Keadilan Sosial; Sebuah Paradigma Pendekatan Pembangunan Bagi Kulon Progo )*


Orang kini semakin menyadari bahwa keadilan merupakan masalah penting dan mendesak untuk ditangani dalam kehidupan bersama. Sentiment ini telah disuarakan bersama - John Rawls - menyatakan bahwa keadilan merupakan kebajikan utama institusi-institusi sosial.

 Menurut Rawls sebuah teori betapapun elegan dan ekonomis harus ditolak atau diperbarui jika tidak benar. Demikian juga hukum, dan institusi betapapun efisien dan tersusun dengan baik, harus dihapus atau diperbaharui jika tidak adil. Apabila kita lihat dari laporan ekonomi nasional bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang positif dan memunculkan banyak penduduk kaya baru di Indonesia, tentu menjadi pertanyaan penting mengapa justru di sisi lain angka kemiskinan belum bergerak turun angkanya?? Dimanakah letak masalah ketimpangan dan ketidak adilan serta pemerataan proses dan hasil pembangunan?? Sehingga wajar bila salah satu strategi pembangunan yang diambil oleh pemerintah kabupaten Kulon Progo melalui jalur pemerataan pembangunan. Kebijakan tersebut bersifat integratif dengan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan Kulon Progo.


Seluruh nilai politik dan tatanan sosial yang ada perlu diukur menurut dan berlandaskan pada keadilan untuk menunjang pemerataan dan proses pembangunan . Teori perdamaian demokrasi ( democratic peace theory ), misalnya menyebutkan bahwa perdamaian hanya mungkin terjadi jika setiap negara atau masyarakat menjadi demokratis, tetapi teori ini nampaknya tetap akan menjadi perdebatan, karena terbukti bahwa demokrasi bisa menjadi sangat ambisius. Justru perdamaian niscaya akan terjadi bila proses pembangunan demokrasi, sosial ekonomi jauh dari nilai keadilan untuk masyarakat. Tanpa adanya rasa keadilan di tengah masyarakat dalam proses pembangunan maka yang terjadi adalah konflik social di tingkat akar rumput.

Penyebab konflik social tersebut beragam mulai dari perebutan akses social, ekonomi, politik yang mempengaruhi keamanan dan ketertiban sampai konflik structural dengan pemerintahan setempat terkait kurang tepatnya sasaran dan manajemen kebijakan. Kelompok atau Negara dapat atas nama demokrasi memaksakan nilai-nilainya kepada kelompok atau Negara lain justru atas nama demokrasi. Karena itu bukan demokrasi yang harus jadi prioritas tetapi keadilan.


Para pemikir keadilan seperti John Locke, Thomas Paine, John Rawls,Ronald Dworkin, Robert Nozick, Michael Walzer, Karl Marx, Amartya Sen, Susan Okin, Thomas Poge, dengan caranya masing-masing telah merubah dan memperbaharui berbagai ragam tradisi ideologis yang mereka wakili. Maka perlu untuk memperhatikan pandangan mereka tentang nilai-nilai ( values ) yang mendasari kehidupan social, politik, dan ekonomi secara terpadu berikut visi mereka tentang masyarakat yang baik ( good society ) dan pertanyaan tentang apa prinsip-prinsip keadilan ( principles of justice ) dan bagaimana mengembangkan distribusi kekayaan ( resources ) yang adil. Distribusi kekayaan akan berkaitan dengan distribusi kesejahteraan di masyarakat dan menjadi salah satu isu sensitif yang berhubungan dengan strategi penanggulan kemiskinan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu diperlukan analisis serta tinjauan yang cermat dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan terhadap prinsip-prinsip pembangunan kemasyarakatan yakni konsep keadilan sosial.


Kajian secara seksama atas kajian pola pembangunan masyarakat yang berlandaskan isu sensitif keadilan sosial dapat memperkaya wacana dan tentang pemahaman berbagai masalah keadilan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. Sebab masalah keadilan juga telah menjadi masalah mendesak dan harus segera ditangani di Indonesia terutama sebagai salah satu nilai utama dalam proses pemerataan pembangunan. Sebenarnya bangsa Indonesia sudah mempunyai fondasi dasar tata kenegaraan untuk kegiatan pembangunannya yakni Pancasila sebagai filosofi kehidupan Negara. Akan tetapi ada penilaian yang mengatakan bahwa meskipun Pancasila sebagai dasar Negara mengandung nilai keadilan, namun diantara kelima sila Pancasila keadilan merupakan sila yang paling sial. Kenapa demikian ? Seperti sudah dikemukakan sejumlah kalangan, karena Pancasila belum memiliki definisi yang jelas secara konseptual maupun operasional menganai cita-cita, tujuan serta cara atau mekanisme untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang diinginkan.


