PEMKAB KULONPROGO TETAP MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA PANGHAYAT KEPERCAYAAN


Kulon Progo Kembali Raih WTP

Tugas Ke Nepal, Wintolo Pamit Bupati

Rabu Sore Temu Wicara Bupati di TVRI Yogya

Bupati Pimpin Upacara Penutupan TMMD

Bupati Resmikan Posbindu Plumbon

Kabupaten Lain Belum Bisa Cair; di Kulon Progo Sudah 71 Desa Cairkan Anggaran

 

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 43 Tahun 2009/Nomor : 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan yang meliputi pelayanan administrasi organisasi Penghayat Kepercayaan, pemakaman dan sasana sarasehan. Namun dalam memberikan pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan, harus tetap memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan masyarakat, menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antara Penghayat Kepercayaan dengan masyarakat, serta mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal dan perangkat daerah di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan antara Penghayat Kepercayaan dengan masyarakat.


Dalam rangka mensosialisasikan Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar tersebut, Kantor Kesbaglinmas menyelenggarakan Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) yang dilaksanakan di Gedung Binangun, Kompleks Kantor Pemkab Kulonprogo, Rabu (23/05).


Dalam acara tersebut, Bupati Kulonprogo, dr. H. Hasto Wardoyo, SpOG(K), atas nama Pemerintah Daerah, memberikan spirit dan dorongan supaya para penghayat dapat berkembang dengan baik dengan mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Jika ditemui peraturan-peraturan yang dianggap rumit, pemerintah dan para pemeluk perlu untuk duduk bersama untuk saling membahas secara aktif. Untuk itu Bupati berharap agar aparat pemerintah dari tingkat kabupaten hingga desa supaya proaktif memberikan sosialisasi terkait dengan adanya peraturan bersama ini.


Bupati menjelaskan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak ada istilah kelompok masyarakat yang terbuang atau tidak terurus, namun dalam memberikan pelayanan akan disesuaikan dengan ketentuan yang ada dari pemerintah. Termasuk juga dengan para penghayat kepercayaan.


Dalam kesempatan tersebut, bupati berpesan supaya masyarakat tidak memberikan pendapat tanpa dasar yang kuat, artinya setiap pendapat harus berdasarkan referensi yang benar bukan hanya berasal dari dugaan ataupun nafsu pribadi. Jika pendapat didasarkan pada referensi yang benar, maka tidak merasa paling benar sendiri atau yang sering disebut sebagai I know-I know syndrome. Selanjutnya Bupati berharap kepada para penghayat kepercayaan untuk memberikan suasana yang sejuk di tengah masyarakat dan tidak menjadi orang yang temperamental.


Untuk bisa menjaga kedamaian masyarakat, para penghayat kepercayaan dianjurkan untuk mencoba menghayati diri sendiri, sehingga diri bisa lebih tertata danpada gilirannya menjadikan ketenangan dalam masyarakat.


Terkait dalam usaha membangun Kulonprogo, Bupati memohon dukungan dari para penghayat kepercayaan dalam mensukseskan pembangunan dan mengabdi pada masyarakat Kulonprogo, antara lain mensukseskan gerakan bela Kulonprogo dan Beli Kulonprogo. (mc)

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Kulon Progo Kembali Raih WTP

Tugas Ke Nepal, Wintolo Pamit Bupati

Rabu Sore Temu Wicara Bupati di TVRI Yogya

Bupati Pimpin Upacara Penutupan TMMD

Bupati Resmikan Posbindu Plumbon



.:: Berita Subdomain ::::::::.

" OPERASI PASAR LPG 3 KG "

Pencairan Dana Desa (DD)

RAIH OPINI WTP

Menkop dan UKM Berikan Sertifikat NIK kepada Puluhan Ribu Koperasi

MENGURANGI RESIKO BENCANA LETUSAN GUNUNG BERAPI

SatPol PP Tangkap Pemasang Reklame Liar

SMK Maarif 1 Temon dan SMP 1 Nanggulan Juara Tangkas Terampil Perkoperasian

Puskesmas Panjatan II Adakan Evaluasi Balita Sehat (EBS) Tahun 2015

Verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Propinsi Tahun 2015

Informasi Lowongan Pendaftaran Peserta Magang ke Jepang Tahun 2015

PENUTUPAN TMMD SENGKUYUNG

Menkop terbitkan sertifikat NIK untuk tertibkan koperasi

Seleksi PT. IGP Internasional (Bantul)

Lowongan Kerja PT. JMS Batam (Putri)

Dinkop UMKM Peringkat Kedua Hasil Evaluasi SPIP

Dana CD Desa Batal Cair

KUNJUNGAN DINAS PENDAPATAN SUMEDANG

Optimalkan Komputer Guna Mendukung Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan hari Kesatuan Gerak PKK Ke 43 di Kecamatan Panj

Kulon Progo dan Balitbangkes Adakan Workshop Sistem Registrasi Sipil dan Statistik Vital

Per 1 Juni 2015 Masa Berlaku Kartu BPJS Dimulai 14 Hari Setelah Pembayaran Iuran Pertama

Monitoring Persiapan Perpustakaan Desa Mengikuti Kompetisi Tingkat Propinsi 2015

BERAS PLASTIK BELUM DITEMUKAN DI KULON PROGO

POLRESKAB "27 MEI 2015 GIRIMULYO VS SENTOLO"

MONITORING BERAS PALSU "BERAS PLASTIK"



.:: Artikel ::::::::.

Kecamatan dari Uu 23 Tahun 2014

Dekonstruksi Formalitas

Reproduksi Kemiskinan (2)

Reproduksi Kemiskinan ( 1 )

Melangkah untuk UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Perpektif Membagi Urusan)