Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

Keadilan Sosial; Sebuah Paradigma Pendekatan Pembangunan Bagi Kulon Progo )*


Orang kini semakin menyadari bahwa keadilan merupakan masalah penting dan mendesak untuk ditangani dalam kehidupan bersama. Sentiment ini telah disuarakan bersama - John Rawls - menyatakan bahwa keadilan merupakan kebajikan utama institusi-institusi sosial.

 Menurut Rawls sebuah teori betapapun elegan dan ekonomis harus ditolak atau diperbarui jika tidak benar. Demikian juga hukum, dan institusi betapapun efisien dan tersusun dengan baik, harus dihapus atau diperbaharui jika tidak adil. Apabila kita lihat dari laporan ekonomi nasional bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang positif dan memunculkan banyak penduduk kaya baru di Indonesia, tentu menjadi pertanyaan penting mengapa justru di sisi lain angka kemiskinan belum bergerak turun angkanya?? Dimanakah letak masalah ketimpangan dan ketidak adilan serta pemerataan proses dan hasil pembangunan?? Sehingga wajar bila salah satu strategi pembangunan yang diambil oleh pemerintah kabupaten Kulon Progo melalui jalur pemerataan pembangunan. Kebijakan tersebut bersifat integratif dengan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan Kulon Progo.


Seluruh nilai politik dan tatanan sosial yang ada perlu diukur menurut dan berlandaskan pada keadilan untuk menunjang pemerataan dan proses pembangunan . Teori perdamaian demokrasi ( democratic peace theory ), misalnya menyebutkan bahwa perdamaian hanya mungkin terjadi jika setiap negara atau masyarakat menjadi demokratis, tetapi teori ini nampaknya tetap akan menjadi perdebatan, karena terbukti bahwa demokrasi bisa menjadi sangat ambisius. Justru perdamaian niscaya akan terjadi bila proses pembangunan demokrasi, sosial ekonomi jauh dari nilai keadilan untuk masyarakat. Tanpa adanya rasa keadilan di tengah masyarakat dalam proses pembangunan maka yang terjadi adalah konflik social di tingkat akar rumput.

Penyebab konflik social tersebut beragam mulai dari perebutan akses social, ekonomi, politik yang mempengaruhi keamanan dan ketertiban sampai konflik structural dengan pemerintahan setempat terkait kurang tepatnya sasaran dan manajemen kebijakan. Kelompok atau Negara dapat atas nama demokrasi memaksakan nilai-nilainya kepada kelompok atau Negara lain justru atas nama demokrasi. Karena itu bukan demokrasi yang harus jadi prioritas tetapi keadilan.


Para pemikir keadilan seperti John Locke, Thomas Paine, John Rawls,Ronald Dworkin, Robert Nozick, Michael Walzer, Karl Marx, Amartya Sen, Susan Okin, Thomas Poge, dengan caranya masing-masing telah merubah dan memperbaharui berbagai ragam tradisi ideologis yang mereka wakili. Maka perlu untuk memperhatikan pandangan mereka tentang nilai-nilai ( values ) yang mendasari kehidupan social, politik, dan ekonomi secara terpadu berikut visi mereka tentang masyarakat yang baik ( good society ) dan pertanyaan tentang apa prinsip-prinsip keadilan ( principles of justice ) dan bagaimana mengembangkan distribusi kekayaan ( resources ) yang adil. Distribusi kekayaan akan berkaitan dengan distribusi kesejahteraan di masyarakat dan menjadi salah satu isu sensitif yang berhubungan dengan strategi penanggulan kemiskinan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu diperlukan analisis serta tinjauan yang cermat dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan terhadap prinsip-prinsip pembangunan kemasyarakatan yakni konsep keadilan sosial.


Kajian secara seksama atas kajian pola pembangunan masyarakat yang berlandaskan isu sensitif keadilan sosial dapat memperkaya wacana dan tentang pemahaman berbagai masalah keadilan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. Sebab masalah keadilan juga telah menjadi masalah mendesak dan harus segera ditangani di Indonesia terutama sebagai salah satu nilai utama dalam proses pemerataan pembangunan. Sebenarnya bangsa Indonesia sudah mempunyai fondasi dasar tata kenegaraan untuk kegiatan pembangunannya yakni Pancasila sebagai filosofi kehidupan Negara. Akan tetapi ada penilaian yang mengatakan bahwa meskipun Pancasila sebagai dasar Negara mengandung nilai keadilan, namun diantara kelima sila Pancasila keadilan merupakan sila yang paling sial. Kenapa demikian ? Seperti sudah dikemukakan sejumlah kalangan, karena Pancasila belum memiliki definisi yang jelas secara konseptual maupun operasional menganai cita-cita, tujuan serta cara atau mekanisme untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang diinginkan.


