Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

Pentingnya Membudayakan Kuhias Kenanganku


Diakui atau tidak, selama hampir dua dasa warsa sejak era reformasi digulirkan, Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) mengalami kemunduran yang cukup meresahkan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di level nasional dari 1,45% per tahun pada periode 1990 - 2000 menjadi 1,49% pada periode 2000 - 2010 dan dilevel DIY dari 0,72% menjadi 1,04% pada periode yang sama. Jumlah total penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk 2010 sebanyak 237.641.326 jiwa dan DIY 3.457.491 jiwa. Sementara Total Fertility Rate (TFR) atau jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa suburnya di level nasional sejak tahun 2000 hingga 2010 mengalami stagnasi pada angka 2,6 dan DIY mengalami peningkatan yang mengejutkan, yakni dari 1,4 per Wanita Usia Subur (WUS) menjadi 1,8 per WUS. Bahkan di tahun 2015 meningkat lagi menjadi 2,1 per WUS.
Di samping itu, kegiatan pendukung program KKBPK (Beyond Family Planning) yang jumlahnya mencapai puluhan ribu di seluruh Indonesia juga mengalami kemunduran pasca penyerahan lembaga BKKBN pada Pemerintah Daerah pada tahun 2003. Akibatnya banyak kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang mati suri alias hidup segan mati tak mau. Sementara kelompok kegiatan inilah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penduduk dari sisi keluarga.
Kemunduran program KKBPK dalam dua dasa warsa setidaknya disebabkan oleh tiga hal : Pertama, penanganan program KKBPK pasca reformasi cenderung tidak serius yang ditandai tidak dijadikannya program KKBPK sebagai program prioritas nasional sehingga anggarannyapun sangat minim. Belakangan, di era Pemerintahan Jokowi, program KKBPK memang menjadi bagian dari Kesehatan untuk mewujudkan Nawa Cita yang ke 3, 5 dan 8, namun sampai saat ini hasilnya belum signifikan. Kedua, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola program KKBPK sangat terbatas karena kecilnya APBD, kurang komitmennya sebagian besar kepala daerah terhadap program KKBPK, serta tiadanya lembaga yang khusus menangani program tersebut. Ketiga, belum membudayanya Perilaku Hidup Berwawasan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kasus pernikahan dini, persalinan remaja, kecenderungan PUS muda untuk memiliki anak lebih dari dua dan menurunnya tingkat partisipasi PUS dalam ber-KB dan partisipasi keluarga untuk mengikuti kegiatanBKB, BKR, BKL, UPPKS serta PIK R.
Melihat sisi efektivitas, efisiensi, kemudahan, waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mendongkrak kembali program KKBPK di Indonesia sekaligus dampaknya terhadap program, maka upaya membudayakan Perilaku Hidup Berwawasan KKBPK menjadi pilihan yang menarik. Apalagi kalau itu dilakukan dengan memberdayakan seluruh komponen masyarakat dan stakeholder. Mengapa pilihan ini menarik? Setidaknya ada dua alasan yang mendasar:
Pertama, pilihan ini memiliki daya dongkrak tinggi karena bisa diterapkan serentak di seluruh wilayah Indonesia tanpa kecuali dengan prinsip bahwa Perilaku Hidup Berwawasan KKBPK dalam pengelolaanya menggunakan konsep dari, oleh dan untuk keluarga dan masyarakat. Dengan advokasi dan penyuluhan yang efektif oleh pemerintah daerah melalui lembaga yang menangani, dipastikan akan tumbuh kesadaran dan kepedulian semua pihak untuk mendukung upaya ini. Bila segenap komponen masyarakat telah ada kesadaran dan kepedulian maka mereka akan dapat digerakkan setiap saat sehingga membudayakan Perilaku Hidup berwawasan KKBPK yang penulis akronimkan sebagai "Kuhias Kenanganku" akan menjadi gerakan masyarakat yang besar dengan swadaya masyarakat yang besar pula serta dapat mensinergikan kegiatan lintas sektor, pengusaha dan swasta.
Kedua, pilihan ini dapat mengurangi beban dan tekanan lembaga yang menangani program KKBPK di daerah yang saat ini dalam kondisi banyak keterbatasan. Bukan hanya anggaran, personil dan dukungan sarana prasarananya, tetapi juga terbatas kewenangannya.
Tidak dapat dipungkiri bahwa program KKBPK akan berhasil bila di dukung penuh oleh lintas sektor. Contoh sederhana, untuk memantapkan pelaksanaan 8 fungsi keluarga mulai dari fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi hingga fungsi pembinaan lingkungan, maka sudah tergambarkan lembaga mana yang seharusnya ikut bersinergi untuk memberdayakan keluarga agar dapat melaksanakan kedelapan fungsinya.
