Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

Kemandirian Sosial Ekonomi Daerah Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat


Membangun masyarakat bukan semata-mata mengintroduksi dan mengimplementasikan proyek-proyek fisik atau mengucurkan dana dan subsidi, tetapi juga gerakan mengubah serta memobilisasi lingkungan masyarakat sehingga menjadi lebih kondusif bagi terciptanya masyarakat mandiri yang lepas dari berbagai bentuk belenggu eksploitasi. Itu berarti bahwa kegiatan membangun masyarakat erat kaitannya dengan memberdayakan masyarakat untuk memerangi kemiskinan dan kesenjangan, juga untuk mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif. Pemberdayaan masyarakat dewasa ini menjadi strategi utama program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, termasuk juga di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Upaya-upaya pemberdayaan ditempuh karena pendekatan pembangunan manusia secara individu mutlak diperlukan guna menuju kemandirian sosial ekonomi masyarakat.


Kemandirian sosial ekonomi bisa dilihat dari pengetahuan dan kesadaran terhadap potensi.sosio-ekonomis yang dimiliki suatu daerah sedangkan jangkauan kewilayahannya dapat dimulai dari desa sebagai institusi masyarakat hukum terkecil. Gerakan kemandirian daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui strategi analisis potensi daerah/desa yakni dengan program sarjana masuk desa.

 

Dimana kegiatan ini melibatkan seorang sarjana yang bekerja untuk mendampingi sebuah desa dalam hal percepatan solusi kemiskinan di desa tersebut dengan treatment potensi unggulan desa yang bisa dieksplorasi untuk "dijual". Kegiatan tersebut dimulai dari rekrutmen beberapa relawan sarjana yang bersedia untuk belajar bersama warga desa dalam menemukan solusi sendiri secara aktif dan partisipatif. Untuk unsur kewilayahan, desa dipilih sebagai unit terkecil karena basis pembangunan partisipatif warga yang berada di sebuah daerah adalah lingkup desa.


Gerakan Bela Kulon Progo dan Beli Kulon Progo merupakan salah satu bentuk kemandirian sosial ekonomi daerah dimana sedapat mungkin perekonomian warga di Kabupaten Kulon Progo dicukupi oleh hasil produksi lokal. Namun gerakan tersebut hendaknya diikuti upaya penyadaran masyarakat yang terskema dengan baik dan kesadaran pemerintah bahwa masyarakat perlu untuk didampingi dalam rangka usaha pemberdayaan dan pengetahuan tentang potensi yang ada di dalam diri mereka maupun lingkungan tempat tinggalnya. Perlu adanya pendataan kebutuhan masyarakat sehingga penyediaan barang dan jasa yang sesuai kebutuhan tersebut dapat tercukupi secara lokalmenuju produk unggulan daerah. Banyak potensi daerah yang mampu mengangkat citra Kabupaten Kulon Progo disamping untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya.dari beragama makanan seperti gebleg tempe benguk, growol, jenang kelapa, gulo kethak sampai tempat wisata pantai glagah, pantai trisik, puncak suroloyo, goa kiskendo, dolan ndeso sebagai bagian kemandirian ekonomi masyarakat.


Bila selama ini paradigm pembangunan daerah masih berpedoman inisiatif dari pemerintah daerah maka dapat dirubah secara gradasi untuk melibatkan inisiatif dari masyarakat. Namun pemerintah juga harus tetap mengendalikan inisiatif pembangunan kemandirian yang berasal dari rakyat. Kebijakan top down hendaknya juga diikuti rasa kebersamaan masyarakat terhadap rasa memiliki daerah tanah tumpah darahnya ( bottom up ). Sehingga pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Kulon Progo dapat berjalan dengan filosofi dasara manunggaling kawulo gusti, saiyeg saeko proyo. Kemandirian usaha dari masyarakat akan berjalan berkesinambungan bila ada control dan pengarahan dari pemerintah daerah.


