Pokja ULP Kulon Progo Dikukuhkan


Tetap Waspada Meski Angka Kematian Ibu Menurun

Kindcu Kembali Nahkodai IMKP

SMPN 1 Galur Bantu Korban Tanah Longsor Banjarnegara

RCYP-Kulon Progo Jalin Kerjasama

Bupati : Gotong Royong Mungkasi Karyo

Pendekatan Budaya Perlu untuk Menurunkan Resiko Bencana

 

Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) merupakan personil pilihan yang memiliki kompetensi, integritas dan komitmen yang tinggi, sehingga dapat melaksanakan tugas khususnya pengadaan barang/jasa sesuai dengan PerPres No. 54 tahun 2010 dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Demikian diungkapkan Budi Wibowo, SH, MM, Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Pengarah ULP pada acara penandatanganan pakta integritas dan pelantikan pokja ULP di Gedung Binangun, Senin (23/07).

 

"Untuk itu pemkab Kulonprogo berkomitmen akan selalu memberikan dukungan kepada seluruh anggota Pokja, baik dalam bentuk keamanan, kenyamanan, dan jaminan bebas dari intervensi semua pihak, kami juga akan terus berupaya meningkatkan sarana prasarana pendukung maupun jaringan LPSE guna kelancaran proses pengadaan barang/jasa," lanjut Budi Wibowo.

 

Namun demikian, Budi Wibowo berharap agar anggota Pokja ULP selalu menjaga dan mematuhi apa yang telah menjadi komitmen bersama sesuai dengan pakta integritas dan kode etik pokja. Terkait keorganisasian Budi menandaskan bahwa ULP masih perlu pengkajian oleh BKD dan Bagian Organisasi supaya dapat berdiri sendiri karena tugas ULP di masa mendatang akan semakin berat. Budi juga berharap agar seluruh pengadaan barang/jasa dilakukan melalui ULP, yaitu jika nilainya di atas Rp 100 juta dan pengadaan konsultansi di atas Rp 50 juta.

 

Dalam kesempatan tersebut anggota pokja memberi pernyataan tidak akan melakukan praktek KKN, akan melaporkan kepada APIP Kab. Kulonprogo yang bersangkutan atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan, akan melaksanakan tugas pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai peraturan, dan apabila melanggar Pakta Integritas bersedia menerima sanksi administratif, dituntut ganti rugi secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

 


Pernyataan tersebut disaksikan oleh Sekretaris Daerah, Asisten II Sekda, Nugroho, SE dan Kepala ULP sekaligus Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Drs. Hendri Usdiarka.

 

Menurut Hendri Usdiarka, realisasi pengadaan dengan LPSE tahun 2012 hingga bulan Juli ini, baik yang dilaksanakan melalui ULP atau oleh Panitia di SKPD telah terlaksana 22 paket Rp 42.548.461.145,- atau sebesar 57,58% dari rencana. Dalam pelaksanaan pengadaannya masih dijumpai kendala dan permasalahan sehingga beberapa paket pekerjaan yang terlambat dilelang karena perencanaan kurang mantap, adanya pelelangan ulang, dan sanggahan.

 

 "Untuk itu kami mohon dukungan, masukan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kebaikan ULP di masa yang akan datang," tuturnya. (mc)

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Tetap Waspada Meski Angka Kematian Ibu Menurun

Kindcu Kembali Nahkodai IMKP

SMPN 1 Galur Bantu Korban Tanah Longsor Banjarnegara

RCYP-Kulon Progo Jalin Kerjasama

Bupati : Gotong Royong Mungkasi Karyo



.:: Berita Subdomain ::::::::.

Bermitra Dengan JCI, Kemenkop UKM Targetkan 2% Jumlah Wirausaha

Anemia dan Akibatnya (Bagian III)

Kismo Muncul minta Tanah Sawah Hilang dapat Disertifikasi

PELANTIKAN PENGURUS PKK KECAMATAN GIRIMULYO

JUMAT BERSIH KECAMATAN GIRIMULYO

JAGUAR TOUR DE MENOREH

Senam Sehat Kecamatan

Gejala dan Penyebab Anemia (Bagian II)

Anemia Kurang Zat Besi (Bagian I)

Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat Jangkaran

Rotary Club Akan Mengadakan Baksos di RSUD Nyi Ageng Serang

Total Pendaftar Seleksi Pegawai Non PNS Capai 3.453 orang

Ka Dinkes Umumkan Kewaspadaan Peserta Pada Proses Seleksi Tenaga Non PNS BLUD Puskesmas

Pemantapan Persiapan Penilaian Kesehatan Koperasi

Konsumsi Ikan di Indonesia

Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Nyi Ageng Serang

Koperasi Tenun Mumbul akan Memproduksi Tenun Lurik Untuk Seragam PNS

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo Per 26 Januari 2015

Penundaan Seleksi PT. Yokogawa Batam

Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan

Waspada DBD Dinkes Gencarkan PSN

Hari Pertama Pendaftaran Pegawai Non PNS Capai 1242 Pendaftar

Biasakan Makan Ikan Sejak Kecil Agar Cerdas

Gerbosari Deklarasikan Bebas Buang Air Besar Sembarangan

Penamaan Jalan Desa Dinilai Kurang Valid



.:: Artikel ::::::::.

PATEN : Kecamatan Yang Mensejahterakan Rakyat (bagian Ke Empat)

Kelurahan Wates Pasca Alih Status (bagian Pertama)

Kewirausahaan

Agribisnis

Sistem Perkandangan Ternak Kambing