Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

Kemandirian Sosial Ekonomi Daerah Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat


Membangun masyarakat bukan semata-mata mengintroduksi dan mengimplementasikan proyek-proyek fisik atau mengucurkan dana dan subsidi, tetapi juga gerakan mengubah serta memobilisasi lingkungan masyarakat sehingga menjadi lebih kondusif bagi terciptanya masyarakat mandiri yang lepas dari berbagai bentuk belenggu eksploitasi. Itu berarti bahwa kegiatan membangun masyarakat erat kaitannya dengan memberdayakan masyarakat untuk memerangi kemiskinan dan kesenjangan, juga untuk mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif. Pemberdayaan masyarakat dewasa ini menjadi strategi utama program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, termasuk juga di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Upaya-upaya pemberdayaan ditempuh karena pendekatan pembangunan manusia secara individu mutlak diperlukan guna menuju kemandirian sosial ekonomi masyarakat.


Kemandirian sosial ekonomi bisa dilihat dari pengetahuan dan kesadaran terhadap potensi.sosio-ekonomis yang dimiliki suatu daerah sedangkan jangkauan kewilayahannya dapat dimulai dari desa sebagai institusi masyarakat hukum terkecil. Gerakan kemandirian daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui strategi analisis potensi daerah/desa yakni dengan program sarjana masuk desa.

 

Dimana kegiatan ini melibatkan seorang sarjana yang bekerja untuk mendampingi sebuah desa dalam hal percepatan solusi kemiskinan di desa tersebut dengan treatment potensi unggulan desa yang bisa dieksplorasi untuk "dijual". Kegiatan tersebut dimulai dari rekrutmen beberapa relawan sarjana yang bersedia untuk belajar bersama warga desa dalam menemukan solusi sendiri secara aktif dan partisipatif. Untuk unsur kewilayahan, desa dipilih sebagai unit terkecil karena basis pembangunan partisipatif warga yang berada di sebuah daerah adalah lingkup desa.


Gerakan Bela Kulon Progo dan Beli Kulon Progo merupakan salah satu bentuk kemandirian sosial ekonomi daerah dimana sedapat mungkin perekonomian warga di Kabupaten Kulon Progo dicukupi oleh hasil produksi lokal. Namun gerakan tersebut hendaknya diikuti upaya penyadaran masyarakat yang terskema dengan baik dan kesadaran pemerintah bahwa masyarakat perlu untuk didampingi dalam rangka usaha pemberdayaan dan pengetahuan tentang potensi yang ada di dalam diri mereka maupun lingkungan tempat tinggalnya. Perlu adanya pendataan kebutuhan masyarakat sehingga penyediaan barang dan jasa yang sesuai kebutuhan tersebut dapat tercukupi secara lokalmenuju produk unggulan daerah. Banyak potensi daerah yang mampu mengangkat citra Kabupaten Kulon Progo disamping untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya.dari beragama makanan seperti gebleg tempe benguk, growol, jenang kelapa, gulo kethak sampai tempat wisata pantai glagah, pantai trisik, puncak suroloyo, goa kiskendo, dolan ndeso sebagai bagian kemandirian ekonomi masyarakat.


Bila selama ini paradigm pembangunan daerah masih berpedoman inisiatif dari pemerintah daerah maka dapat dirubah secara gradasi untuk melibatkan inisiatif dari masyarakat. Namun pemerintah juga harus tetap mengendalikan inisiatif pembangunan kemandirian yang berasal dari rakyat. Kebijakan top down hendaknya juga diikuti rasa kebersamaan masyarakat terhadap rasa memiliki daerah tanah tumpah darahnya ( bottom up ). Sehingga pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Kulon Progo dapat berjalan dengan filosofi dasara manunggaling kawulo gusti, saiyeg saeko proyo. Kemandirian usaha dari masyarakat akan berjalan berkesinambungan bila ada control dan pengarahan dari pemerintah daerah.


