Keadilan Sosial; Sebuah Paradigma Pendekatan Pembangunan Bagi Kulon Progo )*


Orang kini semakin menyadari bahwa keadilan merupakan masalah penting dan mendesak untuk ditangani dalam kehidupan bersama. Sentiment ini telah disuarakan bersama - John Rawls - menyatakan bahwa keadilan merupakan kebajikan utama institusi-institusi sosial.

 Menurut Rawls sebuah teori betapapun elegan dan ekonomis harus ditolak atau diperbarui jika tidak benar. Demikian juga hukum, dan institusi betapapun efisien dan tersusun dengan baik, harus dihapus atau diperbaharui jika tidak adil. Apabila kita lihat dari laporan ekonomi nasional bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang positif dan memunculkan banyak penduduk kaya baru di Indonesia, tentu menjadi pertanyaan penting mengapa justru di sisi lain angka kemiskinan belum bergerak turun angkanya?? Dimanakah letak masalah ketimpangan dan ketidak adilan serta pemerataan proses dan hasil pembangunan?? Sehingga wajar bila salah satu strategi pembangunan yang diambil oleh pemerintah kabupaten Kulon Progo melalui jalur pemerataan pembangunan. Kebijakan tersebut bersifat integratif dengan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan Kulon Progo.


Seluruh nilai politik dan tatanan sosial yang ada perlu diukur menurut dan berlandaskan pada keadilan untuk menunjang pemerataan dan proses pembangunan . Teori perdamaian demokrasi ( democratic peace theory ), misalnya menyebutkan bahwa perdamaian hanya mungkin terjadi jika setiap negara atau masyarakat menjadi demokratis, tetapi teori ini nampaknya tetap akan menjadi perdebatan, karena terbukti bahwa demokrasi bisa menjadi sangat ambisius. Justru perdamaian niscaya akan terjadi bila proses pembangunan demokrasi, sosial ekonomi jauh dari nilai keadilan untuk masyarakat. Tanpa adanya rasa keadilan di tengah masyarakat dalam proses pembangunan maka yang terjadi adalah konflik social di tingkat akar rumput.

Penyebab konflik social tersebut beragam mulai dari perebutan akses social, ekonomi, politik yang mempengaruhi keamanan dan ketertiban sampai konflik structural dengan pemerintahan setempat terkait kurang tepatnya sasaran dan manajemen kebijakan. Kelompok atau Negara dapat atas nama demokrasi memaksakan nilai-nilainya kepada kelompok atau Negara lain justru atas nama demokrasi. Karena itu bukan demokrasi yang harus jadi prioritas tetapi keadilan.


Para pemikir keadilan seperti John Locke, Thomas Paine, John Rawls,Ronald Dworkin, Robert Nozick, Michael Walzer, Karl Marx, Amartya Sen, Susan Okin, Thomas Poge, dengan caranya masing-masing telah merubah dan memperbaharui berbagai ragam tradisi ideologis yang mereka wakili. Maka perlu untuk memperhatikan pandangan mereka tentang nilai-nilai ( values ) yang mendasari kehidupan social, politik, dan ekonomi secara terpadu berikut visi mereka tentang masyarakat yang baik ( good society ) dan pertanyaan tentang apa prinsip-prinsip keadilan ( principles of justice ) dan bagaimana mengembangkan distribusi kekayaan ( resources ) yang adil. Distribusi kekayaan akan berkaitan dengan distribusi kesejahteraan di masyarakat dan menjadi salah satu isu sensitif yang berhubungan dengan strategi penanggulan kemiskinan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu diperlukan analisis serta tinjauan yang cermat dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan terhadap prinsip-prinsip pembangunan kemasyarakatan yakni konsep keadilan sosial.


Kajian secara seksama atas kajian pola pembangunan masyarakat yang berlandaskan isu sensitif keadilan sosial dapat memperkaya wacana dan tentang pemahaman berbagai masalah keadilan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. Sebab masalah keadilan juga telah menjadi masalah mendesak dan harus segera ditangani di Indonesia terutama sebagai salah satu nilai utama dalam proses pemerataan pembangunan. Sebenarnya bangsa Indonesia sudah mempunyai fondasi dasar tata kenegaraan untuk kegiatan pembangunannya yakni Pancasila sebagai filosofi kehidupan Negara. Akan tetapi ada penilaian yang mengatakan bahwa meskipun Pancasila sebagai dasar Negara mengandung nilai keadilan, namun diantara kelima sila Pancasila keadilan merupakan sila yang paling sial. Kenapa demikian ? Seperti sudah dikemukakan sejumlah kalangan, karena Pancasila belum memiliki definisi yang jelas secara konseptual maupun operasional menganai cita-cita, tujuan serta cara atau mekanisme untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang diinginkan.


