Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

Pokja ULP Kulon Progo Dikukuhkan


Pj. Bupati Tinjau Area Relokasi Warga Terdampak Bandara di Janten dan Kebunrejo

Produk dan Transaksi Elektronik Tantangan Bagi Bank Pasar

Debat Publik Calon Bupati-Wakil Bupati

Pisah Sambut Pimp PT BPD DIY Cab Wates

Pj.Bupati Robohkan Bangunan Langgar RTRW

Sosialisasi Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik

 

Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) merupakan personil pilihan yang memiliki kompetensi, integritas dan komitmen yang tinggi, sehingga dapat melaksanakan tugas khususnya pengadaan barang/jasa sesuai dengan PerPres No. 54 tahun 2010 dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Demikian diungkapkan Budi Wibowo, SH, MM, Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Pengarah ULP pada acara penandatanganan pakta integritas dan pelantikan pokja ULP di Gedung Binangun, Senin (23/07).

 

"Untuk itu pemkab Kulonprogo berkomitmen akan selalu memberikan dukungan kepada seluruh anggota Pokja, baik dalam bentuk keamanan, kenyamanan, dan jaminan bebas dari intervensi semua pihak, kami juga akan terus berupaya meningkatkan sarana prasarana pendukung maupun jaringan LPSE guna kelancaran proses pengadaan barang/jasa," lanjut Budi Wibowo.

 

Namun demikian, Budi Wibowo berharap agar anggota Pokja ULP selalu menjaga dan mematuhi apa yang telah menjadi komitmen bersama sesuai dengan pakta integritas dan kode etik pokja. Terkait keorganisasian Budi menandaskan bahwa ULP masih perlu pengkajian oleh BKD dan Bagian Organisasi supaya dapat berdiri sendiri karena tugas ULP di masa mendatang akan semakin berat. Budi juga berharap agar seluruh pengadaan barang/jasa dilakukan melalui ULP, yaitu jika nilainya di atas Rp 100 juta dan pengadaan konsultansi di atas Rp 50 juta.

 

Dalam kesempatan tersebut anggota pokja memberi pernyataan tidak akan melakukan praktek KKN, akan melaporkan kepada APIP Kab. Kulonprogo yang bersangkutan atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan, akan melaksanakan tugas pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai peraturan, dan apabila melanggar Pakta Integritas bersedia menerima sanksi administratif, dituntut ganti rugi secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

 


Pernyataan tersebut disaksikan oleh Sekretaris Daerah, Asisten II Sekda, Nugroho, SE dan Kepala ULP sekaligus Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Drs. Hendri Usdiarka.

 

Menurut Hendri Usdiarka, realisasi pengadaan dengan LPSE tahun 2012 hingga bulan Juli ini, baik yang dilaksanakan melalui ULP atau oleh Panitia di SKPD telah terlaksana 22 paket Rp 42.548.461.145,- atau sebesar 57,58% dari rencana. Dalam pelaksanaan pengadaannya masih dijumpai kendala dan permasalahan sehingga beberapa paket pekerjaan yang terlambat dilelang karena perencanaan kurang mantap, adanya pelelangan ulang, dan sanggahan.

 

 "Untuk itu kami mohon dukungan, masukan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kebaikan ULP di masa yang akan datang," tuturnya. (mc)

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Pj. Bupati Tinjau Area Relokasi Warga Terdampak Bandara di Janten dan Kebunrejo

Produk dan Transaksi Elektronik Tantangan Bagi Bank Pasar

Debat Publik Calon Bupati-Wakil Bupati

Pisah Sambut Pimp PT BPD DIY Cab Wates

Pj.Bupati Robohkan Bangunan Langgar RTRW



.:: Berita Subdomain ::::::::.

KUNJUNGAN LAPANGAN PESERTA WORKSHOP PENDIDIKAN BERKELANJUTAN DENGAN PROGRAM GP3M (GERAKAN PENDIDIKAN

Guna Menjaga Stabilitas Harga, Dinas Perdagangan Menggelar OPM

Kulon Progo Ikuti Rakorda Program KKBPK DIY

Penurunan Angka Tenaga Kerja Terbuka Menemui Banyak Kendala

Forum KIM Tingkat Kabupaten Kulon Progo Terbentuk

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 27 Februari 2017

APEL HARI BHHAKTI PELAYANAN RSUD WATES KE 34 DAN LOUNCHING CT SCAN

PRESIDEN RI MEMBERI PENGARAHAN KEPADA PESERTA RAKORNAS BKPM DAN DPMPTSP SE-INDONESIA TAHUN 2017

Kreativitas Pengurus ORARI Diperlukan Dalam Membangun Bangsa

SMP/MTs se-Kabupaten Kulon Progo Serentak Gelar Simulasi UNBK

SEMINAR PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN KENAKALAN REMAJA

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 23 Februari 2017

DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KULONPROGO LAKUKAN PENGUJIAN KUALITAS PRODUK OLAHAN SEMEN DAN GENTENG

TIM DARI BAPPENAS KUNJUNGAN KELAPANGAN KE PASAR SEWUGALUR TERKAIT DANA DAK

GROPYOK SAMPAH DI PASAR WATES

Artikel (3)

NRG 2016

PEMBUKAAN PELATIHAN UPTD BLK ANGKATAN I TAHUN 2017 DAN PENYERAHAN SERTIFIKASI

Form Pengujian Kas

Lowongan Kerja PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)

Artikel (2)

Menggali Sejarah Persandian di Kulon Progo 158 Orang Mahasiswa STSN Napak Tilas dan Widyakarya

Rapat FGD Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo 2017-2021

24 PIK Remaja Direfreshing

PELATIHAN PENINGKATAN KETERAMPILAN PENGRAJIN BAMBU DI BALAI DESA TEMON WETAN KECAMATAN TEMON



.:: Artikel ::::::::.

Fenomena Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi

Perlunya Grand Design Pembangunan Kependudukan Dalam Konteks Pembangunan Daerah

22 Desember Hari Ibu; Hargailah Ibu

Pertumbuhan Penduduk dan Kualitas Hidup Kita

Saatnya Membangun Karakter Anak Sejak Usia Dini