Keadilan Sosial; Sebuah Paradigma Pendekatan Pembangunan Bagi Kulon Progo )*


Orang kini semakin menyadari bahwa keadilan merupakan masalah penting dan mendesak untuk ditangani dalam kehidupan bersama. Sentiment ini telah disuarakan bersama - John Rawls - menyatakan bahwa keadilan merupakan kebajikan utama institusi-institusi sosial.

 Menurut Rawls sebuah teori betapapun elegan dan ekonomis harus ditolak atau diperbarui jika tidak benar. Demikian juga hukum, dan institusi betapapun efisien dan tersusun dengan baik, harus dihapus atau diperbaharui jika tidak adil. Apabila kita lihat dari laporan ekonomi nasional bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang positif dan memunculkan banyak penduduk kaya baru di Indonesia, tentu menjadi pertanyaan penting mengapa justru di sisi lain angka kemiskinan belum bergerak turun angkanya?? Dimanakah letak masalah ketimpangan dan ketidak adilan serta pemerataan proses dan hasil pembangunan?? Sehingga wajar bila salah satu strategi pembangunan yang diambil oleh pemerintah kabupaten Kulon Progo melalui jalur pemerataan pembangunan. Kebijakan tersebut bersifat integratif dengan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan Kulon Progo.


Seluruh nilai politik dan tatanan sosial yang ada perlu diukur menurut dan berlandaskan pada keadilan untuk menunjang pemerataan dan proses pembangunan . Teori perdamaian demokrasi ( democratic peace theory ), misalnya menyebutkan bahwa perdamaian hanya mungkin terjadi jika setiap negara atau masyarakat menjadi demokratis, tetapi teori ini nampaknya tetap akan menjadi perdebatan, karena terbukti bahwa demokrasi bisa menjadi sangat ambisius. Justru perdamaian niscaya akan terjadi bila proses pembangunan demokrasi, sosial ekonomi jauh dari nilai keadilan untuk masyarakat. Tanpa adanya rasa keadilan di tengah masyarakat dalam proses pembangunan maka yang terjadi adalah konflik social di tingkat akar rumput.

Penyebab konflik social tersebut beragam mulai dari perebutan akses social, ekonomi, politik yang mempengaruhi keamanan dan ketertiban sampai konflik structural dengan pemerintahan setempat terkait kurang tepatnya sasaran dan manajemen kebijakan. Kelompok atau Negara dapat atas nama demokrasi memaksakan nilai-nilainya kepada kelompok atau Negara lain justru atas nama demokrasi. Karena itu bukan demokrasi yang harus jadi prioritas tetapi keadilan.


Para pemikir keadilan seperti John Locke, Thomas Paine, John Rawls,Ronald Dworkin, Robert Nozick, Michael Walzer, Karl Marx, Amartya Sen, Susan Okin, Thomas Poge, dengan caranya masing-masing telah merubah dan memperbaharui berbagai ragam tradisi ideologis yang mereka wakili. Maka perlu untuk memperhatikan pandangan mereka tentang nilai-nilai ( values ) yang mendasari kehidupan social, politik, dan ekonomi secara terpadu berikut visi mereka tentang masyarakat yang baik ( good society ) dan pertanyaan tentang apa prinsip-prinsip keadilan ( principles of justice ) dan bagaimana mengembangkan distribusi kekayaan ( resources ) yang adil. Distribusi kekayaan akan berkaitan dengan distribusi kesejahteraan di masyarakat dan menjadi salah satu isu sensitif yang berhubungan dengan strategi penanggulan kemiskinan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu diperlukan analisis serta tinjauan yang cermat dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan terhadap prinsip-prinsip pembangunan kemasyarakatan yakni konsep keadilan sosial.


Kajian secara seksama atas kajian pola pembangunan masyarakat yang berlandaskan isu sensitif keadilan sosial dapat memperkaya wacana dan tentang pemahaman berbagai masalah keadilan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. Sebab masalah keadilan juga telah menjadi masalah mendesak dan harus segera ditangani di Indonesia terutama sebagai salah satu nilai utama dalam proses pemerataan pembangunan. Sebenarnya bangsa Indonesia sudah mempunyai fondasi dasar tata kenegaraan untuk kegiatan pembangunannya yakni Pancasila sebagai filosofi kehidupan Negara. Akan tetapi ada penilaian yang mengatakan bahwa meskipun Pancasila sebagai dasar Negara mengandung nilai keadilan, namun diantara kelima sila Pancasila keadilan merupakan sila yang paling sial. Kenapa demikian ? Seperti sudah dikemukakan sejumlah kalangan, karena Pancasila belum memiliki definisi yang jelas secara konseptual maupun operasional menganai cita-cita, tujuan serta cara atau mekanisme untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang diinginkan.


