Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

Pokja ULP Kulon Progo Dikukuhkan


Kelengkeng Banjaroya Berpotensi Mengangkat Agrowisata

GKR Condrokirono Launching Sipkades

UMBY dan Perpusda Kulon Progo Gelar “Public Speaking Workshop”

UMBY Kembangkan “Growol Kulon Progo Hebat”

Percepat Pengentasan Kemiskinan, NTB Kunjungi Kulon Progo

Tiga Persoalan Mendasar Dalam Kelembagaan Perangkat Daerah

 

Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) merupakan personil pilihan yang memiliki kompetensi, integritas dan komitmen yang tinggi, sehingga dapat melaksanakan tugas khususnya pengadaan barang/jasa sesuai dengan PerPres No. 54 tahun 2010 dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Demikian diungkapkan Budi Wibowo, SH, MM, Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Pengarah ULP pada acara penandatanganan pakta integritas dan pelantikan pokja ULP di Gedung Binangun, Senin (23/07).

 

"Untuk itu pemkab Kulonprogo berkomitmen akan selalu memberikan dukungan kepada seluruh anggota Pokja, baik dalam bentuk keamanan, kenyamanan, dan jaminan bebas dari intervensi semua pihak, kami juga akan terus berupaya meningkatkan sarana prasarana pendukung maupun jaringan LPSE guna kelancaran proses pengadaan barang/jasa," lanjut Budi Wibowo.

 

Namun demikian, Budi Wibowo berharap agar anggota Pokja ULP selalu menjaga dan mematuhi apa yang telah menjadi komitmen bersama sesuai dengan pakta integritas dan kode etik pokja. Terkait keorganisasian Budi menandaskan bahwa ULP masih perlu pengkajian oleh BKD dan Bagian Organisasi supaya dapat berdiri sendiri karena tugas ULP di masa mendatang akan semakin berat. Budi juga berharap agar seluruh pengadaan barang/jasa dilakukan melalui ULP, yaitu jika nilainya di atas Rp 100 juta dan pengadaan konsultansi di atas Rp 50 juta.

 

Dalam kesempatan tersebut anggota pokja memberi pernyataan tidak akan melakukan praktek KKN, akan melaporkan kepada APIP Kab. Kulonprogo yang bersangkutan atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan, akan melaksanakan tugas pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai peraturan, dan apabila melanggar Pakta Integritas bersedia menerima sanksi administratif, dituntut ganti rugi secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

 


Pernyataan tersebut disaksikan oleh Sekretaris Daerah, Asisten II Sekda, Nugroho, SE dan Kepala ULP sekaligus Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Drs. Hendri Usdiarka.

 

Menurut Hendri Usdiarka, realisasi pengadaan dengan LPSE tahun 2012 hingga bulan Juli ini, baik yang dilaksanakan melalui ULP atau oleh Panitia di SKPD telah terlaksana 22 paket Rp 42.548.461.145,- atau sebesar 57,58% dari rencana. Dalam pelaksanaan pengadaannya masih dijumpai kendala dan permasalahan sehingga beberapa paket pekerjaan yang terlambat dilelang karena perencanaan kurang mantap, adanya pelelangan ulang, dan sanggahan.

 

 "Untuk itu kami mohon dukungan, masukan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kebaikan ULP di masa yang akan datang," tuturnya. (mc)

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Kelengkeng Banjaroya Berpotensi Mengangkat Agrowisata

GKR Condrokirono Launching Sipkades

UMBY dan Perpusda Kulon Progo Gelar “Public Speaking Workshop”

UMBY Kembangkan “Growol Kulon Progo Hebat”

Percepat Pengentasan Kemiskinan, NTB Kunjungi Kulon Progo



.:: Berita Subdomain ::::::::.

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 8 Desember 2016

Pelaksanaan APBdes 2016

MENGUKUR TINGGI POHON

Helm Mahal Raib Di Curi Orang

LOMBA ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA

PRINSIP-PRINSIP PEMBUATAN KOMPOS

Kampanye Di Pasar Hewan Desa Pengasih Kecamatan Pengasih

Batu Besar Longsor Menutup Akses Jalan

Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan PT. Truva Pasifik

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan CV. Bedjoe Oetomo

HASIL SELEKSI PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS TAHUN 2017 KECAMATAN PENGASIH

BUKAN AKSES CARI HUTANG, Pembinaan Kelompok UPPKS se Kecamatan Pengasih

NTB Tertarik Belajar Tomira

Pohon Tumbang Mengenai Rumah

FGD Menangkap Peluang Usaha Kerjasama Dinkop UMKM dan Bank Pasar Kulonprogo

PPK Kecamatan Pengasih

Sosialisasi Hasil Pendataan P2LP Perbaikan Laporan Kependudukan

Rentenir Berkedok Koperasi Makin Berkembang

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 5 Desember 2016

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 1 Desember 2016

BIMTEK SISTEM KEUANGAN DESA (SIKEUDES) KULON PROGO

Koordinasi Pemetaan Gangguan Tibumtranmas

Perpustakaan Desa harus jadi Penggerak Pembangunan Masyarakat

Penduduk Modal Dasar Pembangunan

Hati-hati Pencurian



.:: Artikel ::::::::.

Saatnya Membangun Karakter Anak Sejak Usia Dini

Mengasuh Anak di Era Digital

Gotong Royong Bangkitkan Kemandirian Daerah

Edukasi Perawatan Kesehatan Reproduksi Balita

Perlunya Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten) Tahun Ke-3