Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

Pokja ULP Kulon Progo Dikukuhkan


Kemerdekaan Tidak Hanya Terbebas dari Penjajahan Fisik

Upacara Pemberian Remisi

Pemkab Akan Optimalkan Sistem Aduan Lapor!

Setiap Kamis Pahing ASN Kulon Progo Pakaian Jawa

Lomba Karnaval Kabupaten Berhadiah 16 Juta

Pengukuhan Paskibraka Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

 

Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) merupakan personil pilihan yang memiliki kompetensi, integritas dan komitmen yang tinggi, sehingga dapat melaksanakan tugas khususnya pengadaan barang/jasa sesuai dengan PerPres No. 54 tahun 2010 dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Demikian diungkapkan Budi Wibowo, SH, MM, Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Pengarah ULP pada acara penandatanganan pakta integritas dan pelantikan pokja ULP di Gedung Binangun, Senin (23/07).

 

"Untuk itu pemkab Kulonprogo berkomitmen akan selalu memberikan dukungan kepada seluruh anggota Pokja, baik dalam bentuk keamanan, kenyamanan, dan jaminan bebas dari intervensi semua pihak, kami juga akan terus berupaya meningkatkan sarana prasarana pendukung maupun jaringan LPSE guna kelancaran proses pengadaan barang/jasa," lanjut Budi Wibowo.

 

Namun demikian, Budi Wibowo berharap agar anggota Pokja ULP selalu menjaga dan mematuhi apa yang telah menjadi komitmen bersama sesuai dengan pakta integritas dan kode etik pokja. Terkait keorganisasian Budi menandaskan bahwa ULP masih perlu pengkajian oleh BKD dan Bagian Organisasi supaya dapat berdiri sendiri karena tugas ULP di masa mendatang akan semakin berat. Budi juga berharap agar seluruh pengadaan barang/jasa dilakukan melalui ULP, yaitu jika nilainya di atas Rp 100 juta dan pengadaan konsultansi di atas Rp 50 juta.

 

Dalam kesempatan tersebut anggota pokja memberi pernyataan tidak akan melakukan praktek KKN, akan melaporkan kepada APIP Kab. Kulonprogo yang bersangkutan atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan, akan melaksanakan tugas pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai peraturan, dan apabila melanggar Pakta Integritas bersedia menerima sanksi administratif, dituntut ganti rugi secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

 


Pernyataan tersebut disaksikan oleh Sekretaris Daerah, Asisten II Sekda, Nugroho, SE dan Kepala ULP sekaligus Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Drs. Hendri Usdiarka.

 

Menurut Hendri Usdiarka, realisasi pengadaan dengan LPSE tahun 2012 hingga bulan Juli ini, baik yang dilaksanakan melalui ULP atau oleh Panitia di SKPD telah terlaksana 22 paket Rp 42.548.461.145,- atau sebesar 57,58% dari rencana. Dalam pelaksanaan pengadaannya masih dijumpai kendala dan permasalahan sehingga beberapa paket pekerjaan yang terlambat dilelang karena perencanaan kurang mantap, adanya pelelangan ulang, dan sanggahan.

 

 "Untuk itu kami mohon dukungan, masukan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kebaikan ULP di masa yang akan datang," tuturnya. (mc)

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Kemerdekaan Tidak Hanya Terbebas dari Penjajahan Fisik

Upacara Pemberian Remisi

Pemkab Akan Optimalkan Sistem Aduan Lapor!

Setiap Kamis Pahing ASN Kulon Progo Pakaian Jawa

Lomba Karnaval Kabupaten Berhadiah 16 Juta



.:: Berita Subdomain ::::::::.

LAUNCHING DIGITALISASI KEARSIPAN

PP No. 11 tahun 2017: Mekanisme Pengisian dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

SEKALI MERDEKA BUKAN BERARTI MERDEKA SEKALI

Kemeriahan Pawai dan Karnaval di Galur

Upacara Peringatan HUT RI

Rangkaian Peringatan HUT RI

JADUAL POLIKLINIK SORE DI RSUD WATES

Lomba tumpeng dalam rangka peringatan HUT ke 72 RI

Peringatan HUT RI di Kecamatan Kokap dimeriahkan dengan Pentas Seni Jatilan

Upacara Bendera dan Detik detik Proklamasi di Kecamatan Kokap

Tim Kelurahan Pantau Tirakatan Sekaligus Serahkan Hadiah

UPACARA HARI KEMERDEKAAN RI KE 72 DI RSUD WATES

SOSIALISASI DAN MONITORING PP/PERATURAN PERUSAHAAN DI RSU RIZKI AMELIA MEDIKA

SOSIALISASI DAN MONITORING PP/PERATURAN PERUSAHAAN DI MEGA INOVASI ORGANIC

UPACARA BENDERA DAN DETIK-DETIK PROKLAMASI

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 10 Agustus 2017

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 14 Agustus 2017

Anugerah Iptek Kreanova Menoreh ke-4 Tahun 2017

Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi

Aturan Penggunaan Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Dindikpora KP

Jadwal Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta

DIRGAHAYU RI KE 72

Himbauan Kewaspadaan terhadap Oknum yang Mengatasnamakan Tim Saber Pungli

LOWONGAN KERJA MARKETING BPR SHINTA PUTRA PENGASIH

Sosialisasi Kampung KB



.:: Artikel ::::::::.

Pentingnya Membudayakan Kuhias Kenanganku

29 Juni Hari Keluarga Nasional

Kulon Progo Makin Melimpahkan Kewenangan Ke Camat

Fenomena Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi

Perlunya Grand Design Pembangunan Kependudukan Dalam Konteks Pembangunan Daerah