Peran pemerintah hendaknya sebagai pengarah, pemandu dan pendamping, dan yang semestinya menjadi subjek pembangunan adalah masyarakat. Dan ketika program pembangunan berhasil,rakyat akan berkata : Kamilah yang mengerjakan program pembangunan daerah kami, kamilah yang merencanakan, kami yang mengerjakan, dan kami yang mengevaluasinya. Maka program pembangunan dengan prinsip kemandirian niscaya akan tercapai dengan inisiatif masyarakat.Hal tersebut sejalan dengan program PRA Development ( Participation Rural Appraisal ) atau pembangunan berdasarkan pendekatan partisipasi masyarakat desa yang seharusnya terwujudkan dalam program musyawarah perencanaan pembangunan.


Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa kemandirian sebuah masyarakat dapat dicapai ketika ada perubahan pola pikir masyarakat untuk mencintai dan lebih banyak menggunakan produk utamanya dari dalam daerah sendiri.Hal lain yang penting yakni karakteristik yang kuat dari unit-unit sosial seperti individu, keluarga maupun masyarakat untuk membangun basis kesejahteraan hidupnya sesuai potensi lokal daerah, dalam hal ini di wilayah Kabupaten Kulon Progo sendiri. Untuk itu peran pemerintah derah untuk menumbuhkan sikap mencintai produk dalam daerah KUlon Progo dari masyarakatnya untuk lebih intensif dan efektif. Titik-titik simpul pemicu bisa dimulai penguatan kapasitas kepala desa dan pamongnya dibantu sarjana-sarjana sebagai modal organisasi yang kuat. Dapat juga didukung oleh modal kelembagaan dengan mengaktifkan dan merevitalisasi peran ormas maupun orsospol daerah.


INSAN HIDAYAT, S.Sos
BAPPEDA KABUPATEN KULON PROGO

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Kelengkeng Banjaroya Berpotensi Mengangkat Agrowisata

GKR Condrokirono Launching Sipkades

UMBY dan Perpusda Kulon Progo Gelar “Public Speaking Workshop”

UMBY Kembangkan “Growol Kulon Progo Hebat”

Percepat Pengentasan Kemiskinan, NTB Kunjungi Kulon Progo



.:: Berita Subdomain ::::::::.

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 8 Desember 2016

Pelaksanaan APBdes 2016

MENGUKUR TINGGI POHON

Helm Mahal Raib Di Curi Orang

LOMBA ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA

PRINSIP-PRINSIP PEMBUATAN KOMPOS

Kampanye Di Pasar Hewan Desa Pengasih Kecamatan Pengasih

Batu Besar Longsor Menutup Akses Jalan

Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan PT. Truva Pasifik

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan CV. Bedjoe Oetomo

HASIL SELEKSI PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS TAHUN 2017 KECAMATAN PENGASIH

BUKAN AKSES CARI HUTANG, Pembinaan Kelompok UPPKS se Kecamatan Pengasih

NTB Tertarik Belajar Tomira

Pohon Tumbang Mengenai Rumah

FGD Menangkap Peluang Usaha Kerjasama Dinkop UMKM dan Bank Pasar Kulonprogo

PPK Kecamatan Pengasih

Sosialisasi Hasil Pendataan P2LP Perbaikan Laporan Kependudukan

Rentenir Berkedok Koperasi Makin Berkembang

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 5 Desember 2016

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 1 Desember 2016

BIMTEK SISTEM KEUANGAN DESA (SIKEUDES) KULON PROGO

Koordinasi Pemetaan Gangguan Tibumtranmas

Perpustakaan Desa harus jadi Penggerak Pembangunan Masyarakat

Penduduk Modal Dasar Pembangunan

Hati-hati Pencurian



.:: Artikel ::::::::.

Saatnya Membangun Karakter Anak Sejak Usia Dini

Mengasuh Anak di Era Digital

Gotong Royong Bangkitkan Kemandirian Daerah

Edukasi Perawatan Kesehatan Reproduksi Balita

Perlunya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten) Tahun Ke-3