Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

Kemandirian Sosial Ekonomi Daerah Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat


Membangun masyarakat bukan semata-mata mengintroduksi dan mengimplementasikan proyek-proyek fisik atau mengucurkan dana dan subsidi, tetapi juga gerakan mengubah serta memobilisasi lingkungan masyarakat sehingga menjadi lebih kondusif bagi terciptanya masyarakat mandiri yang lepas dari berbagai bentuk belenggu eksploitasi. Itu berarti bahwa kegiatan membangun masyarakat erat kaitannya dengan memberdayakan masyarakat untuk memerangi kemiskinan dan kesenjangan, juga untuk mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif. Pemberdayaan masyarakat dewasa ini menjadi strategi utama program penanggulangan kemiskinan di Indonesia, termasuk juga di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Upaya-upaya pemberdayaan ditempuh karena pendekatan pembangunan manusia secara individu mutlak diperlukan guna menuju kemandirian sosial ekonomi masyarakat.


Kemandirian sosial ekonomi bisa dilihat dari pengetahuan dan kesadaran terhadap potensi.sosio-ekonomis yang dimiliki suatu daerah sedangkan jangkauan kewilayahannya dapat dimulai dari desa sebagai institusi masyarakat hukum terkecil. Gerakan kemandirian daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui strategi analisis potensi daerah/desa yakni dengan program sarjana masuk desa.

 

Dimana kegiatan ini melibatkan seorang sarjana yang bekerja untuk mendampingi sebuah desa dalam hal percepatan solusi kemiskinan di desa tersebut dengan treatment potensi unggulan desa yang bisa dieksplorasi untuk "dijual". Kegiatan tersebut dimulai dari rekrutmen beberapa relawan sarjana yang bersedia untuk belajar bersama warga desa dalam menemukan solusi sendiri secara aktif dan partisipatif. Untuk unsur kewilayahan, desa dipilih sebagai unit terkecil karena basis pembangunan partisipatif warga yang berada di sebuah daerah adalah lingkup desa.


Gerakan Bela Kulon Progo dan Beli Kulon Progo merupakan salah satu bentuk kemandirian sosial ekonomi daerah dimana sedapat mungkin perekonomian warga di Kabupaten Kulon Progo dicukupi oleh hasil produksi lokal. Namun gerakan tersebut hendaknya diikuti upaya penyadaran masyarakat yang terskema dengan baik dan kesadaran pemerintah bahwa masyarakat perlu untuk didampingi dalam rangka usaha pemberdayaan dan pengetahuan tentang potensi yang ada di dalam diri mereka maupun lingkungan tempat tinggalnya. Perlu adanya pendataan kebutuhan masyarakat sehingga penyediaan barang dan jasa yang sesuai kebutuhan tersebut dapat tercukupi secara lokalmenuju produk unggulan daerah. Banyak potensi daerah yang mampu mengangkat citra Kabupaten Kulon Progo disamping untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya.dari beragama makanan seperti gebleg tempe benguk, growol, jenang kelapa, gulo kethak sampai tempat wisata pantai glagah, pantai trisik, puncak suroloyo, goa kiskendo, dolan ndeso sebagai bagian kemandirian ekonomi masyarakat.


Bila selama ini paradigm pembangunan daerah masih berpedoman inisiatif dari pemerintah daerah maka dapat dirubah secara gradasi untuk melibatkan inisiatif dari masyarakat. Namun pemerintah juga harus tetap mengendalikan inisiatif pembangunan kemandirian yang berasal dari rakyat. Kebijakan top down hendaknya juga diikuti rasa kebersamaan masyarakat terhadap rasa memiliki daerah tanah tumpah darahnya ( bottom up ). Sehingga pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Kulon Progo dapat berjalan dengan filosofi dasara manunggaling kawulo gusti, saiyeg saeko proyo. Kemandirian usaha dari masyarakat akan berjalan berkesinambungan bila ada control dan pengarahan dari pemerintah daerah.