Benarkah sebagai wawasan politik Pancasila terlalu normatif dan tidak menjangkau persoalan-persoalan sosial dan ekonomi yang kongkrit, seperti kemiskinan dan keadilan sosial. Dan karena itu dibandingkan ideologi semacam Marxisme, Sosialisme, Liberalisme, atau bahkan ekonomi Islam, Pancasila menjadi terlalu lemah? Ataukah tahapan Negara ini baru sampai pada tahapan ideology pembangunan yang jelas seperti ideology-ideologi di atas ?bagaimana dengan kompetensi dan peran pelaksana ideology Pancasilanya di tengah masyarakat??pertanyan -pertanyaan di atas bisa kita terapkan untuk membantu menganalisis tentang pelaksanaan pemerataan pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.


Keadilan perlu dikembangkan dan dikaji secara seksama terutama karena bukti memang menunjukkan adanya bentuk-bentuk ketidak adilan dan kesenjangan ekonomi yang semakin meningkat di Indonesia dan juga dalam konteks hubungan internasional dengan implikasi-implikasi yang sangat serius terhadap keamanan, stabilitas, kohesi social, dan secara umum kelangsungan hidup manusia masa depan.


*) Salah satu refleksi analitis terhadap strategi pembangunan melalui penanggulangan kemiskinan


Oleh : INSAN HIDAYAT, S.Sos Bappeda Kabupaten Kulon Progo.

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Kabupaten Lain Belum Bisa Cair; di Kulon Progo Sudah 71 Desa Cairkan Anggaran

Upacara Harkitnas Dimeriahkan Panjidor

Pak Tedjo Buat Genteng di Pantog Kulon

Pengisian Perangkat Desa Dianggap Sempurna

KR Selenggarakan Workshop di Kulon Progo



.:: Berita Subdomain ::::::::.

SEKOR 3-2 MENGANTARKAN GIRIMULYO MAJU 4 BESAR (POLRESKAB 2015)

MUTIARA SUNGAI PROGO

Hasil EKPPD Terhadap LPPD 2013

Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan RKL-RPL/ UKL-UPL Dapat Dilakukan Secara OnLine

Hari ini LKPP-RI Hadiri Ujian Sertifikasi Ahli PBJ di Kulon Progo

Kulonprogo Butuh Perda Tenaga Kerja Asing

Pemenang Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015

Seminar Penyakit Kanker

Dukung Gerakan Orang Tua Asuh, PNS BKD Lakukan Pendataan

Pencairan ADD (Alokasi Dana Desa)

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Klinik Pratama Kartika 0731 Kulon Progo

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Laboratorium Klinik Cito

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan PT. Telkomsel

Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Puskesmas Sentolo I

DPRD Magelang Dukung Program Bedah Menoreh

MENTERI KOPERASI: 1.905 KUD Siap Bantu Pengadaan Beras Bulog

ABG rayakan Ultah dan Kelulusan UN di cokok SatPol PP

Pelatihan Pengelolaan Sampah

KUNJUNGAN BUPATI DALAM RANGKA BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KE XII dan HKG PKK KE 43 DI KEC

BOLA VOLLY MANIA POLRESKAB, 23 Mei 2015 GIRIMULYO TANDING LAGI

Pelatihan Pengelolaan Sampah

Pelatihan Pengelolaan Sampah

PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN

Roadshow Monitoring Perpustakaan Desa

Dinkop UMKM Selenggarakan Sosialisasi HKI



.:: Artikel ::::::::.

Kecamatan dari Uu 23 Tahun 2014

Dekonstruksi Formalitas

Reproduksi Kemiskinan (2)

Reproduksi Kemiskinan ( 1 )

Melangkah untuk UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Perpektif Membagi Urusan)