Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

Kementerian PDT Tetap Kucurkan Bantuan Untuk Kulon Progo


Produk dan Transaksi Elektronik Tantangan Bagi Bank Pasar

Debat Publik Calon Bupati-Wakil Bupati

Pisah Sambut Pimp PT BPD DIY Cab Wates

Pj.Bupati Robohkan Bangunan Langgar RTRW

Sosialisasi Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik

Panwas Kulon Progo Menemukan 1.127 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye

 

Sebagai salah satu terget dari Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) adalah mengentaskan 183 Kabupaten se-Indonesia dari status ketertinggalan. Dari 183 Kabupaten tertinggal, 50 Kabupaten menjadi target untuk segera dapat terlepas dari status ketertinggalan. Termasuk Kabupaten Kulon Progo yang dinilai memiliki potensi untuk segera terlepas dari status ketertinggalan. Karena memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup baik dan bisa dikembangkan secara lebih maksimal guna mengangkat derajat kehidupan masyarakat.

      Selama ini, kementrian PDT juga telah terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kulon Progo dengan memberikan berbagai bantuan kepada daerah-daerah di Kulon Progo yang dinilai sebagai daerah kantong kemiskinan. Sebenarnya hasil dari berbagai upaya tersebut telah bisa dilihat. Karena kementrian PDT telah menerima surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang intinya Kabupaten Kulon Progo telah terentas dari status tertinggal. Namun, kementian PDT menilai kabupaten Kulon Progo belum sepenuhnya bisa lepas dari ketertinggan. Sehingga dalam waktu 3 tahun kedepan kabupaten Kulon Progo akan tetap mendapatkan bantuan dari kementrian PDT serta mendapatkan prioritas dalam pengembangan potensi daerah.

      Demikian dikatakan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini, Rabu (7/1) saat meninjau peternakan sapi milik Kelompok ternak (KT) Timbul Jaya di Krikil, Pendoworejo, Girimulyo. Menteri PDT yang hadir bersama dengan 3 orang deputi dan beberapa staf ahli disambut oleh Bupati Kulon Progo H. Toyo S Dipo, Wabup Drs. H. Mulyono, Muspida, para pejabat eksekutif pemkab Kulon Progo beserta masyarakat. Pemberian bantuan tersebut sebagai salah satu langkah untuk menjadikan Kulon Progo sebagai salah satu datu 50 Kabupaten yang akan dijadikan percontohan Kabupaten yang telah berhasil terlepas dari status ketertinggalan.

      Selanjutnya, perjuangan kementrian PDT terhadap upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya sebatas memberikan bantuan terhadap kabupaten dengan kriteria tertinggal. Namun ditingkat pusat kementrian PDT juga terus berjuang dalam hal alokasi anggaran untuk mengembangkan daerah tertinggal. Karena tanpa adanya anggaran yang berimbang Kabupaten dengan status tertinggal akan terus tertinggal dari daerah lain yang telah lebih dulu maju. "Untuk itu, saat ini telah terbentuk Asosiasi kabupaten Tertinggal (ASATI) yang akan terus memperjuang kepentingan daerah-daerah dengan status tertinggal," katanya.

      Di sisi lain, terkait dengan potensi peternakan sapi, Ir. Helmy Faishal Zaini mencontohkan, sebagai Kabupaten tertinggal Kabupaten Lombok telah berhasil mengelola peternakan ini dengan baik. Karena di sana, peternakan
bukan hanya masalah penggemukan atau beternak sapi namun telah mampu mengolah berbagai potensi lain yang dimiliki dari beternak sapi. Seperti, bio gas, penyamakan kulit sapi, kompos maupun pupuk cair dari urine sapi. "Pengembangan ini dapat dijadikan contoh bagi daerah lain yang memiliki potensi yang sama seperti Kulon Progo," tandasnya.

