Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

PEMKAB TINGKATKAN LAYANAN KESEHATAN MELALUI JAMKESDA


Pemkab Kulonprogo meningkatkan sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang masuk Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Bagi masyarakat yang pengobatan penyakitnya belum mampu di tangani di layanan kesehatan yang ada di Kulonprogo dan harus membutuhkan penanganan yang lebih maka dapat dirujuk di RSUP Dr.Sardjito dan RS Ghrasia. Karena sejak awal Maret ini Pemkab Kulonprogo telah melakukan kerjasama atau MoU dengan kedua rumah sakit tersebut. Namun demikian prosesnya tidak boleh langsung tetapi harus melalui rujukan terlebih dahulu, dan apabila langsung maka tidak bisa dibantu oleh Jamkesda.


  Hal tersebut dikatakan Kadinas Kesehatan Kulonprogo, dr.Lestaryono,M.Kes dalam acara Sosialisasi Jaminan Kesehatan di Gedung Binangun Lantai II Pemkab, Senin (12/3). Sosialisasi menghadirkan tiga narasumber yakni Kadinas Kesehatan Kulonprogo tentang Jamkesda, dan dua narasumber dari Dinkes Propinsi DIY masing-masing drg.Puspita tentang Jamkesmas dan Jampersal serta Endang Pamungkas Siwi dengan materi Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) Mandiri.


  Sedangkan peserta terdiri Camat, petugas Puskesmas, PKK, Bidan dan instansi seperti BPS, Dinsosnakeertrans, PT.Askes, Bagian Kesra Setda serta Bappeda.


  "Mulai awal Maret ini telah kerjasama dengan RSUP Dr.Sardjito dan RS Ghrasia, sedangkan rumah sakit yang lain belum, namun mekanisme tidak boleh langsung harus ada rujukan dulu, kalau langsung maka tidak ditanggung Jamkesda, termasuk berobat di swasta juga belum bisa dibantu" terang Lestaryono.


  Dalam kesempatan itu juga dijelaskan bantuan maksimal biaya pengobatan melalui Jamkesda ini sebesar Rp.5 juta, apabila biaya total pengobatan mencapai Rp.10 juta maka kekurangannya akan di usahakan melalui Jamkesos. Sedangkan anggaran yang digunakan untuk Jamkesda dalam APBD tahun ini mencapai Rp.7 Miliar.


  Kepesertaan Jamkesda berkartu selama ini mengkover sebanyak 25.000 orang, ditingkatkan dengan kepesertaan non kartu sebanyak 194.656 orang yang selama ini belum mempunyai kartu jaminan, dengan demikian jumlah kepesertaan Jamkesda menjadi 219.656 jiwa.


  Jika melihat jenis kepesertaan di Kabupaten Kulon Progo untuk Askes Sosial meliputi PNS, TNI dan Polri sebanyak 45.952 jiwa, Jamsostek 2.544, Jamkesmas 141.893, Jamkesos 60.475, dan Jamkesda 219.656 jiwa, ini artinya setiap penduduk Kabupaten Kulon Progo telah mendapatkan jaminan kesehatan.


  Menurut drg.Puspita kedepan pada awal tahun 2014 Jaminan Kesehatan secara nasional yang ada saat ini seperti Asabri, Askes, Jamsostek akan menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai Undang-Undang BPJS yang baru saja ditetapkan pemerintah. Sedangkan Jampersal (Jaminan Persalinan) telah mengalami peningkatan yang sebelumnya bantuan biaya persalinan hanya Rp.350 ribu, tahun ini meningkat menjadi Rp.500 ribu.


  Sementara itu, Endang Pamungkas Siwi menjelaskan masih adanya warga masyarakat di propinsi DIY yang belum memperoleh Jaminan Kesehatan maka diluncurkan Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) sesuai Pergub DIY No.19 tahun 2011. Jamkesta yang dikelola Propinsi ini meliputi tiga produk yakni untuk masyarakat miskin dan tidak mampu melalui program PBI, masyarakat rentan miskin atau abu-abu melalui program COB dan program mandiri bagi masyarakat mampu dan sehat melalui pembayaran iuran atau premi.


  "Karena terbatasnya jaminan dari PT.Askes, bagi PNS yang anaknya lebih untuk memperoleh jaminan kesehatan diikut sertakan dalam program mandiri ini, dengan bantuan maksimal Rp.15 juta pertahun,  sedangkan iuran hanya Rp.90.000,- pertahun dan pendaftaran Rp.1000,- untuk pendaftaran tahun ini dibuka dua periode yang pertama bulan ini sampai 31 Maret dan kedua bulan Mei mendatang,"katanya. (mc)

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Produk dan Transaksi Elektronik Tantangan Bagi Bank Pasar

Debat Publik Calon Bupati-Wakil Bupati

Pisah Sambut Pimp PT BPD DIY Cab Wates

Pj.Bupati Robohkan Bangunan Langgar RTRW

Sosialisasi Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik



.:: Berita Subdomain ::::::::.

Kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan/Penempatan Tenaga Kerja

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 20 Februari 2017

Menarik Perhatian Anak Untuk Baca Melalui Story telling di TPA Terpadu Sadewa

PELATIHAN BHD BAGI ANGGOTA POLRES KULON PROGO

Apresiasi GTK PAUD Dan DIKMAS

PEMAGANGAN KE JEPANG TAHUN 2017

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Embung Ngroto DPU,P dan ESDM

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan PT. Tirta Mulya Sarana

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 16 Februari 2017

Cegah Reklame Liar, DPMPT Kab. Kulon Progo Rutin Adakan Pengawasan

Pemantauan TPS Pilkada 2017

KPPS TPS 08 BANJARAN GIRIPURWO BERKOSTUM JATHILAN

PELATIHAN GRATIS DI BLKPP DIY

PELAYANAN POLIKLINIK RSUD WATES PADA HARI RABU 15 FEBRUARI 2017 LIBUR

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 13 Februari 2017

PERTEMUAN TRIKOMPONEN

PEMBINAAN DAN PENGARAHAN KADIS PERDAGANGAN

15 Februari 2017 Libur Nasional

BPPM Gelar Rapat Teknis Roadshow PUP

DPMDDalduk&KB Selenggarakan Pembinaan Lengkap

KUNJUNGAN KERJA DPMPT TASIKMALAYA TENTANG PEMBERIAN INTENSIF KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

KUNKER KEMENTRIAN SEKRETARIAT NEGARA RI DALAM RANGKA PENYERAPAN PANDANGAN DAN PENGAMATAN KEBIJAKAN

PEMBINAAN DAN PENGARAHAN KADIS PERDAGANGAN DALAM RANGKA BERGABUNGNYA PASAR DESA SILUWOK KE PASAR JOM

Survey KHL

Tiga Informasi Penting Dalam Rakor LPMK, RW dan RT



.:: Artikel ::::::::.

Fenomena Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi

Perlunya Grand Design Pembangunan Kependudukan Dalam Konteks Pembangunan Daerah

22 Desember Hari Ibu; Hargailah Ibu

Pertumbuhan Penduduk dan Kualitas Hidup Kita

Saatnya Membangun Karakter Anak Sejak Usia Dini