PEMKAB TINGKATKAN LAYANAN KESEHATAN MELALUI JAMKESDA


Pemkab Kulonprogo meningkatkan sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang masuk Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Bagi masyarakat yang pengobatan penyakitnya belum mampu di tangani di layanan kesehatan yang ada di Kulonprogo dan harus membutuhkan penanganan yang lebih maka dapat dirujuk di RSUP Dr.Sardjito dan RS Ghrasia. Karena sejak awal Maret ini Pemkab Kulonprogo telah melakukan kerjasama atau MoU dengan kedua rumah sakit tersebut. Namun demikian prosesnya tidak boleh langsung tetapi harus melalui rujukan terlebih dahulu, dan apabila langsung maka tidak bisa dibantu oleh Jamkesda.


  Hal tersebut dikatakan Kadinas Kesehatan Kulonprogo, dr.Lestaryono,M.Kes dalam acara Sosialisasi Jaminan Kesehatan di Gedung Binangun Lantai II Pemkab, Senin (12/3). Sosialisasi menghadirkan tiga narasumber yakni Kadinas Kesehatan Kulonprogo tentang Jamkesda, dan dua narasumber dari Dinkes Propinsi DIY masing-masing drg.Puspita tentang Jamkesmas dan Jampersal serta Endang Pamungkas Siwi dengan materi Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) Mandiri.


  Sedangkan peserta terdiri Camat, petugas Puskesmas, PKK, Bidan dan instansi seperti BPS, Dinsosnakeertrans, PT.Askes, Bagian Kesra Setda serta Bappeda.


  "Mulai awal Maret ini telah kerjasama dengan RSUP Dr.Sardjito dan RS Ghrasia, sedangkan rumah sakit yang lain belum, namun mekanisme tidak boleh langsung harus ada rujukan dulu, kalau langsung maka tidak ditanggung Jamkesda, termasuk berobat di swasta juga belum bisa dibantu" terang Lestaryono.


  Dalam kesempatan itu juga dijelaskan bantuan maksimal biaya pengobatan melalui Jamkesda ini sebesar Rp.5 juta, apabila biaya total pengobatan mencapai Rp.10 juta maka kekurangannya akan di usahakan melalui Jamkesos. Sedangkan anggaran yang digunakan untuk Jamkesda dalam APBD tahun ini mencapai Rp.7 Miliar.


  Kepesertaan Jamkesda berkartu selama ini mengkover sebanyak 25.000 orang, ditingkatkan dengan kepesertaan non kartu sebanyak 194.656 orang yang selama ini belum mempunyai kartu jaminan, dengan demikian jumlah kepesertaan Jamkesda menjadi 219.656 jiwa.


  Jika melihat jenis kepesertaan di Kabupaten Kulon Progo untuk Askes Sosial meliputi PNS, TNI dan Polri sebanyak 45.952 jiwa, Jamsostek 2.544, Jamkesmas 141.893, Jamkesos 60.475, dan Jamkesda 219.656 jiwa, ini artinya setiap penduduk Kabupaten Kulon Progo telah mendapatkan jaminan kesehatan.


  Menurut drg.Puspita kedepan pada awal tahun 2014 Jaminan Kesehatan secara nasional yang ada saat ini seperti Asabri, Askes, Jamsostek akan menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai Undang-Undang BPJS yang baru saja ditetapkan pemerintah. Sedangkan Jampersal (Jaminan Persalinan) telah mengalami peningkatan yang sebelumnya bantuan biaya persalinan hanya Rp.350 ribu, tahun ini meningkat menjadi Rp.500 ribu.


  Sementara itu, Endang Pamungkas Siwi menjelaskan masih adanya warga masyarakat di propinsi DIY yang belum memperoleh Jaminan Kesehatan maka diluncurkan Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) sesuai Pergub DIY No.19 tahun 2011. Jamkesta yang dikelola Propinsi ini meliputi tiga produk yakni untuk masyarakat miskin dan tidak mampu melalui program PBI, masyarakat rentan miskin atau abu-abu melalui program COB dan program mandiri bagi masyarakat mampu dan sehat melalui pembayaran iuran atau premi.


  "Karena terbatasnya jaminan dari PT.Askes, bagi PNS yang anaknya lebih untuk memperoleh jaminan kesehatan diikut sertakan dalam program mandiri ini, dengan bantuan maksimal Rp.15 juta pertahun,  sedangkan iuran hanya Rp.90.000,- pertahun dan pendaftaran Rp.1000,- untuk pendaftaran tahun ini dibuka dua periode yang pertama bulan ini sampai 31 Maret dan kedua bulan Mei mendatang,"katanya. (mc)

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Angkasa Pura Akomodir Keinginan Warga

Upacara Hari Guru Nasional dan HUT Ke-69 PGRI

Bupati Buka Diklat Relawan Penanggulangan Bencana.

Bupati Lebak Ingin Adopsi Teknologi TPA Banyuroto

Kadus, Kades Diminta Bantu Percepat Pengentasan Kemiskinan



.:: Berita Subdomain ::::::::.

Pemerintah akan Revisi KUR

Puspayoga Diminta Perjuangkan Pembebasan Pajak Bagi Koperasi

Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Desa Di Gedung PKK Kabupaten Kulon Progo

SURAT EDARAN

Talkshow Kesiapan UMKM Menghadapi MEA

TUKANG TAMBAL BAN, JUALAN MIRAS…..

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo Per 24 November 2014

RENCANA KUNJUNGAN BUPATI

Lowongan PT. JMS Batam Putri

Rekomendasi TEK Untuk Menekan Jumlah Kasus DBD Agar Tingkatkan PSN

Upacara Adat Sorogenen - Selasa, 25 November 2014

Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Puskesmas Panjatan II

Tim Puskesmas Girimulyo I Menjadi Tim Terfavorit Pada Acara Gathering Keluarga Kesehatan

Pemerintah Terus Mendorong Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

"Penggerebekan Miras yang bikin Resah"

Policy Brief - Redesain Program Raskin Melalui Rasda Untuk Memberdayakan Petani Lokal Kulon Progo

Kemenkominfo Dorong Transformasi UMKM Jadi e-UKM

Pembinaan Pengembangan UKM di Kecamatan Panjatan

Gerakan 1000 Mangrove di Pasir Mendit

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo Per 20 November 2014

Kepala BI Kunjungi Koperasi Batik Lendah

PEDOMAN TATA CARA MEMPEROLEH PEMBEBASAN DARI TERA ULANG UTTP

INFORMASI PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN SEMESTER II TAHUN 2014

Jelang Tahun 2015 Kabid-Kabid Paparkan Program Prioritas

Pemeriksaan Belanja Infrastruktur Oleh BPK RI



.:: Artikel ::::::::.

Paten : Kecamatan Yang Mensejahterakan Rakyat (Bagian Kedua)

PATEN : Kecamatan Yang Mensejahterakan Rakyat (Bagian Pertama)

Perlunya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Gerebek Pasar, Gugah Semangat Promosi dan KIE Program KKBPK

Mewujudkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) Yang Optimal