Kemandirian Sosial Ekonomi Daerah Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat

Senin, 19/11/2012 09:21 WIB - Oleh : Insan Hidayat,S.Sos

Membangun masyarakat bukan semata-mata mengintroduksi dan mengimplementasikan proyek-proyek fisik atau mengucurkan dana dan subsidi, tetapi juga gerakan mengubah serta memobilisasi lingkungan masyarakat sehingga menjadi lebih kondusif bagi terciptanya masyarakat mandiri yang lepas dari berbagai bentuk belenggu eksploitasi. Itu berarti bahwa kegiatan membangun masyarakat erat kaitannya dengan memberdayakan masyarakat untuk memerangi kemiskinan dan kesenjangan, juga untuk mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif. Pemberdayaan masyarakat dewasa ini menjadi strategi utama program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, termasuk juga di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Upaya-upaya pemberdayaan ditempuh karena pendekatan pembangunan manusia secara individu mutlak diperlukan guna menuju kemandirian sosial ekonomi masyarakat.


Kemandirian sosial ekonomi bisa dilihat dari pengetahuan dan kesadaran terhadap potensi.sosio-ekonomis yang dimiliki suatu daerah sedangkan jangkauan kewilayahannya dapat dimulai dari desa sebagai institusi masyarakat hukum terkecil. Gerakan kemandirian daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui strategi analisis potensi daerah/desa yakni dengan program sarjana masuk desa.

 

Dimana kegiatan ini melibatkan seorang sarjana yang bekerja untuk mendampingi sebuah desa dalam hal percepatan solusi kemiskinan di desa tersebut dengan treatment potensi unggulan desa yang bisa dieksplorasi untuk "dijual". Kegiatan tersebut dimulai dari rekrutmen beberapa relawan sarjana yang bersedia untuk belajar bersama warga desa dalam menemukan solusi sendiri secara aktif dan partisipatif. Untuk unsur kewilayahan, desa dipilih sebagai unit terkecil karena basis pembangunan partisipatif warga yang berada di sebuah daerah adalah lingkup desa.


Gerakan Bela Kulon Progo dan Beli Kulon Progo merupakan salah satu bentuk kemandirian sosial ekonomi daerah dimana sedapat mungkin perekonomian warga di Kabupaten Kulon Progo dicukupi oleh hasil produksi lokal. Namun gerakan tersebut hendaknya diikuti upaya penyadaran masyarakat yang terskema dengan baik dan kesadaran pemerintah bahwa masyarakat perlu untuk didampingi dalam rangka usaha pemberdayaan dan pengetahuan tentang potensi yang ada di dalam diri mereka maupun lingkungan tempat tinggalnya. Perlu adanya pendataan kebutuhan masyarakat sehingga penyediaan barang dan jasa yang sesuai kebutuhan tersebut dapat tercukupi secara lokalmenuju produk unggulan daerah. Banyak potensi daerah yang mampu mengangkat citra Kabupaten Kulon Progo disamping untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya.dari beragama makanan seperti gebleg tempe benguk, growol, jenang kelapa, gulo kethak sampai tempat wisata pantai glagah, pantai trisik, puncak suroloyo, goa kiskendo, dolan ndeso sebagai bagian kemandirian ekonomi masyarakat.


Bila selama ini paradigm pembangunan daerah masih berpedoman inisiatif dari pemerintah daerah maka dapat dirubah secara gradasi untuk melibatkan inisiatif dari masyarakat. Namun pemerintah juga harus tetap mengendalikan inisiatif pembangunan kemandirian yang berasal dari rakyat. Kebijakan top down hendaknya juga diikuti rasa kebersamaan masyarakat terhadap rasa memiliki daerah tanah tumpah darahnya ( bottom up ). Sehingga pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Kulon Progo dapat berjalan dengan filosofi dasara manunggaling kawulo gusti, saiyeg saeko proyo. Kemandirian usaha dari masyarakat akan berjalan berkesinambungan bila ada control dan pengarahan dari pemerintah daerah.