Peran pemerintah hendaknya sebagai pengarah, pemandu dan pendamping, dan yang semestinya menjadi subjek pembangunan adalah masyarakat. Dan ketika program pembangunan berhasil,rakyat akan berkata : Kamilah yang mengerjakan program pembangunan daerah kami, kamilah yang merencanakan, kami yang mengerjakan, dan kami yang mengevaluasinya. Maka program pembangunan dengan prinsip kemandirian niscaya akan tercapai dengan inisiatif masyarakat.Hal tersebut sejalan dengan program PRA Development ( Participation Rural Appraisal ) atau pembangunan berdasarkan pendekatan partisipasi masyarakat desa yang seharusnya terwujudkan dalam program musyawarah perencanaan pembangunan.


Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa kemandirian sebuah masyarakat dapat dicapai ketika ada perubahan pola pikir masyarakat untuk mencintai dan lebih banyak menggunakan produk utamanya dari dalam daerah sendiri.Hal lain yang penting yakni karakteristik yang kuat dari unit-unit sosial seperti individu, keluarga maupun masyarakat untuk membangun basis kesejahteraan hidupnya sesuai potensi lokal daerah, dalam hal ini di wilayah Kabupaten Kulon Progo sendiri. Untuk itu peran pemerintah derah untuk menumbuhkan sikap mencintai produk dalam daerah KUlon Progo dari masyarakatnya untuk lebih intensif dan efektif. Titik-titik simpul pemicu bisa dimulai penguatan kapasitas kepala desa dan pamongnya dibantu sarjana-sarjana sebagai modal organisasi yang kuat. Dapat juga didukung oleh modal kelembagaan dengan mengaktifkan dan merevitalisasi peran ormas maupun orsospol daerah.


INSAN HIDAYAT, S.Sos
BAPPEDA KABUPATEN KULON PROGO

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Open House Bupati dan Wakil Bupati

Bupati Forkopimda Pantau Pos Pam

Bupati Launching Belabeliku.com di Forum Bisnis

Libur Panjang Pelayanan Masyarakat Tetap Jalan

Jadwal Open House Lebaran Bupati Wabup Berbeda dari Tahun Sebelumnya



.:: Berita Subdomain ::::::::.

Waspada Peningkatan Potensi Hujan Lebat Selama (21 - 23 Juni 2018) dan Potensi Tinggi Gelombang di

Lowongan Kerja GURU SMP DAARUL’ILMI BOARDING SCHOOL

SERGAB IDUL FITRI

Beasiswa Pelatihan Kebandarudaraan di UPT BLK Dinas Nakertrans Kabupaten Kulon Progo

SYAWALAN KEC. NANGGULAN..

SYAWALAN KEC. NANGGULAN..

Goma Untuk Laut Indonesia

SURAT EDARAN PERPANJANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN TIGA BULAN BERSIH SAMPAH (TBBS)

Tingkat Kehadiran Pegawai Dinas Pertaru di Hari Pertama Kerja Capai 100%

Hari Pertama Pasca Liburan Panjang Jamkesda Langsung Diserbu Pengunjung

SYAWALAN, MOMEN INDAH MEMULAI KERJA DENGAN SEMANGAT BARU

PESTA SENI TRADISI

Syawalan Unik Destinasi Calon Obyek Wisata Baru

KELUARGA BESAR DINAS KOMINFO SYAWALAN DAN HALAL BI HALAN BERSAMA PWK

Karyawan Dinas Pertaru Ikuti Open House Bupati/Wakil Bupati Kulon Progo 1439 H

Pengamanan Jalur Wisata Kalibiru dan Himbauan Kepada Pengelola Jeep Wisata

Lebaran Idhul Fitri 1439 H / 2018 M Polsek Pengasih Patroli Wilayah

Pengasih Bertakbir

Berkah Ramadlan....

Berkah Ramadlan....

Malam 1syawal 1439 H

Polsek Pengasih Pengamanan Malam Takbiran 1439 H

BUKA BERSAMA KECAMATAN LENDAH

SAFARI TARAWIH KECAMATAN LENDAH GELOMBANG TERAKHIR

DUSUN KUTAN WAKIL KULON PROGO IKUT LOMBA POSKAMLING TINGKAT DIY



.:: Artikel ::::::::.

Devinfo dan Manfaatnya Dalam Pengembangan Program KKbpk

Mengenal Sekolah Siaga Kependudukan

Mewujudkan Masyarakat Berwawasan Kependudukan Melalui Pendidikan Kependudukan

Gerakan Berbasis Hati

Tantangan Pengendalian Penduduk Kulon Progo Tahun 2018