Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

Kemandirian Sosial Ekonomi Daerah Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat


Membangun masyarakat bukan semata-mata mengintroduksi dan mengimplementasikan proyek-proyek fisik atau mengucurkan dana dan subsidi, tetapi juga gerakan mengubah serta memobilisasi lingkungan masyarakat sehingga menjadi lebih kondusif bagi terciptanya masyarakat mandiri yang lepas dari berbagai bentuk belenggu eksploitasi. Itu berarti bahwa kegiatan membangun masyarakat erat kaitannya dengan memberdayakan masyarakat untuk memerangi kemiskinan dan kesenjangan, juga untuk mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif. Pemberdayaan masyarakat dewasa ini menjadi strategi utama program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, termasuk juga di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Upaya-upaya pemberdayaan ditempuh karena pendekatan pembangunan manusia secara individu mutlak diperlukan guna menuju kemandirian sosial ekonomi masyarakat.


Kemandirian sosial ekonomi bisa dilihat dari pengetahuan dan kesadaran terhadap potensi.sosio-ekonomis yang dimiliki suatu daerah sedangkan jangkauan kewilayahannya dapat dimulai dari desa sebagai institusi masyarakat hukum terkecil. Gerakan kemandirian daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui strategi analisis potensi daerah/desa yakni dengan program sarjana masuk desa.

 

Dimana kegiatan ini melibatkan seorang sarjana yang bekerja untuk mendampingi sebuah desa dalam hal percepatan solusi kemiskinan di desa tersebut dengan treatment potensi unggulan desa yang bisa dieksplorasi untuk "dijual". Kegiatan tersebut dimulai dari rekrutmen beberapa relawan sarjana yang bersedia untuk belajar bersama warga desa dalam menemukan solusi sendiri secara aktif dan partisipatif. Untuk unsur kewilayahan, desa dipilih sebagai unit terkecil karena basis pembangunan partisipatif warga yang berada di sebuah daerah adalah lingkup desa.


Gerakan Bela Kulon Progo dan Beli Kulon Progo merupakan salah satu bentuk kemandirian sosial ekonomi daerah dimana sedapat mungkin perekonomian warga di Kabupaten Kulon Progo dicukupi oleh hasil produksi lokal. Namun gerakan tersebut hendaknya diikuti upaya penyadaran masyarakat yang terskema dengan baik dan kesadaran pemerintah bahwa masyarakat perlu untuk didampingi dalam rangka usaha pemberdayaan dan pengetahuan tentang potensi yang ada di dalam diri mereka maupun lingkungan tempat tinggalnya. Perlu adanya pendataan kebutuhan masyarakat sehingga penyediaan barang dan jasa yang sesuai kebutuhan tersebut dapat tercukupi secara lokalmenuju produk unggulan daerah. Banyak potensi daerah yang mampu mengangkat citra Kabupaten Kulon Progo disamping untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya.dari beragama makanan seperti gebleg tempe benguk, growol, jenang kelapa, gulo kethak sampai tempat wisata pantai glagah, pantai trisik, puncak suroloyo, goa kiskendo, dolan ndeso sebagai bagian kemandirian ekonomi masyarakat.


Bila selama ini paradigm pembangunan daerah masih berpedoman inisiatif dari pemerintah daerah maka dapat dirubah secara gradasi untuk melibatkan inisiatif dari masyarakat. Namun pemerintah juga harus tetap mengendalikan inisiatif pembangunan kemandirian yang berasal dari rakyat. Kebijakan top down hendaknya juga diikuti rasa kebersamaan masyarakat terhadap rasa memiliki daerah tanah tumpah darahnya ( bottom up ). Sehingga pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Kulon Progo dapat berjalan dengan filosofi dasara manunggaling kawulo gusti, saiyeg saeko proyo. Kemandirian usaha dari masyarakat akan berjalan berkesinambungan bila ada control dan pengarahan dari pemerintah daerah.


