Keadilan Sosial; Sebuah Paradigma Pendekatan Pembangunan Bagi Kulon Progo )*


Orang kini semakin menyadari bahwa keadilan merupakan masalah penting dan mendesak untuk ditangani dalam kehidupan bersama. Sentiment ini telah disuarakan bersama - John Rawls - menyatakan bahwa keadilan merupakan kebajikan utama institusi-institusi sosial.

 Menurut Rawls sebuah teori betapapun elegan dan ekonomis harus ditolak atau diperbarui jika tidak benar. Demikian juga hukum, dan institusi betapapun efisien dan tersusun dengan baik, harus dihapus atau diperbaharui jika tidak adil. Apabila kita lihat dari laporan ekonomi nasional bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang positif dan memunculkan banyak penduduk kaya baru di Indonesia, tentu menjadi pertanyaan penting mengapa justru di sisi lain angka kemiskinan belum bergerak turun angkanya?? Dimanakah letak masalah ketimpangan dan ketidak adilan serta pemerataan proses dan hasil pembangunan?? Sehingga wajar bila salah satu strategi pembangunan yang diambil oleh pemerintah kabupaten Kulon Progo melalui jalur pemerataan pembangunan. Kebijakan tersebut bersifat integratif dengan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan Kulon Progo.


Seluruh nilai politik dan tatanan sosial yang ada perlu diukur menurut dan berlandaskan pada keadilan untuk menunjang pemerataan dan proses pembangunan . Teori perdamaian demokrasi ( democratic peace theory ), misalnya menyebutkan bahwa perdamaian hanya mungkin terjadi jika setiap negara atau masyarakat menjadi demokratis, tetapi teori ini nampaknya tetap akan menjadi perdebatan, karena terbukti bahwa demokrasi bisa menjadi sangat ambisius. Justru perdamaian niscaya akan terjadi bila proses pembangunan demokrasi, sosial ekonomi jauh dari nilai keadilan untuk masyarakat. Tanpa adanya rasa keadilan di tengah masyarakat dalam proses pembangunan maka yang terjadi adalah konflik social di tingkat akar rumput.

Penyebab konflik social tersebut beragam mulai dari perebutan akses social, ekonomi, politik yang mempengaruhi keamanan dan ketertiban sampai konflik structural dengan pemerintahan setempat terkait kurang tepatnya sasaran dan manajemen kebijakan. Kelompok atau Negara dapat atas nama demokrasi memaksakan nilai-nilainya kepada kelompok atau Negara lain justru atas nama demokrasi. Karena itu bukan demokrasi yang harus jadi prioritas tetapi keadilan.


Para pemikir keadilan seperti John Locke, Thomas Paine, John Rawls,Ronald Dworkin, Robert Nozick, Michael Walzer, Karl Marx, Amartya Sen, Susan Okin, Thomas Poge, dengan caranya masing-masing telah merubah dan memperbaharui berbagai ragam tradisi ideologis yang mereka wakili. Maka perlu untuk memperhatikan pandangan mereka tentang nilai-nilai ( values ) yang mendasari kehidupan social, politik, dan ekonomi secara terpadu berikut visi mereka tentang masyarakat yang baik ( good society ) dan pertanyaan tentang apa prinsip-prinsip keadilan ( principles of justice ) dan bagaimana mengembangkan distribusi kekayaan ( resources ) yang adil. Distribusi kekayaan akan berkaitan dengan distribusi kesejahteraan di masyarakat dan menjadi salah satu isu sensitif yang berhubungan dengan strategi penanggulan kemiskinan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu diperlukan analisis serta tinjauan yang cermat dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan terhadap prinsip-prinsip pembangunan kemasyarakatan yakni konsep keadilan sosial.


Kajian secara seksama atas kajian pola pembangunan masyarakat yang berlandaskan isu sensitif keadilan sosial dapat memperkaya wacana dan tentang pemahaman berbagai masalah keadilan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. Sebab masalah keadilan juga telah menjadi masalah mendesak dan harus segera ditangani di Indonesia terutama sebagai salah satu nilai utama dalam proses pemerataan pembangunan. Sebenarnya bangsa Indonesia sudah mempunyai fondasi dasar tata kenegaraan untuk kegiatan pembangunannya yakni Pancasila sebagai filosofi kehidupan Negara. Akan tetapi ada penilaian yang mengatakan bahwa meskipun Pancasila sebagai dasar Negara mengandung nilai keadilan, namun diantara kelima sila Pancasila keadilan merupakan sila yang paling sial. Kenapa demikian ? Seperti sudah dikemukakan sejumlah kalangan, karena Pancasila belum memiliki definisi yang jelas secara konseptual maupun operasional menganai cita-cita, tujuan serta cara atau mekanisme untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang diinginkan.


