PEMKAB TINGKATKAN LAYANAN KESEHATAN MELALUI JAMKESDA


Pemkab Kulonprogo meningkatkan sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang masuk Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Bagi masyarakat yang pengobatan penyakitnya belum mampu di tangani di layanan kesehatan yang ada di Kulonprogo dan harus membutuhkan penanganan yang lebih maka dapat dirujuk di RSUP Dr.Sardjito dan RS Ghrasia. Karena sejak awal Maret ini Pemkab Kulonprogo telah melakukan kerjasama atau MoU dengan kedua rumah sakit tersebut. Namun demikian prosesnya tidak boleh langsung tetapi harus melalui rujukan terlebih dahulu, dan apabila langsung maka tidak bisa dibantu oleh Jamkesda.


  Hal tersebut dikatakan Kadinas Kesehatan Kulonprogo, dr.Lestaryono,M.Kes dalam acara Sosialisasi Jaminan Kesehatan di Gedung Binangun Lantai II Pemkab, Senin (12/3). Sosialisasi menghadirkan tiga narasumber yakni Kadinas Kesehatan Kulonprogo tentang Jamkesda, dan dua narasumber dari Dinkes Propinsi DIY masing-masing drg.Puspita tentang Jamkesmas dan Jampersal serta Endang Pamungkas Siwi dengan materi Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) Mandiri.


  Sedangkan peserta terdiri Camat, petugas Puskesmas, PKK, Bidan dan instansi seperti BPS, Dinsosnakeertrans, PT.Askes, Bagian Kesra Setda serta Bappeda.


  "Mulai awal Maret ini telah kerjasama dengan RSUP Dr.Sardjito dan RS Ghrasia, sedangkan rumah sakit yang lain belum, namun mekanisme tidak boleh langsung harus ada rujukan dulu, kalau langsung maka tidak ditanggung Jamkesda, termasuk berobat di swasta juga belum bisa dibantu" terang Lestaryono.


  Dalam kesempatan itu juga dijelaskan bantuan maksimal biaya pengobatan melalui Jamkesda ini sebesar Rp.5 juta, apabila biaya total pengobatan mencapai Rp.10 juta maka kekurangannya akan di usahakan melalui Jamkesos. Sedangkan anggaran yang digunakan untuk Jamkesda dalam APBD tahun ini mencapai Rp.7 Miliar.


  Kepesertaan Jamkesda berkartu selama ini mengkover sebanyak 25.000 orang, ditingkatkan dengan kepesertaan non kartu sebanyak 194.656 orang yang selama ini belum mempunyai kartu jaminan, dengan demikian jumlah kepesertaan Jamkesda menjadi 219.656 jiwa.


  Jika melihat jenis kepesertaan di Kabupaten Kulon Progo untuk Askes Sosial meliputi PNS, TNI dan Polri sebanyak 45.952 jiwa, Jamsostek 2.544, Jamkesmas 141.893, Jamkesos 60.475, dan Jamkesda 219.656 jiwa, ini artinya setiap penduduk Kabupaten Kulon Progo telah mendapatkan jaminan kesehatan.


  Menurut drg.Puspita kedepan pada awal tahun 2014 Jaminan Kesehatan secara nasional yang ada saat ini seperti Asabri, Askes, Jamsostek akan menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai Undang-Undang BPJS yang baru saja ditetapkan pemerintah. Sedangkan Jampersal (Jaminan Persalinan) telah mengalami peningkatan yang sebelumnya bantuan biaya persalinan hanya Rp.350 ribu, tahun ini meningkat menjadi Rp.500 ribu.


  Sementara itu, Endang Pamungkas Siwi menjelaskan masih adanya warga masyarakat di propinsi DIY yang belum memperoleh Jaminan Kesehatan maka diluncurkan Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) sesuai Pergub DIY No.19 tahun 2011. Jamkesta yang dikelola Propinsi ini meliputi tiga produk yakni untuk masyarakat miskin dan tidak mampu melalui program PBI, masyarakat rentan miskin atau abu-abu melalui program COB dan program mandiri bagi masyarakat mampu dan sehat melalui pembayaran iuran atau premi.


  "Karena terbatasnya jaminan dari PT.Askes, bagi PNS yang anaknya lebih untuk memperoleh jaminan kesehatan diikut sertakan dalam program mandiri ini, dengan bantuan maksimal Rp.15 juta pertahun,  sedangkan iuran hanya Rp.90.000,- pertahun dan pendaftaran Rp.1000,- untuk pendaftaran tahun ini dibuka dua periode yang pertama bulan ini sampai 31 Maret dan kedua bulan Mei mendatang,"katanya. (mc)

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Ketua STPMD APMD Kunjungi Lokasi KKN

Kodim 0731 Kulon Progo Gelar Donor Darah Massal

SSB Pertama di Kulon Progo Diresmikan

Subiakto Tjakrawerdaya Keynote Speaker Sarasehan Koperasi Pepadang

Bupati Kunjungi Korban Kebakaran



.:: Berita Subdomain ::::::::.

OPERASI TERPADU PENERTBAN PGOT

Hasil Seleksi Administrasi IPDN 2014

Lomba Karya Tulis Wisata Kulon Progo 2014

3 September, Pelamar CPNS Sudah Bisa Mendaftar

BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2014

Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pawai dan Karnaval HUT RI ke 69

Semua Karyawan Dinkes Akan Segera Lakukan Pendampingan Keluarga Miskin

Puncak Hari Koperasi Kulon Progo di hadiri Mantan Menteri Koperasi dan Wakil Bupati

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo Per 1 September 2014

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo Per 28 Agustus 2014

Jelang Pergantian Musim Masyarakat Perlu Waspadai Peningkatan Kasus DBD

Malam Pentas Seni dan Penutupan Peringatan HUT RI Ke-69

Penyerahan Bantuan Bedah Rumah Oleh Bupati Kulon Progo di Pengkol Gulurejo Lendah

Pendaftar IPDN 2014 Menurun

PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA

Dinkes Ikut Meriahkan Karnaval HUT Republik Indonesia ke 69

Karnaval HUT RI ke 69 RSUD Wates

Wajah-wajah Kafilah Kecamatan Kokap

Survey Lokasi Pemohon IMB

Studi Banding Pejabat Timor Leste Di Disperindag Esdm Kab. Kulon Progo

Sjarifuddin Hasan Mundur sebagai Menteri Koperasi Pertengahan September

We Love Kulon Progo Bersama Perpusda : Karnaval Memperingati Hut RI Ke 69

Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Tentang Surat Keterangan Perekaman KTP_el

Studi Banding Pemerintah Timor Leste



.:: Artikel ::::::::.

Mewujudkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) Yang Optimal

Meneropong Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Perpadu Kecamatan (PATEN) di Kulon Progo

Grand Design Pembangunan SDM di Kulon Progo

Melalui Momentum Hari Keluarga Kita Bangkitkan Kepedulian Membangun Keluarga Sejahtera

Perencanaan Sistem Kependudukan (2)