKBPK dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis ‟.
Jadi Kampung KB sebenarnya dirancang sebagai upaya membumikan, mengangkat kembali, merevitalisasi program KKBPK guna mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga dan masyarakat dalam upaya mengaktualisasikan dan mengaflikasikan 8 (delapan) fungsi keluarga secara utuh dalam masyarakat.Dengan demikian kegiatanyang dilakukan pada Kampung KB tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan kontrasepsi, akan tetapi merupakan sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya, sehingga wadah Kampung KB ini dapat kita jadikan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat melalui berbagai macam program yang mengarah pada upaya merubah sikap, perilaku dan cara berpikir (mindset) masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga kampung yang tadinya tertinggal dan terbelakang dapat sejajar dengan kampung-kampung lainnya, masyarakat yang tadinya tidak memiliki kegiatan dapat bergabung dengan poktan-poktan yang ada, keluarga yang tadinya tidak memiliki usaha dapat bergabung menjadi anggota UPPKS yang ada.
Menjadikan Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Karena untuk mewujudkan harapan tersebut tidak cukup hanya dengan membuat kesepakatan atau komitmen diatas kertas, namun perlu ketekunan, kesabaran, kebersamaan serta kerja keras yang diaplikasikan dalam wujud nyata, lebih-lebih membangun masyarakat pinggiran. Tapi dengan kebersamaan pasti semuanya akan lebih mudah diatasi, karena membangun masyarakat dari pinggiran bukanlah semata-mata harapan, melainkan lebih kepada bagaimana memposisikan Program KKBPK sebagai upaya membangun kesejahteraan dengan prioritas masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah. Inilah wujud dari revolusi mental untuk mempersiapkan generasi muda sehingga bisa menikmati bonus demografi dengan dukungan sumber daya manusia berkualitas. Namun sumber daya manusia yang berkualitas hanya mungkin tercipta apabila ada kompetensi, ada pembinaan yang sungguh-sungguh, dan Kampung KB inilah yang diharapkan dapat menjadi wahana untuk mewujudkan hal tersebut.

Ngatini, SE
Penyuluh KB Kecamatan Wates,
Kabupaten Kulon Progo

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Open House Bupati dan Wakil Bupati

Bupati Forkopimda Pantau Pos Pam

Bupati Launching Belabeliku.com di Forum Bisnis

Libur Panjang Pelayanan Masyarakat Tetap Jalan

Jadwal Open House Lebaran Bupati Wabup Berbeda dari Tahun Sebelumnya



.:: Berita Subdomain ::::::::.

Waspada Peningkatan Potensi Hujan Lebat Selama (21 - 23 Juni 2018) dan Potensi Tinggi Gelombang di

Lowongan Kerja GURU SMP DAARUL’ILMI BOARDING SCHOOL

SERGAB IDUL FITRI

Beasiswa Pelatihan Kebandarudaraan di UPT BLK Dinas Nakertrans Kabupaten Kulon Progo

SYAWALAN KEC. NANGGULAN..

SYAWALAN KEC. NANGGULAN..

Goma Untuk Laut Indonesia

SURAT EDARAN PERPANJANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TIGA BULAN BERSIH SAMPAH (TBBS)

Tingkat Kehadiran Pegawai Dinas Pertaru di Hari Pertama Kerja Capai 100%

Hari Pertama Pasca Liburan Panjang Jamkesda Langsung Diserbu Pengunjung

SYAWALAN, MOMEN INDAH MEMULAI KERJA DENGAN SEMANGAT BARU

PESTA SENI TRADISI

Syawalan Unik Destinasi Calon Obyek Wisata Baru

KELUARGA BESAR DINAS KOMINFO SYAWALAN DAN HALAL BI HALAN BERSAMA PWK

Karyawan Dinas Pertaru Ikuti Open House Bupati/Wakil Bupati Kulon Progo 1439 H

Pengamanan Jalur Wisata Kalibiru dan Himbauan Kepada Pengelola Jeep Wisata

Lebaran Idhul Fitri 1439 H / 2018 M Polsek Pengasih Patroli Wilayah

Pengasih Bertakbir

Berkah Ramadlan....

Berkah Ramadlan....

Malam 1syawal 1439 H

Polsek Pengasih Pengamanan Malam Takbiran 1439 H

BUKA BERSAMA KECAMATAN LENDAH

SAFARI TARAWIH KECAMATAN LENDAH GELOMBANG TERAKHIR

DUSUN KUTAN WAKIL KULON PROGO IKUT LOMBA POSKAMLING TINGKAT DIY



.:: Artikel ::::::::.

Devinfo dan Manfaatnya Dalam Pengembangan Program KKbpk

Mengenal Sekolah Siaga Kependudukan

Mewujudkan Masyarakat Berwawasan Kependudukan Melalui Pendidikan Kependudukan

Gerakan Berbasis Hati

Tantangan Pengendalian Penduduk Kulon Progo Tahun 2018