Benarkah sebagai wawasan politik Pancasila terlalu normatif dan tidak menjangkau persoalan-persoalan sosial dan ekonomi yang kongkrit, seperti kemiskinan dan keadilan sosial. Dan karena itu dibandingkan ideologi semacam Marxisme, Sosialisme, Liberalisme, atau bahkan ekonomi Islam, Pancasila menjadi terlalu lemah? Ataukah tahapan Negara ini baru sampai pada tahapan ideology pembangunan yang jelas seperti ideology-ideologi di atas ?bagaimana dengan kompetensi dan peran pelaksana ideology Pancasilanya di tengah masyarakat??pertanyan -pertanyaan di atas bisa kita terapkan untuk membantu menganalisis tentang pelaksanaan pemerataan pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.


Keadilan perlu dikembangkan dan dikaji secara seksama terutama karena bukti memang menunjukkan adanya bentuk-bentuk ketidak adilan dan kesenjangan ekonomi yang semakin meningkat di Indonesia dan juga dalam konteks hubungan internasional dengan implikasi-implikasi yang sangat serius terhadap keamanan, stabilitas, kohesi social, dan secara umum kelangsungan hidup manusia masa depan.


*) Salah satu refleksi analitis terhadap strategi pembangunan melalui penanggulangan kemiskinan


Oleh : INSAN HIDAYAT, S.Sos Bappeda Kabupaten Kulon Progo.

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Valentino dan Irsan Maju Tinju Tingkat Nasional

Pendaftaran Pameran Dibuka 22 September 2014

50.000 m3 Kayu Belum Diolah oleh Kulon Progo

Data Pendamping KK Miskin Ditambah Foto Kondisi Rumah

Bulog: Raskin Berkutu dan Kuning, Jangan Didistribusikan



.:: Berita Subdomain ::::::::.

Layanan Pro Aktif Taspen Hadir Di Wates

FKY DI GOA KISKENDO

MERTI DUSUN DULKAIDAHAN PRINGTALI

Tunggu Panselnas, Ujian CAT Diundur, 1217 Pelamar Dimohon Bersabar

Website Dinkes Tampilkan Menu Bank Data

Pembinaan Pokmaskum

Syarief Hasan : Menteri Koperasi Mendatang Tinggal Melanjutkan dan Meningkatkan Program

LOWONGAN KERJA PT. BANK MANDIRI (Persero) Area DIY

LOWONGAN KERJA PT. JMS BATAM (PRODUSEN ALAT MEDIS DAN RUMAH SAKIT) PUTRI

LOWONGAN KERJA PT. CIBA BATAM (Putri)

Pengarahan Dan Pembinaan Bupati Kulon Progo Kepada Kelompok Penerima Bantuan Hibah Peralatan Produks

Mengenalkan Finger Food Kepada Bayi

Kunjungan Kerja Dprd Kabupaten Bangka Selatan

Merti Dusun Sungapan II

Kunjungan Study Banding Dari Kabupaten Karang Anyar

Pentas Kesenian Tradisional di Goa Kiskendo

PORKAB TAHUN 2014 " TUNJUKKAN PRESTASIMU "

UPACARA 17 AN BULAN SEPTEMBER 2014

Pengajian Rutin Dinas Kepenak

Festifal Kethoprak antar Kecamatan Se-Kabupaten Kulon Progo

Kamis (18/9) Pukul 14.00, Panitia Tidak Lagi Terima Berkas

HASIL LOMBA PAWAI & KARNAVAL 2014

Kegiatan Hari Perhubungan Nasional

HAORNAS TAHUN 2014 DIMERIAHKAN DENGAN SENAM ANGGUK

Agenda Kegiatan Hari Perhubungan Nasional 2014



.:: Artikel ::::::::.

Mewujudkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) Yang Optimal

Meneropong Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perpadu Kecamatan (PATEN) di Kulon Progo

Grand Design Pembangunan SDM di Kulon Progo

Melalui Momentum Hari Keluarga Kita Bangkitkan Kepedulian Membangun Keluarga Sejahtera

Perencanaan Sistem Kependudukan (2)