      Sementara itu, Bupati Kulon Progo menyambut baik berbagai upaya yang telah ditempuh oleh kementrian PDT untuk mengangkat Kulon Progo dari status ketertinggalan. Namun, sampai saat ini Bupati merasa bahwa Kulon Progo masih terus membutuhkan perhatian dari kementrian PDT terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Karena dengan dana APBD yang terbatas, akan sulit bagi Kulon Progo untuk memaksimalkan potensi melimpah yang dimiliki. Padahal untuk membangun sebuah daerah yang mandiri perlu dukungan oleh peningkatan infrastruktur yang lain, seperti akses jalan maupun peralatan produksi yang mampu meningkatkan hasil produksi.

      Sejalan dengan upaya pengembangan peternakan sapi, Kabupaten Kulon Progo juga memiliki rencana terhadap daerah yang memiliki potensi peternakan sapi yang baik untuk dikembangkan menjadi ‘Desa Mandiri Energi'. Usaha ini bukan tanpa tindakan karena saat ini telah banyak peternak sapi di Kulon Progo yang telah mengembangkan bio gas sebagai salah satu energi alternatif. "Kami selalu memiliki keyakinan bahwa dengan dukungan berbagai pihak termasuk kementrian PDT, usaha kami untuk membentuk desa mandiri energi nanti akan tercapai," katanya.

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Produk dan Transaksi Elektronik Tantangan Bagi Bank Pasar

Debat Publik Calon Bupati-Wakil Bupati

Pisah Sambut Pimp PT BPD DIY Cab Wates

Pj.Bupati Robohkan Bangunan Langgar RTRW

Sosialisasi Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik



.:: Berita Subdomain ::::::::.

Kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan/Penempatan Tenaga Kerja

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 20 Februari 2017

Menarik Perhatian Anak Untuk Baca Melalui Story telling di TPA Terpadu Sadewa

PELATIHAN BHD BAGI ANGGOTA POLRES KULON PROGO

Apresiasi GTK PAUD Dan DIKMAS

PEMAGANGAN KE JEPANG TAHUN 2017

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Embung Ngroto DPU,P dan ESDM

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan PT. Tirta Mulya Sarana

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 16 Februari 2017

Cegah Reklame Liar, DPMPT Kab. Kulon Progo Rutin Adakan Pengawasan

Pemantauan TPS Pilkada 2017

KPPS TPS 08 BANJARAN GIRIPURWO BERKOSTUM JATHILAN

PELATIHAN GRATIS DI BLKPP DIY

PELAYANAN POLIKLINIK RSUD WATES PADA HARI RABU 15 FEBRUARI 2017 LIBUR

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 13 Februari 2017

PERTEMUAN TRIKOMPONEN

PEMBINAAN DAN PENGARAHAN KADIS PERDAGANGAN

15 Februari 2017 Libur Nasional

BPPM Gelar Rapat Teknis Roadshow PUP

DPMDDalduk&KB Selenggarakan Pembinaan Lengkap

KUNJUNGAN KERJA DPMPT TASIKMALAYA TENTANG PEMBERIAN INTENSIF KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

KUNKER KEMENTRIAN SEKRETARIAT NEGARA RI DALAM RANGKA PENYERAPAN PANDANGAN DAN PENGAMATAN KEBIJAKAN

PEMBINAAN DAN PENGARAHAN KADIS PERDAGANGAN DALAM RANGKA BERGABUNGNYA PASAR DESA SILUWOK KE PASAR JOM

Survey KHL

Tiga Informasi Penting Dalam Rakor LPMK, RW dan RT



.:: Artikel ::::::::.

Fenomena Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi

Perlunya Grand Design Pembangunan Kependudukan Dalam Konteks Pembangunan Daerah

22 Desember Hari Ibu; Hargailah Ibu

Pertumbuhan Penduduk dan Kualitas Hidup Kita

Saatnya Membangun Karakter Anak Sejak Usia Dini