Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

Kemandirian Sosial Ekonomi Daerah Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat


Membangun masyarakat bukan semata-mata mengintroduksi dan mengimplementasikan proyek-proyek fisik atau mengucurkan dana dan subsidi, tetapi juga gerakan mengubah serta memobilisasi lingkungan masyarakat sehingga menjadi lebih kondusif bagi terciptanya masyarakat mandiri yang lepas dari berbagai bentuk belenggu eksploitasi. Itu berarti bahwa kegiatan membangun masyarakat erat kaitannya dengan memberdayakan masyarakat untuk memerangi kemiskinan dan kesenjangan, juga untuk mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif. Pemberdayaan masyarakat dewasa ini menjadi strategi utama program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, termasuk juga di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Upaya-upaya pemberdayaan ditempuh karena pendekatan pembangunan manusia secara individu mutlak diperlukan guna menuju kemandirian sosial ekonomi masyarakat.


Kemandirian sosial ekonomi bisa dilihat dari pengetahuan dan kesadaran terhadap potensi.sosio-ekonomis yang dimiliki suatu daerah sedangkan jangkauan kewilayahannya dapat dimulai dari desa sebagai institusi masyarakat hukum terkecil. Gerakan kemandirian daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui strategi analisis potensi daerah/desa yakni dengan program sarjana masuk desa.

 

Dimana kegiatan ini melibatkan seorang sarjana yang bekerja untuk mendampingi sebuah desa dalam hal percepatan solusi kemiskinan di desa tersebut dengan treatment potensi unggulan desa yang bisa dieksplorasi untuk "dijual". Kegiatan tersebut dimulai dari rekrutmen beberapa relawan sarjana yang bersedia untuk belajar bersama warga desa dalam menemukan solusi sendiri secara aktif dan partisipatif. Untuk unsur kewilayahan, desa dipilih sebagai unit terkecil karena basis pembangunan partisipatif warga yang berada di sebuah daerah adalah lingkup desa.


Gerakan Bela Kulon Progo dan Beli Kulon Progo merupakan salah satu bentuk kemandirian sosial ekonomi daerah dimana sedapat mungkin perekonomian warga di Kabupaten Kulon Progo dicukupi oleh hasil produksi lokal. Namun gerakan tersebut hendaknya diikuti upaya penyadaran masyarakat yang terskema dengan baik dan kesadaran pemerintah bahwa masyarakat perlu untuk didampingi dalam rangka usaha pemberdayaan dan pengetahuan tentang potensi yang ada di dalam diri mereka maupun lingkungan tempat tinggalnya. Perlu adanya pendataan kebutuhan masyarakat sehingga penyediaan barang dan jasa yang sesuai kebutuhan tersebut dapat tercukupi secara lokalmenuju produk unggulan daerah. Banyak potensi daerah yang mampu mengangkat citra Kabupaten Kulon Progo disamping untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya.dari beragama makanan seperti gebleg tempe benguk, growol, jenang kelapa, gulo kethak sampai tempat wisata pantai glagah, pantai trisik, puncak suroloyo, goa kiskendo, dolan ndeso sebagai bagian kemandirian ekonomi masyarakat.


Bila selama ini paradigm pembangunan daerah masih berpedoman inisiatif dari pemerintah daerah maka dapat dirubah secara gradasi untuk melibatkan inisiatif dari masyarakat. Namun pemerintah juga harus tetap mengendalikan inisiatif pembangunan kemandirian yang berasal dari rakyat. Kebijakan top down hendaknya juga diikuti rasa kebersamaan masyarakat terhadap rasa memiliki daerah tanah tumpah darahnya ( bottom up ). Sehingga pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Kulon Progo dapat berjalan dengan filosofi dasara manunggaling kawulo gusti, saiyeg saeko proyo. Kemandirian usaha dari masyarakat akan berjalan berkesinambungan bila ada control dan pengarahan dari pemerintah daerah.


Peran pemerintah hendaknya sebagai pengarah, pemandu dan pendamping, dan yang semestinya menjadi subjek pembangunan adalah masyarakat. Dan ketika program pembangunan berhasil,rakyat akan berkata : Kamilah yang mengerjakan program pembangunan daerah kami, kamilah yang merencanakan, kami yang mengerjakan, dan kami yang mengevaluasinya. Maka program pembangunan dengan prinsip kemandirian niscaya akan tercapai dengan inisiatif masyarakat.Hal tersebut sejalan dengan program PRA Development ( Participation Rural Appraisal ) atau pembangunan berdasarkan pendekatan partisipasi masyarakat desa yang seharusnya terwujudkan dalam program musyawarah perencanaan pembangunan.


Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa kemandirian sebuah masyarakat dapat dicapai ketika ada perubahan pola pikir masyarakat untuk mencintai dan lebih banyak menggunakan produk utamanya dari dalam daerah sendiri.Hal lain yang penting yakni karakteristik yang kuat dari unit-unit sosial seperti individu, keluarga maupun masyarakat untuk membangun basis kesejahteraan hidupnya sesuai potensi lokal daerah, dalam hal ini di wilayah Kabupaten Kulon Progo sendiri. Untuk itu peran pemerintah derah untuk menumbuhkan sikap mencintai produk dalam daerah KUlon Progo dari masyarakatnya untuk lebih intensif dan efektif. Titik-titik simpul pemicu bisa dimulai penguatan kapasitas kepala desa dan pamongnya dibantu sarjana-sarjana sebagai modal organisasi yang kuat. Dapat juga didukung oleh modal kelembagaan dengan mengaktifkan dan merevitalisasi peran ormas maupun orsospol daerah.


INSAN HIDAYAT, S.Sos
BAPPEDA KABUPATEN KULON PROGO

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Sebanyak 425 Pemanah Ikut Gladhen Hageng Jemparingan Mataraman Tingkat Nasional Tahun 2017

Bupati Berharap Santri Harus Mandiri Secara Ekonomi

Ulang Tahun, PT.sak Bantu Bedah Rumah dan Meja Kursi SD

Konggres Jemparingan Nusantara I Dilaksanakan di Kulon Progo

Banyak Manfaat Bagi Warga dan Pemerintah, Open House Setiap Kamis Pagi Diharap Tetap Berlangsung



.:: Berita Subdomain ::::::::.

CEGAH KEBUTAAN DENGAN PEDULI KATARAK

KOMINFO BANTUL BELAJAR PPID AWARD

LOWONGAN KERJA WAROENG SPESIAL SAMBAL ‘SS’ PENEMPATAN AREA YOGYAKARTA

Galadesa

Bedah Rumah

Musrenbang RPJMD 2017-2022

Pengembangan SDM & Beasiswa Dalam Skema Bantuan Keuangan Internasional

Perkembangan Harga Pokok Kabupaten Kulon Progo per 16 Oktober 2017

Perkembangan Harga Pokok Kabupaten Kulon Progo per 19 Oktober 2017

DPMPT Kab. Kulon Progo menyelenggarakan pengajian rutin Aparatur Sipil Negara di Masjid Agung Wates

Lowongan Kerja PT PUSTAKA INSAN MADANI

PENGUMUMAN PENGADAAN TENAGA HARIAN LEPAS NON PNS PADA DINAS PARIWISATA KAB KULON PROGO 2017

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan PT. Organik Alam Lestari

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan RSU Santo Yusup Boro

KUNJUNGAN KERJA FKLPID (FORUM KOMUNIKASI LEMBAGA PELATIHAN INDUSTRI DAERAH)

SE Pencantuman Gelar bagi PNSD Kabupaten Kulon Progo

NABUH GAMELAN 66 JAM SIAP PECAHKAN REKOR MURI

LOWONGAN KERJA PT. FINANSIA MULTI FINANCE

TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN BERPRESTASI DIKIRIM KUNJUNGAN KE LUAR NEGERI

PENUTUPAN PELATIHAN BIDANG PERHOTELAN

Upaya Tentang Peningkatan Investasi Daerah Dalam Kunjungan Kerja DPRD Kab. Brebes ke DPMPT Kab. Kulo

Sosialisasi Geographic Information System (GIS) untuk mengubah Mindset Pengelola Obyek Wisata di Kul

Study Komparasi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal Kab. Kendal di DPMPT Kab. Kulon Progo

Sosialisasi Braille Corner, Semua Lapisan Masyarakat Berhak Mendapatkan Layanan Perpustakaan

Semarak 66 Tahun Kulon Progo



.:: Artikel ::::::::.

Tips Menjadikan IUD Kontrasepsi Pilihan

Monev PATEN Ke-4 di Kulon Progo

Menyemangati Masyarakat Lewat Lagu, Mungkinkah

Pentingnya Membudayakan Kuhias Kenanganku

29 Juni Hari Keluarga Nasional