Benarkah sebagai wawasan politik Pancasila terlalu normatif dan tidak menjangkau persoalan-persoalan sosial dan ekonomi yang kongkrit, seperti kemiskinan dan keadilan sosial. Dan karena itu dibandingkan ideologi semacam Marxisme, Sosialisme, Liberalisme, atau bahkan ekonomi Islam, Pancasila menjadi terlalu lemah? Ataukah tahapan Negara ini baru sampai pada tahapan ideology pembangunan yang jelas seperti ideology-ideologi di atas ?bagaimana dengan kompetensi dan peran pelaksana ideology Pancasilanya di tengah masyarakat??pertanyan -pertanyaan di atas bisa kita terapkan untuk membantu menganalisis tentang pelaksanaan pemerataan pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.


Keadilan perlu dikembangkan dan dikaji secara seksama terutama karena bukti memang menunjukkan adanya bentuk-bentuk ketidak adilan dan kesenjangan ekonomi yang semakin meningkat di Indonesia dan juga dalam konteks hubungan internasional dengan implikasi-implikasi yang sangat serius terhadap keamanan, stabilitas, kohesi social, dan secara umum kelangsungan hidup manusia masa depan.


*) Salah satu refleksi analitis terhadap strategi pembangunan melalui penanggulangan kemiskinan


Oleh : INSAN HIDAYAT, S.Sos Bappeda Kabupaten Kulon Progo.

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

MTQ Pelajar Tingkat DIY Digelar di Kulon Progo

Demi Kulon Progo Bebas Rokok, Pak Bupati Rela PAD Disunat

P3A Triguna Tirta Maju Nasional

Hasil Akhir Lomba Karya Desain Busana Batik Khas Kulon Progo Tahun 2014

Bupati Panen Bawang Merah di Srikayangan



.:: Berita Subdomain ::::::::.

Rencana Umum Pengadaan Di Puskesmas Wates Tahun 2014

Perpusdes Sidodadi Kokap Juara 2 Tingkat Nasional

Gunungkidul tertarik pendataan keluarga miskin di Kulon Progo

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo Per 30 Oktober 2014

Kerjasama Dinkes dan BPJS Kesehatan Sosialisasikan Program JKN Ke Mahasiswa

Penutupan TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun Anggaran 2014

Anak Punk di simpanglima Karangnongko Diamankan Satpol PP Kulon Progo

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke- 86

Kemdikbud Segera Negerikan 2 PTS dan Dirikan ISBI Papua

Komitmen Bersama Menjadi Kunci Dalam Mewujudkan Data Yang Berkualitas

2.799 Guru Kulon Progo Terdaftar sebagai Calon Peserta Sertifikasi Guru 2013-2015

PENGEMBALIAN DANA BOS

Pengelola Rumah Pintar Akan Mendapat Pelatihan

Sosialisasi Kurikulum 2013 di Tangerang Selatan

Tingkatkan Kinerja Inspektorat, Tujuh Pejabat Eselon IV Dilantik

Ditjen PAUDNI Uji Coba Pendidikan Karakter di 60 PKBM

Belajar-Mengajar di RSBI Harus Berjalan Sampai Akhir Tahun Ajaran

Pasca Pembubaran RSBI Kemdikbud akan Terapkan Hibah Kompetitif

GERAKAN SEKOLAH RAMAH LINGKUNGAN

Sebuah Motor Menjadi Korban Robohnya Pohon di Halaman SD N Kalimenur, Sentolo

SERAGAM BATIK KORPRI AKAN BERGANTI DENGAN MOTIF BARU

PENGAJUAN NOMOR INDUK SISWA NASIONAL (NISN)

Lounching Web Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan pada upacara tanggal 17

Kegiatan Sosialisasi dan Revitalisasi Pendataan Dikdas Dinas Pendidikan Kulon Progo

Akibat Hujan Deras dan Luapan Sungai, Beberapa Sekolah di Kulon Progo Bagian Selatan Terendam Banjir



.:: Artikel ::::::::.

Perlunya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Gerebek Pasar, Gugah Semangat Promosi dan KIE Program KKBPK

Mewujudkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) Yang Optimal

Meneropong Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perpadu Kecamatan (PATEN) di Kulon Progo

Grand Design Pembangunan SDM di Kulon Progo