Pokja ULP Kulon Progo Dikukuhkan

Senin, 23/07/2012 14:10 WIB - Oleh : Media Center

Puncak HKG PKK Ke-42, Bupati Mengajak Untuk Membangun Karakter

Penyandang Disabilitas Perlu Miliki Semangat Juang untuk Berprestasi

Kontingen PORWADA Pamit Bupati

Pemkab Sosialisasikan ZIS Ke SKPD

KB Pria Penting untuk Meningkatkan Kepesertaan KB

Mahasiswa STMM ’MMTC’ Yogyakarta Kunjungi PPID Kulon Progo

 

Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) merupakan personil pilihan yang memiliki kompetensi, integritas dan komitmen yang tinggi, sehingga dapat melaksanakan tugas khususnya pengadaan barang/jasa sesuai dengan PerPres No. 54 tahun 2010 dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Demikian diungkapkan Budi Wibowo, SH, MM, Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Pengarah ULP pada acara penandatanganan pakta integritas dan pelantikan pokja ULP di Gedung Binangun, Senin (23/07).

 

"Untuk itu pemkab Kulonprogo berkomitmen akan selalu memberikan dukungan kepada seluruh anggota Pokja, baik dalam bentuk keamanan, kenyamanan, dan jaminan bebas dari intervensi semua pihak, kami juga akan terus berupaya meningkatkan sarana prasarana pendukung maupun jaringan LPSE guna kelancaran proses pengadaan barang/jasa," lanjut Budi Wibowo.

 

Namun demikian, Budi Wibowo berharap agar anggota Pokja ULP selalu menjaga dan mematuhi apa yang telah menjadi komitmen bersama sesuai dengan pakta integritas dan kode etik pokja. Terkait keorganisasian Budi menandaskan bahwa ULP masih perlu pengkajian oleh BKD dan Bagian Organisasi supaya dapat berdiri sendiri karena tugas ULP di masa mendatang akan semakin berat. Budi juga berharap agar seluruh pengadaan barang/jasa dilakukan melalui ULP, yaitu jika nilainya di atas Rp 100 juta dan pengadaan konsultansi di atas Rp 50 juta.

 

Dalam kesempatan tersebut anggota pokja memberi pernyataan tidak akan melakukan praktek KKN, akan melaporkan kepada APIP Kab. Kulonprogo yang bersangkutan atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan, akan melaksanakan tugas pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai peraturan, dan apabila melanggar Pakta Integritas bersedia menerima sanksi administratif, dituntut ganti rugi secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

 


Pernyataan tersebut disaksikan oleh Sekretaris Daerah, Asisten II Sekda, Nugroho, SE dan Kepala ULP sekaligus Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Drs. Hendri Usdiarka.

 

Menurut Hendri Usdiarka, realisasi pengadaan dengan LPSE tahun 2012 hingga bulan Juli ini, baik yang dilaksanakan melalui ULP atau oleh Panitia di SKPD telah terlaksana 22 paket Rp 42.548.461.145,- atau sebesar 57,58% dari rencana. Dalam pelaksanaan pengadaannya masih dijumpai kendala dan permasalahan sehingga beberapa paket pekerjaan yang terlambat dilelang karena perencanaan kurang mantap, adanya pelelangan ulang, dan sanggahan.

 

 "Untuk itu kami mohon dukungan, masukan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kebaikan ULP di masa yang akan datang," tuturnya. (mc)

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Puncak HKG PKK Ke-42, Bupati Mengajak Untuk Membangun Karakter

Penyandang Disabilitas Perlu Miliki Semangat Juang untuk Berprestasi

Kontingen PORWADA Pamit Bupati

Pemkab Sosialisasikan ZIS Ke SKPD

KB Pria Penting untuk Meningkatkan Kepesertaan KB



.:: Berita Subdomain ::::::::.

LOWONGAN TENAGA HARIAN LEPAS DINAS BUDPARPORA KULON PROGO

Kulonprogo Butuh Penguatan Regulasi

Sosialisasi Perda No.1 Tahun 2013

Pengumuman Tentang Tata Cara Penyampaian Proposal Pinjaman/Pembiayaan LPDB-KUMKM

DPRD Kabupaten Cirebon Kunker di Kulonprogo

Pemda Harus Tegas Kepada Penambang Liar

Rekomendasi Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2014

SRI AMANI MENJUARAI "LANSIA IDOL 2014" TINGKAT DIY

dinas pekerjaan umum

Posyandu Buah Hati Siwalan Sentolo Maju Lomba Posyandu Wakili Wilayah Kerja Puskesmas Sentolo I

Koperasi dan UKM akan Dibantu Hadapi MEA 2015

Perkembangan Harga Sembako Kabupaten Kulon Progo Per 21 April 2014

PENERIMAAN PEMUDA SARJANA PENGGERAK PEMBANGUNAN DI PEDESAAN (PSP3)

RAPAT KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN GIRIMULYO BULAN APRIL 2014

Persiapan Lomba APN

PIK Remaja Sehati Perbarui Pengurus

Penilaian Lapangan Lomba Desa Tingkat Kabupaten

Perkembangan Harga Sembako Kabupaten Kulon Progo Per 17 April 2014

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) PONOROGO MELAKSANAKAN KUNKER DI BPBD KULON PROGO

Sosialisasi LCM B2SA

Bupati Ingatkan Bahwa Puskesmas Mempunyai Tugas Yang Lebih Luas dan Komplek Dibanding Rumah Sakit

Kepala Daerah Ngawur Mutasi Pejabat Bakal Disanksi

Kunjungan ST MMTC Yogyakarta ke PPID Kab. Kulon Progo

SOSIALISASI PBB TAHUN 2014 di KECAMATAN PENGASIH

PARTISIPASI WARGA PENGASIH DALAM PEMILU LEGISLATIF 9 APRIL 2014 MENCAPAI 81%



.:: Artikel ::::::::.

Perencanaan Sistem Kependudukan (2)

Perencanaan Sistem Kependudukan (1)

Rekayasa Antisipasi Bencana

Tantangan Program KKB Makin Berat

Mengembangkan Pertanian Holtikultura