Peran pemerintah hendaknya sebagai pengarah, pemandu dan pendamping, dan yang semestinya menjadi subjek pembangunan adalah masyarakat. Dan ketika program pembangunan berhasil,rakyat akan berkata : Kamilah yang mengerjakan program pembangunan daerah kami, kamilah yang merencanakan, kami yang mengerjakan, dan kami yang mengevaluasinya. Maka program pembangunan dengan prinsip kemandirian niscaya akan tercapai dengan inisiatif masyarakat.Hal tersebut sejalan dengan program PRA Development ( Participation Rural Appraisal ) atau pembangunan berdasarkan pendekatan partisipasi masyarakat desa yang seharusnya terwujudkan dalam program musyawarah perencanaan pembangunan.


Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa kemandirian sebuah masyarakat dapat dicapai ketika ada perubahan pola pikir masyarakat untuk mencintai dan lebih banyak menggunakan produk utamanya dari dalam daerah sendiri.Hal lain yang penting yakni karakteristik yang kuat dari unit-unit sosial seperti individu, keluarga maupun masyarakat untuk membangun basis kesejahteraan hidupnya sesuai potensi lokal daerah, dalam hal ini di wilayah Kabupaten Kulon Progo sendiri. Untuk itu peran pemerintah derah untuk menumbuhkan sikap mencintai produk dalam daerah KUlon Progo dari masyarakatnya untuk lebih intensif dan efektif. Titik-titik simpul pemicu bisa dimulai penguatan kapasitas kepala desa dan pamongnya dibantu sarjana-sarjana sebagai modal organisasi yang kuat. Dapat juga didukung oleh modal kelembagaan dengan mengaktifkan dan merevitalisasi peran ormas maupun orsospol daerah.


INSAN HIDAYAT, S.Sos
BAPPEDA KABUPATEN KULON PROGO

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Ketua KI DIY Resmikan Layanan Informasi PPID

HUT Pol PP Ke 67 dan HUT Linmas Ke 55

DRD dan Alumni SMAN 1 Wates Angkatan 83 Bantu Bedah Rumah.

Pembangunan Relokasi Warga Dimulai

Pj.Bupati Serahkan Asuransi Nelayan Kepada Musidah



.:: Berita Subdomain ::::::::.

Lowongan Kerja PT. PHILIPS INDUSTRIES BATAM (Wanita)

PIK Remaja Kulon Progo Ikuti Lomba PIK Unggulan

Peletakan Batu Pertama Relokasi Terdampak Bandara

Informasi Jadwal Tayang Lomba Cerdas Cermat Tingkat Propinsi Di TVRI Jogja

Study Banding dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara

PAMERAN ARSIP DAN GRAMEDIA BOOK FAIR 2017

Antisipasi ‘Klithih’ Satpol PP Kulon Progo Giatkan Patroli dan Penertiban Non Yustisi

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 52/C/2017 TENTANG PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TA 2017

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 16 Maret 2017

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 20 Maret 2017

LAUNCHING DESA BUDAYA DIRENCANAKAN DI TUKSON

Di Kulon Progo FORUM PENANGGULANGAN RESIKO BENCANA TINGKAT KABUPATEN BELUM TERBENTUK

Lowongan Kerja HYPERMART

Lowongan Kerja MATAHARI DEPARTEMENT STORE

Lowongan Kerja PT. MIROTA INDAH INDONESIA

KETUA KI DIY MERESMIKAN PPID DESA BUMIREJO

SENGKETA INFORMASI TERKAIT TANAH PALING BANYAK

POPDA KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017, TELAH DIMULAI

Pengumuman Permohonan IL PT. Kurnia Bumi Pertiwi

PELATIHAN PENINGKATAN KETERAMPILAN PENGRAJIN GULA SEMUT (NIRA AREN) DI NGLINGGO BARAT, PAGERHARJO, K

Lowongan Kerja TOSERBA SIDOAGUNG WATES

Lowongan Kerja TOSERBA MULIA GODEAN

Lowongan Kerja GARDENA DEPARTEMENT STORE & SUPERMARKET

Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan PT. Tirta Mulya Sarana

Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan PT. Indobel Bamboo Merapi



.:: Artikel ::::::::.

Fenomena Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi

Perlunya Grand Design Pembangunan Kependudukan Dalam Konteks Pembangunan Daerah

22 Desember Hari Ibu; Hargailah Ibu

Pertumbuhan Penduduk dan Kualitas Hidup Kita

Saatnya Membangun Karakter Anak Sejak Usia Dini