Kementerian PDT Tetap Kucurkan Bantuan Untuk Kulon Progo


Kabupaten Lain Belum Bisa Cair; di Kulon Progo Sudah 71 Desa Cairkan Anggaran

Upacara Harkitnas Dimeriahkan Panjidor

Pak Tedjo Buat Genteng di Pantog Kulon

Pengisian Perangkat Desa Dianggap Sempurna

KR Selenggarakan Workshop di Kulon Progo

Jadwal BBGRM dan HKG PKK Tahun 2015

 

Sebagai salah satu terget dari Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) adalah mengentaskan 183 Kabupaten se-Indonesia dari status ketertinggalan. Dari 183 Kabupaten tertinggal, 50 Kabupaten menjadi target untuk segera dapat terlepas dari status ketertinggalan. Termasuk Kabupaten Kulon Progo yang dinilai memiliki potensi untuk segera terlepas dari status ketertinggalan. Karena memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup baik dan bisa dikembangkan secara lebih maksimal guna mengangkat derajat kehidupan masyarakat.

      Selama ini, kementrian PDT juga telah terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kulon Progo dengan memberikan berbagai bantuan kepada daerah-daerah di Kulon Progo yang dinilai sebagai daerah kantong kemiskinan. Sebenarnya hasil dari berbagai upaya tersebut telah bisa dilihat. Karena kementrian PDT telah menerima surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang intinya Kabupaten Kulon Progo telah terentas dari status tertinggal. Namun, kementian PDT menilai kabupaten Kulon Progo belum sepenuhnya bisa lepas dari ketertinggan. Sehingga dalam waktu 3 tahun kedepan kabupaten Kulon Progo akan tetap mendapatkan bantuan dari kementrian PDT serta mendapatkan prioritas dalam pengembangan potensi daerah.

      Demikian dikatakan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini, Rabu (7/1) saat meninjau peternakan sapi milik Kelompok ternak (KT) Timbul Jaya di Krikil, Pendoworejo, Girimulyo. Menteri PDT yang hadir bersama dengan 3 orang deputi dan beberapa staf ahli disambut oleh Bupati Kulon Progo H. Toyo S Dipo, Wabup Drs. H. Mulyono, Muspida, para pejabat eksekutif pemkab Kulon Progo beserta masyarakat. Pemberian bantuan tersebut sebagai salah satu langkah untuk menjadikan Kulon Progo sebagai salah satu datu 50 Kabupaten yang akan dijadikan percontohan Kabupaten yang telah berhasil terlepas dari status ketertinggalan.

      Selanjutnya, perjuangan kementrian PDT terhadap upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya sebatas memberikan bantuan terhadap kabupaten dengan kriteria tertinggal. Namun ditingkat pusat kementrian PDT juga terus berjuang dalam hal alokasi anggaran untuk mengembangkan daerah tertinggal. Karena tanpa adanya anggaran yang berimbang Kabupaten dengan status tertinggal akan terus tertinggal dari daerah lain yang telah lebih dulu maju. "Untuk itu, saat ini telah terbentuk Asosiasi kabupaten Tertinggal (ASATI) yang akan terus memperjuang kepentingan daerah-daerah dengan status tertinggal," katanya.

      Di sisi lain, terkait dengan potensi peternakan sapi, Ir. Helmy Faishal Zaini mencontohkan, sebagai Kabupaten tertinggal Kabupaten Lombok telah berhasil mengelola peternakan ini dengan baik. Karena di sana, peternakan
bukan hanya masalah penggemukan atau beternak sapi namun telah mampu mengolah berbagai potensi lain yang dimiliki dari beternak sapi. Seperti, bio gas, penyamakan kulit sapi, kompos maupun pupuk cair dari urine sapi. "Pengembangan ini dapat dijadikan contoh bagi daerah lain yang memiliki potensi yang sama seperti Kulon Progo," tandasnya.

      Sementara itu, Bupati Kulon Progo menyambut baik berbagai upaya yang telah ditempuh oleh kementrian PDT untuk mengangkat Kulon Progo dari status ketertinggalan. Namun, sampai saat ini Bupati merasa bahwa Kulon Progo masih terus membutuhkan perhatian dari kementrian PDT terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan. Karena dengan dana APBD yang terbatas, akan sulit bagi Kulon Progo untuk memaksimalkan potensi melimpah yang dimiliki. Padahal untuk membangun sebuah daerah yang mandiri perlu dukungan oleh peningkatan infrastruktur yang lain, seperti akses jalan maupun peralatan produksi yang mampu meningkatkan hasil produksi.

      Sejalan dengan upaya pengembangan peternakan sapi, Kabupaten Kulon Progo juga memiliki rencana terhadap daerah yang memiliki potensi peternakan sapi yang baik untuk dikembangkan menjadi ‘Desa Mandiri Energi'. Usaha ini bukan tanpa tindakan karena saat ini telah banyak peternak sapi di Kulon Progo yang telah mengembangkan bio gas sebagai salah satu energi alternatif. "Kami selalu memiliki keyakinan bahwa dengan dukungan berbagai pihak termasuk kementrian PDT, usaha kami untuk membentuk desa mandiri energi nanti akan tercapai," katanya.

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Kabupaten Lain Belum Bisa Cair; di Kulon Progo Sudah 71 Desa Cairkan Anggaran

Upacara Harkitnas Dimeriahkan Panjidor

Pak Tedjo Buat Genteng di Pantog Kulon

Pengisian Perangkat Desa Dianggap Sempurna

KR Selenggarakan Workshop di Kulon Progo



.:: Berita Subdomain ::::::::.

Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan RKL-RPL/ UKL-UPL Dapat Dilakukan Secara OnLine

Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi PNSD Kabupaten Kulon Progo

Kulonprogo Butuh Perda Tenaga Kerja Asing

Pemenang Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015

Seminar Penyakit Kanker

Dukung Gerakan Orang Tua Asuh, PNS BKD Lakukan Pendataan

Pencairan ADD (Alokasi Dana Desa)

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Klinik Pratama Kartika 0731 Kulon Progo

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Laboratorium Klinik Cito

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan PT. Telkomsel

Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Puskesmas Sentolo I

DPRD Magelang Dukung Program Bedah Menoreh

MENTERI KOPERASI: 1.905 KUD Siap Bantu Pengadaan Beras Bulog

ABG rayakan Ultah dan Kelulusan UN di cokok SatPol PP

Pelatihan Pengelolaan Sampah

KUNJUNGAN BUPATI DALAM RANGKA BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KE XII dan HKG PKK KE 43 DI KEC

BOLA VOLLY MANIA POLRESKAB, 23 Mei 2015 GIRIMULYO TANDING LAGI

Pelatihan Pengelolaan Sampah

Pelatihan Pengelolaan Sampah

PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN

Roadshow Monitoring Perpustakaan Desa

Dinkop UMKM Selenggarakan Sosialisasi HKI

BBGRM Ke 12 Kecamatan KOKAP

UPACARA HARI KEBANGKITAN NASIONAL

SOSIALISASIPERATURAN PERUNDANGAN PELESTARIAN SUMBERDAYA PERIKANAN KABUPATEN KULON PROGO



.:: Artikel ::::::::.

Kecamatan dari Uu 23 Tahun 2014

Dekonstruksi Formalitas

Reproduksi Kemiskinan (2)

Reproduksi Kemiskinan ( 1 )

Melangkah untuk UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Perpektif Membagi Urusan)