Peran pemerintah hendaknya sebagai pengarah, pemandu dan pendamping, dan yang semestinya menjadi subjek pembangunan adalah masyarakat. Dan ketika program pembangunan berhasil,rakyat akan berkata : Kamilah yang mengerjakan program pembangunan daerah kami, kamilah yang merencanakan, kami yang mengerjakan, dan kami yang mengevaluasinya. Maka program pembangunan dengan prinsip kemandirian niscaya akan tercapai dengan inisiatif masyarakat.Hal tersebut sejalan dengan program PRA Development ( Participation Rural Appraisal ) atau pembangunan berdasarkan pendekatan partisipasi masyarakat desa yang seharusnya terwujudkan dalam program musyawarah perencanaan pembangunan.


Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa kemandirian sebuah masyarakat dapat dicapai ketika ada perubahan pola pikir masyarakat untuk mencintai dan lebih banyak menggunakan produk utamanya dari dalam daerah sendiri.Hal lain yang penting yakni karakteristik yang kuat dari unit-unit sosial seperti individu, keluarga maupun masyarakat untuk membangun basis kesejahteraan hidupnya sesuai potensi lokal daerah, dalam hal ini di wilayah Kabupaten Kulon Progo sendiri. Untuk itu peran pemerintah derah untuk menumbuhkan sikap mencintai produk dalam daerah KUlon Progo dari masyarakatnya untuk lebih intensif dan efektif. Titik-titik simpul pemicu bisa dimulai penguatan kapasitas kepala desa dan pamongnya dibantu sarjana-sarjana sebagai modal organisasi yang kuat. Dapat juga didukung oleh modal kelembagaan dengan mengaktifkan dan merevitalisasi peran ormas maupun orsospol daerah.


INSAN HIDAYAT, S.Sos
BAPPEDA KABUPATEN KULON PROGO

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Puncak HKG PKK Ke-42, Bupati Mengajak Untuk Membangun Karakter

Penyandang Disabilitas Perlu Miliki Semangat Juang untuk Berprestasi

Kontingen PORWADA Pamit Bupati

Pemkab Sosialisasikan ZIS Ke SKPD

KB Pria Penting untuk Meningkatkan Kepesertaan KB



.:: Berita Subdomain ::::::::.

Tujuh Bulan Laksanakan SRS Kulon Progo Disupervisi Dari Pusat

Lomba Desa Wisata se-DIY Tahun 2014

Sosalisasi PBB

Evaluasi Posyandu

Pelatihan Cyber Extension

Perkembangan Harga Sembako Kabupaten Kulon Progo Per 24 April 2014

Tahun 2014 Dinas Koperasi dan UMKM Menargetkan 8 SOP Baru

Warga Samigaluh Antusias Terhadap Investasi

Badan Publik Wajib Sediakan Informasi Secara Terbuka

Bupati Harapkan Investor Mampu Menghilirkan Potensi Daerah

LOWONGAN TENAGA HARIAN LEPAS DINAS BUDPARPORA KULON PROGO

Kulonprogo Butuh Penguatan Regulasi

Sosialisasi Perda No.1 Tahun 2013

Pengumuman Tentang Tata Cara Penyampaian Proposal Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM

DPRD Kabupaten Cirebon Kunker di Kulonprogo

Pemda Harus Tegas Kepada Penambang Liar

Rekomendasi Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2014

SRI AMANI MENJUARAI "LANSIA IDOL 2014" TINGKAT DIY

dinas pekerjaan umum

Posyandu Buah Hati Siwalan Sentolo Maju Lomba Posyandu Wakili Wilayah Kerja Puskesmas Sentolo I

Koperasi dan UKM akan Dibantu Hadapi MEA 2015

Perkembangan Harga Sembako Kabupaten Kulon Progo Per 21 April 2014

PENERIMAAN PEMUDA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PEDESAAN (PSP3)

RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN GIRIMULYO BULAN APRIL 2014

Persiapan Lomba APN



.:: Artikel ::::::::.

Perencanaan Sistem Kependudukan (2)

Perencanaan Sistem Kependudukan (1)

Rekayasa Antisipasi Bencana

Tantangan Program KKB Makin Berat

Mengembangkan Pertanian Holtikultura