Benarkah sebagai wawasan politik Pancasila terlalu normatif dan tidak menjangkau persoalan-persoalan sosial dan ekonomi yang kongkrit, seperti kemiskinan dan keadilan sosial. Dan karena itu dibandingkan ideologi semacam Marxisme, Sosialisme, Liberalisme, atau bahkan ekonomi Islam, Pancasila menjadi terlalu lemah? Ataukah tahapan Negara ini baru sampai pada tahapan ideology pembangunan yang jelas seperti ideology-ideologi di atas ?bagaimana dengan kompetensi dan peran pelaksana ideology Pancasilanya di tengah masyarakat??pertanyan -pertanyaan di atas bisa kita terapkan untuk membantu menganalisis tentang pelaksanaan pemerataan pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.


Keadilan perlu dikembangkan dan dikaji secara seksama terutama karena bukti memang menunjukkan adanya bentuk-bentuk ketidak adilan dan kesenjangan ekonomi yang semakin meningkat di Indonesia dan juga dalam konteks hubungan internasional dengan implikasi-implikasi yang sangat serius terhadap keamanan, stabilitas, kohesi social, dan secara umum kelangsungan hidup manusia masa depan.


*) Salah satu refleksi analitis terhadap strategi pembangunan melalui penanggulangan kemiskinan


Oleh : INSAN HIDAYAT, S.Sos Bappeda Kabupaten Kulon Progo.

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Sebanyak 425 Pemanah Ikut Gladhen Hageng Jemparingan Mataraman Tingkat Nasional Tahun 2017

Bupati Berharap Santri Harus Mandiri Secara Ekonomi

Ulang Tahun, PT.sak Bantu Bedah Rumah dan Meja Kursi SD

Konggres Jemparingan Nusantara I Dilaksanakan di Kulon Progo

Banyak Manfaat Bagi Warga dan Pemerintah, Open House Setiap Kamis Pagi Diharap Tetap Berlangsung



.:: Berita Subdomain ::::::::.

CEGAH KEBUTAAN DENGAN PEDULI KATARAK

KOMINFO BANTUL BELAJAR PPID AWARD

LOWONGAN KERJA WAROENG SPESIAL SAMBAL ‘SS’ PENEMPATAN AREA YOGYAKARTA

Galadesa

Bedah Rumah

Musrenbang RPJMD 2017-2022

Pengembangan SDM & Beasiswa Dalam Skema Bantuan Keuangan Internasional

Perkembangan Harga Pokok Kabupaten Kulon Progo per 16 Oktober 2017

Perkembangan Harga Pokok Kabupaten Kulon Progo per 19 Oktober 2017

DPMPT Kab. Kulon Progo menyelenggarakan pengajian rutin Aparatur Sipil Negara di Masjid Agung Wates

Lowongan Kerja PT PUSTAKA INSAN MADANI

PENGUMUMAN PENGADAAN TENAGA HARIAN LEPAS NON PNS PADA DINAS PARIWISATA KAB KULON PROGO 2017

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan PT. Organik Alam Lestari

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan RSU Santo Yusup Boro

KUNJUNGAN KERJA FKLPID (FORUM KOMUNIKASI LEMBAGA PELATIHAN INDUSTRI DAERAH)

SE Pencantuman Gelar bagi PNSD Kabupaten Kulon Progo

NABUH GAMELAN 66 JAM SIAP PECAHKAN REKOR MURI

LOWONGAN KERJA PT. FINANSIA MULTI FINANCE

TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN BERPRESTASI DIKIRIM KUNJUNGAN KE LUAR NEGERI

PENUTUPAN PELATIHAN BIDANG PERHOTELAN

Upaya Tentang Peningkatan Investasi Daerah Dalam Kunjungan Kerja DPRD Kab. Brebes ke DPMPT Kab. Kulo

Sosialisasi Geographic Information System (GIS) untuk mengubah Mindset Pengelola Obyek Wisata di Kul

Study Komparasi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal Kab. Kendal di DPMPT Kab. Kulon Progo

Sosialisasi Braille Corner, Semua Lapisan Masyarakat Berhak Mendapatkan Layanan Perpustakaan

Semarak 66 Tahun Kulon Progo



.:: Artikel ::::::::.

Tips Menjadikan IUD Kontrasepsi Pilihan

Monev PATEN Ke-4 di Kulon Progo

Menyemangati Masyarakat Lewat Lagu, Mungkinkah

Pentingnya Membudayakan Kuhias Kenanganku

29 Juni Hari Keluarga Nasional