Perilaku Hidup Berwawasan KKBPK dalam pemikiran penulis setidaknya mencakup 10 point perilaku yang dapat dengan mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, asalkan disertai semangat dan niat yang tulus untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera atau saat ini lebih dikenal sebagai keluarga berkualitas. Kesepuluh point perilaku yang dimaksud adalah sebagai berikut : (1) Remaja mendewasakan usia perkawinannya minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, dan atau aktif dalam kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), (2) Pasangan Usia Subur (PUS) memiliki 2 anak cukup, laki-laki perempuan jangan dibedakan, (3) PUS mengatur jarak kelahiran minimal 3-4 tahun, (4) PUS menggunakan alat kontrasepsi modern diprioritaskan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP): IUD, Implant, MOP dan MOW, (5) Keluarga salah satu anggotanya bekerja/memiliki usaha ekonomi produktif dan atau menjadi anggota Kelompok UPPKS, (6) Keluarga yang memiliki balita menjadi anggota dan aktif dalam kegiatan BKB, (7) Keluarga yang memiliki remaja menjadi anggota dan aktif dalam kegiatan BKR, (8) Keluarga yang memiliki lansia menjadi anggota dan aktif dalam kegiatan BKL, (9) Keluarga mengoptimalkan pelaksanaan 8 Fungsi Keluarga (Keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan), (10) Keluarga tertib administrasi kependudukan (KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran, Akta Kematian).
Agar upaya membudayakan Kuhias Kenanganku dapat berhasil dengan baik, selain dibutuhkan kegiatan sosialisasi dengan media KIE yang variatif, tuntas dan menarik, buku panduan yang mudah dipahami, juga harus ada tim khusus yang dibentuk oleh masing-masing desa dan pedukuhan untuk menangani hal ini. Tim khusus ini di Tingkat Desa setidaknya melibatkan Kepala Desa sebagai Ketua, Camat, Muspika, KUA dan Koordinator PKB sebagai Pembina dan unsur Perangkat Desa, TP PKK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda, BPD, LPMD, Penyuluh Agama, dll sebagai Anggota. Sementara di tingkat Pedukuhan, Dukuh sebagai ketua dan Kades, Bidan Desa, Penyuluh Agama, Penyuluh KB, Babinkamtibmas, dan Babinsa sebagai Pembina. Anggotanya dengan tugas dan fungsinya masing-masing meliputi Ketua LPMD, Ketua RW, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tim Penggerak PKK. Termasuk di dalamnya Sub PPKBD yang merupakan kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang membantu pelaksanaan KKBPK di tingkat Pedukuhan. Bila dipedukuhan tersebut juga ada Organisasi Profesi, LSM dan Kelompok Komunitas, mereka juga harus dilibatkan. Tim ini bisa dinamakan sebagai Tim Pembudayaan Kuhias Kenanganku, sama halnya dengan di Tingkat Desa dengan susunan kepengurusan Pembina, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Tim Sosialisasi, Tim Evaluasi dan Tim Pelaporan. Masing-masing anggota tim memiliki tugas pokok dan fungsinya sendiri-sendiri yang diatur dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.
Upaya membudayakan Kuhias Kenanganku di tahap awal cukup dikonsentrasikan di satu desa dengan penanganan yang efektif agar nantinya mudah untuk direplikasikan di desa lainnya baik dalam lingkup satu kecamatan maupun satu kabupaten. Terkait dengan hal tersebut, Kabupaten Kulon Progo yang menjadi sasaran pertama pengembangan gerakan Kuhias Kenanganku, menjadikan Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo sebagai pilot project.Dengan demikian, di desa ini akan dibudayakan Kuhias Kenanganku yang berbasis masyarakat dengan menempatkan Camat, Kapolsek, Danramil, Ka KUA, Ka Puskesmas, Koordinator Penyuluh KB sebagai Pembina.
Target yang ingin dicapai, selain menurunnya angka pernikahan dini juga menurunnya Unmet Need atau PUS yang mestinya ber-KB namun belum ber-KB, juga meningkatnya partisipasi keluarga dalam kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS serta meningkatnya partisipasi remaja dalam PIK R. Target lain yang ingin dicapai adalah meningkatnya proporsi PUS yang menggunakan MKJP, meningkatnya kesertaan KB Pria serta berkurangnya keluarga yang tidak harmonis. Target terakhir yang ingin dicapai adalah keluarga tertib administrasi kependudukan.
Dalam setiap bentuk kegiatan, agar dapat lebih berdaya dan berhasil guna harus diikuti dengan regulasi yang dapat dijadikan landasan dalam pelaksanaannya. Sama halnya dengan upaya membudayakan Kuhias Kenanganku ini, akan lebih berhasil apabila dikuatkan dengan adanya Peraturan Bupati (Perbub) atau Peraturan Daerah (Perda) tentang Perilaku Hidup Berwawasan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Perbub atau Perda ini nantinya yang akan menjadi payung hukum implementasi Kuhias Kenanganku di masyarakat yang menginduk pada Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.
Bila ini bisa diwujudkan, dapat dipastikan upaya membudayakan Kuhias Kenanganku dapat berhasil baik dan program KKBPK secara umum akan terdongkrak kembali keberhasilannya. Tinggal bagaimana kita memompa semangat dan keberanian untuk memulainya, kesediaan bekerjasama dengan semua pihak yang terkait serta kedisipinan dan ketekunan kita untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas. Tidak boleh dilupakan meningkatkan kemampuan kita untuk mengatasi segala masalah dan hambatan yang ada dan mengantisipasi tantangan yang harus dihadapi.

