PEMKAB TINGKATKAN LAYANAN KESEHATAN MELALUI JAMKESDA


Pemkab Kulonprogo meningkatkan sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang masuk Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Bagi masyarakat yang pengobatan penyakitnya belum mampu di tangani di layanan kesehatan yang ada di Kulonprogo dan harus membutuhkan penanganan yang lebih maka dapat dirujuk di RSUP Dr.Sardjito dan RS Ghrasia. Karena sejak awal Maret ini Pemkab Kulonprogo telah melakukan kerjasama atau MoU dengan kedua rumah sakit tersebut. Namun demikian prosesnya tidak boleh langsung tetapi harus melalui rujukan terlebih dahulu, dan apabila langsung maka tidak bisa dibantu oleh Jamkesda.


  Hal tersebut dikatakan Kadinas Kesehatan Kulonprogo, dr.Lestaryono,M.Kes dalam acara Sosialisasi Jaminan Kesehatan di Gedung Binangun Lantai II Pemkab, Senin (12/3). Sosialisasi menghadirkan tiga narasumber yakni Kadinas Kesehatan Kulonprogo tentang Jamkesda, dan dua narasumber dari Dinkes Propinsi DIY masing-masing drg.Puspita tentang Jamkesmas dan Jampersal serta Endang Pamungkas Siwi dengan materi Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta) Mandiri.


  Sedangkan peserta terdiri Camat, petugas Puskesmas, PKK, Bidan dan instansi seperti BPS, Dinsosnakeertrans, PT.Askes, Bagian Kesra Setda serta Bappeda.


  "Mulai awal Maret ini telah kerjasama dengan RSUP Dr.Sardjito dan RS Ghrasia, sedangkan rumah sakit yang lain belum, namun mekanisme tidak boleh langsung harus ada rujukan dulu, kalau langsung maka tidak ditanggung Jamkesda, termasuk berobat di swasta juga belum bisa dibantu" terang Lestaryono.


  Dalam kesempatan itu juga dijelaskan bantuan maksimal biaya pengobatan melalui Jamkesda ini sebesar Rp.5 juta, apabila biaya total pengobatan mencapai Rp.10 juta maka kekurangannya akan di usahakan melalui Jamkesos. Sedangkan anggaran yang digunakan untuk Jamkesda dalam APBD tahun ini mencapai Rp.7 Miliar.


  Kepesertaan Jamkesda berkartu selama ini mengkover sebanyak 25.000 orang, ditingkatkan dengan kepesertaan non kartu sebanyak 194.656 orang yang selama ini belum mempunyai kartu jaminan, dengan demikian jumlah kepesertaan Jamkesda menjadi 219.656 jiwa.


  Jika melihat jenis kepesertaan di Kabupaten Kulon Progo untuk Askes Sosial meliputi PNS, TNI dan Polri sebanyak 45.952 jiwa, Jamsostek 2.544, Jamkesmas 141.893, Jamkesos 60.475, dan Jamkesda 219.656 jiwa, ini artinya setiap penduduk Kabupaten Kulon Progo telah mendapatkan jaminan kesehatan.


  Menurut drg.Puspita kedepan pada awal tahun 2014 Jaminan Kesehatan secara nasional yang ada saat ini seperti Asabri, Askes, Jamsostek akan menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai Undang-Undang BPJS yang baru saja ditetapkan pemerintah. Sedangkan Jampersal (Jaminan Persalinan) telah mengalami peningkatan yang sebelumnya bantuan biaya persalinan hanya Rp.350 ribu, tahun ini meningkat menjadi Rp.500 ribu.


  Sementara itu, Endang Pamungkas Siwi menjelaskan masih adanya warga masyarakat di propinsi DIY yang belum memperoleh Jaminan Kesehatan maka diluncurkan Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) sesuai Pergub DIY No.19 tahun 2011. Jamkesta yang dikelola Propinsi ini meliputi tiga produk yakni untuk masyarakat miskin dan tidak mampu melalui program PBI, masyarakat rentan miskin atau abu-abu melalui program COB dan program mandiri bagi masyarakat mampu dan sehat melalui pembayaran iuran atau premi.


  "Karena terbatasnya jaminan dari PT.Askes, bagi PNS yang anaknya lebih untuk memperoleh jaminan kesehatan diikut sertakan dalam program mandiri ini, dengan bantuan maksimal Rp.15 juta pertahun,  sedangkan iuran hanya Rp.90.000,- pertahun dan pendaftaran Rp.1000,- untuk pendaftaran tahun ini dibuka dua periode yang pertama bulan ini sampai 31 Maret dan kedua bulan Mei mendatang,"katanya. (mc)

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Bupati Resmikan Posbindu Plumbon

Kabupaten Lain Belum Bisa Cair; di Kulon Progo Sudah 71 Desa Cairkan Anggaran

Upacara Harkitnas Dimeriahkan Panjidor

Pak Tedjo Buat Genteng di Pantog Kulon

Pengisian Perangkat Desa Dianggap Sempurna



.:: Berita Subdomain ::::::::.

Monitoring Persiapan Perpustakaan Desa Mengikuti Kompetisi Tingkat Propinsi 2015

BERAS PLASTIK BELUM DITEMUKAN DI KULON PROGO

POLRESKAB "27 MEI 2015 GIRIMULYO VS SENTOLO"

MONITORING BERAS PALSU "BERAS PLASTIK"

Besok, Sekda Dijadwalkan Buka Pelatihan Komputer Perkantoran

GEBYAR PAUD HIMPAUDI KECAMATAN LENDAH

BLHD Kutai Kartanegara Berkunjung ke KLH Kulon Progo

SatPol PP Akan Segera Membangun Gedung Baru

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo Per 25 Mei 2015

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo Per 21 Mei 2015

Lelang Barang Milik Daerah

SEKOR 3-2 MENGANTARKAN GIRIMULYO MAJU 4 BESAR (POLRESKAB 2015)

Sssst...ada Mutiara di sungai Progo...

Hasil EKPPD Terhadap LPPD 2013

Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan RKL-RPL/ UKL-UPL Dapat Dilakukan Secara OnLine

Hari ini LKPP-RI Hadiri Ujian Sertifikasi Ahli PBJ di Kulon Progo

Kulonprogo Butuh Perda Tenaga Kerja Asing

Pemenang Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015

Seminar Penyakit Kanker

Dukung Gerakan Orang Tua Asuh, PNS BKD Lakukan Pendataan

Pencairan ADD (Alokasi Dana Desa)

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Klinik Pratama Kartika 0731 Kulon Progo

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Laboratorium Klinik Cito

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan PT. Telkomsel

Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Puskesmas Sentolo I



.:: Artikel ::::::::.

Kecamatan dari Uu 23 Tahun 2014

Dekonstruksi Formalitas

Reproduksi Kemiskinan (2)

Reproduksi Kemiskinan ( 1 )

Melangkah untuk UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Perpektif Membagi Urusan)