Peran pemerintah hendaknya sebagai pengarah, pemandu dan pendamping, dan yang semestinya menjadi subjek pembangunan adalah masyarakat. Dan ketika program pembangunan berhasil,rakyat akan berkata : Kamilah yang mengerjakan program pembangunan daerah kami, kamilah yang merencanakan, kami yang mengerjakan, dan kami yang mengevaluasinya. Maka program pembangunan dengan prinsip kemandirian niscaya akan tercapai dengan inisiatif masyarakat.Hal tersebut sejalan dengan program PRA Development ( Participation Rural Appraisal ) atau pembangunan berdasarkan pendekatan partisipasi masyarakat desa yang seharusnya terwujudkan dalam program musyawarah perencanaan pembangunan.


Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa kemandirian sebuah masyarakat dapat dicapai ketika ada perubahan pola pikir masyarakat untuk mencintai dan lebih banyak menggunakan produk utamanya dari dalam daerah sendiri.Hal lain yang penting yakni karakteristik yang kuat dari unit-unit sosial seperti individu, keluarga maupun masyarakat untuk membangun basis kesejahteraan hidupnya sesuai potensi lokal daerah, dalam hal ini di wilayah Kabupaten Kulon Progo sendiri. Untuk itu peran pemerintah derah untuk menumbuhkan sikap mencintai produk dalam daerah KUlon Progo dari masyarakatnya untuk lebih intensif dan efektif. Titik-titik simpul pemicu bisa dimulai penguatan kapasitas kepala desa dan pamongnya dibantu sarjana-sarjana sebagai modal organisasi yang kuat. Dapat juga didukung oleh modal kelembagaan dengan mengaktifkan dan merevitalisasi peran ormas maupun orsospol daerah.


INSAN HIDAYAT, S.Sos
BAPPEDA KABUPATEN KULON PROGO

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Tim Bedah Rumah Kulon Progo Kunjungi Gunung Kelir

Peringatan Hari Kartini dan Otonomi Daerah

Puncak Acara Gerakan TBBS dan Peringatan Hari Bumi

Tim BBGRM Kunjungi Kerajinan Batik

BBGRM di Kalibawang



.:: Berita Subdomain ::::::::.

Pendidikan Kependudukan Perlu Diberikan Sejak SD

Upacara Peringatan Hari Kartini

Peringatan Hari Kartini dan Hari Otonomi Daerah Tahun 2018

Mahasiswa Fisipol UGM belajar tentang Kebijakan “Bela-beli Kulon Progo”

KEJUARAAN RENANG INDAH TINGKAT INTERNASIONAL

Seleksi PT Dagsap Endura Eatore di SMK Negeri 2 Pengasih

Lowongan Kerja Sebuah Perusahaan Besar di Batam - Laki-laki

SMA N 2 Wates Juara Provinsi Cerdas Cermat Keterbukaan Informasi

LKJIP Dinas Kominfo

RENSTRA Dinas Kominfo

IKU SKP Dinas Kominfo

Perjanjian Kinerja tahun 2018 Dinas Kominfo

Pengumuman Pemenang Lomba Guru dan Kasek Berprestasi 2018

Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2017 Dinas Kominfo

Rencana Aksi Kominfo

RKT tahun 2017

SMA N 2 WATES JUARA PERTAMA LOMBA KETERBUKAAN INFORMASI

SEMINAR "KARTINI TANGGUH JAMAN NOW"

DIBUKA SELEKSI JPT KEPALA DPU

KUNJUNGAN KERJA DPMPT KAB GUNUNG KIDUL KE DPMPT KAB. KULON PROGO

Puncak Acara Tiga Bulan Bersih Sampah (TBBS) dan Hari Bumi

Puncak Acara Tiga Bulan Bersih Sampah (TBBS) dan Hari Bumi

Lowongan Kerja OPTIK YANINDO WATES

Seleksi CV Karya Hidup Sentosa di SMK Negeri 2 Pengasih

Lowongan Kerja MUNCUL GROUP



.:: Artikel ::::::::.

Mewujudkan Masyarakat Berwawasan Kependudukan Melalui Pendidikan Kependudukan

Gerakan Berbasis Hati

Tantangan Pengendalian Penduduk Kulon Progo Tahun 2018

Tantangan Advokasi Kie Program KKBPK Tahun 2018

Kampung KB Wahana Pemberdayaan Masyarakat