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Kemerdekaan Tidak Hanya Terbebas dari Penjajahan Fisik

Upacara Pemberian Remisi

Pemkab Akan Optimalkan Sistem Aduan Lapor!

Setiap Kamis Pahing ASN Kulon Progo Pakaian Jawa

Lomba Karnaval Kabupaten Berhadiah 16 Juta



.:: Berita Subdomain ::::::::.

LAUNCHING DIGITALISASI KEARSIPAN

PP No. 11 tahun 2017: Mekanisme Pengisian dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

SEKALI MERDEKA BUKAN BERARTI MERDEKA SEKALI

Kemeriahan Pawai dan Karnaval di Galur

Upacara Peringatan HUT RI

Rangkaian Peringatan HUT RI

JADUAL POLIKLINIK SORE DI RSUD WATES

Lomba tumpeng dalam rangka peringatan HUT ke 72 RI

Peringatan HUT RI di Kecamatan Kokap dimeriahkan dengan Pentas Seni Jatilan

Upacara Bendera dan Detik detik Proklamasi di Kecamatan Kokap

Tim Kelurahan Pantau Tirakatan Sekaligus Serahkan Hadiah

UPACARA HARI KEMERDEKAAN RI KE 72 DI RSUD WATES

SOSIALISASI DAN MONITORING PP/PERATURAN PERUSAHAAN DI RSU RIZKI AMELIA MEDIKA

SOSIALISASI DAN MONITORING PP/PERATURAN PERUSAHAAN DI MEGA INOVASI ORGANIC

UPACARA BENDERA DAN DETIK-DETIK PROKLAMASI

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 10 Agustus 2017

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 14 Agustus 2017

Anugerah Iptek Kreanova Menoreh ke-4 Tahun 2017

Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi

Aturan Penggunaan Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Dindikpora KP

Jadwal Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta

DIRGAHAYU RI KE 72

Himbauan Kewaspadaan terhadap Oknum yang Mengatasnamakan Tim Saber Pungli

LOWONGAN KERJA MARKETING BPR SHINTA PUTRA PENGASIH

Sosialisasi Kampung KB



.:: Artikel ::::::::.

Pentingnya Membudayakan Kuhias Kenanganku

29 Juni Hari Keluarga Nasional

Kulon Progo Makin Melimpahkan Kewenangan Ke Camat

Fenomena Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi

Perlunya Grand Design Pembangunan Kependudukan Dalam Konteks Pembangunan Daerah