Benarkah sebagai wawasan politik Pancasila terlalu normatif dan tidak menjangkau persoalan-persoalan sosial dan ekonomi yang kongkrit, seperti kemiskinan dan keadilan sosial. Dan karena itu dibandingkan ideologi semacam Marxisme, Sosialisme, Liberalisme, atau bahkan ekonomi Islam, Pancasila menjadi terlalu lemah? Ataukah tahapan Negara ini baru sampai pada tahapan ideology pembangunan yang jelas seperti ideology-ideologi di atas ?bagaimana dengan kompetensi dan peran pelaksana ideology Pancasilanya di tengah masyarakat??pertanyan -pertanyaan di atas bisa kita terapkan untuk membantu menganalisis tentang pelaksanaan pemerataan pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.


Keadilan perlu dikembangkan dan dikaji secara seksama terutama karena bukti memang menunjukkan adanya bentuk-bentuk ketidak adilan dan kesenjangan ekonomi yang semakin meningkat di Indonesia dan juga dalam konteks hubungan internasional dengan implikasi-implikasi yang sangat serius terhadap keamanan, stabilitas, kohesi social, dan secara umum kelangsungan hidup manusia masa depan.


*) Salah satu refleksi analitis terhadap strategi pembangunan melalui penanggulangan kemiskinan


Oleh : INSAN HIDAYAT, S.Sos Bappeda Kabupaten Kulon Progo.

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Pemkab Kulon Progo Adakan Lomba Iklan Audio Visual

Wabup Bahagia Permasalahan Raskin Diselesaikan dengan Musyawarah

Kelas Bapak Jadi Unggulan Kelompok BKB Sentosa

Banjaroya Akan Miliki Radio Komunitas

Pelajar Kulon Progo Tanam Mangrove



.:: Berita Subdomain ::::::::.

"Penggerebekan Miras yang bikin Resah"

Policy Brief - Redesain Program Raskin Melalui Rasda Untuk Memberdayakan Petani Lokal Kulon Progo

Kemenkominfo Dorong Transformasi UMKM Jadi e-UKM

Pembinaan Pengembangan UKM di Kecamatan Panjatan

Gerakan 1000 Mangrove di Pasir Mendit

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo Per 20 November 2014

Kepala BI Kunjungi Koperasi Batik Lendah

PEDOMAN TATA CARA MEMPEROLEH PEMBEBASAN DARI TERA ULANG UTTP

INFORMASI PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN SEMESTER II TAHUN 2014

Jelang Tahun 2015 Kabid-Kabid Paparkan Program Prioritas

Pemeriksaan Belanja Infrastruktur Oleh BPK RI

Tenaga Akuntan Jadi Prioritas Penerimaan Pegawai BLUD Puskesmas Di Kulon Progo

Penyerahan Dan Sosialisasi Bantuan Kompor Sehat Hemat Energi Dari Kementerian ESDM RI untuk 251 KK

Sosialisasi Pasang Baru Rumah Tangga Sasaran (RTS) Program Listrik Gratis Di Wilayah Kecamatan Kokap

Pentas Seni Budaya Kulon Progo

Penyuluhan Pemuda Karang Taruna Desa se-Kecamatan Panjatan

Gowes KORPRI 2014

MUSIM HUJAN,, WASPADAI DEMAM BERDARAH

Lowongan Kerja

Lowongan Yamaha Mataram Sakti Kulon Progo

Lowongan Kampung Rasa Resto Wates

Lowongan TEC Batam

PANTAI SELATAN NAN HIJAU…

Audiensi dengan Bapak Bupati terkait Pembangunan Pasar Watu Ombo

Seminar Publik Penelitian Tantangan dan Peluang Perempuan dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Lokal



.:: Artikel ::::::::.

Paten : Kecamatan Yang Mensejahterakan Rakyat (Bagian Kedua)

PATEN : Kecamatan Yang Mensejahterakan Rakyat (Bagian Pertama)

Perlunya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Gerebek Pasar, Gugah Semangat Promosi dan KIE Program KKBPK

Mewujudkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) Yang Optimal