Pokja ULP Kulon Progo Dikukuhkan


Nanti Sore Temu Wicara Bupati di Tvri Yogya

Bupati Pimpin Upacara Penutupan TMMD

Bupati Resmikan Posbindu Plumbon

Kabupaten Lain Belum Bisa Cair; di Kulon Progo Sudah 71 Desa Cairkan Anggaran

Upacara Harkitnas Dimeriahkan Panjidor

Pak Tedjo Buat Genteng di Pantog Kulon

 

Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) merupakan personil pilihan yang memiliki kompetensi, integritas dan komitmen yang tinggi, sehingga dapat melaksanakan tugas khususnya pengadaan barang/jasa sesuai dengan PerPres No. 54 tahun 2010 dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Demikian diungkapkan Budi Wibowo, SH, MM, Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Pengarah ULP pada acara penandatanganan pakta integritas dan pelantikan pokja ULP di Gedung Binangun, Senin (23/07).

 

"Untuk itu pemkab Kulonprogo berkomitmen akan selalu memberikan dukungan kepada seluruh anggota Pokja, baik dalam bentuk keamanan, kenyamanan, dan jaminan bebas dari intervensi semua pihak, kami juga akan terus berupaya meningkatkan sarana prasarana pendukung maupun jaringan LPSE guna kelancaran proses pengadaan barang/jasa," lanjut Budi Wibowo.

 

Namun demikian, Budi Wibowo berharap agar anggota Pokja ULP selalu menjaga dan mematuhi apa yang telah menjadi komitmen bersama sesuai dengan pakta integritas dan kode etik pokja. Terkait keorganisasian Budi menandaskan bahwa ULP masih perlu pengkajian oleh BKD dan Bagian Organisasi supaya dapat berdiri sendiri karena tugas ULP di masa mendatang akan semakin berat. Budi juga berharap agar seluruh pengadaan barang/jasa dilakukan melalui ULP, yaitu jika nilainya di atas Rp 100 juta dan pengadaan konsultansi di atas Rp 50 juta.

 

Dalam kesempatan tersebut anggota pokja memberi pernyataan tidak akan melakukan praktek KKN, akan melaporkan kepada APIP Kab. Kulonprogo yang bersangkutan atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan, akan melaksanakan tugas pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai peraturan, dan apabila melanggar Pakta Integritas bersedia menerima sanksi administratif, dituntut ganti rugi secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

 


Pernyataan tersebut disaksikan oleh Sekretaris Daerah, Asisten II Sekda, Nugroho, SE dan Kepala ULP sekaligus Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Drs. Hendri Usdiarka.

 

Menurut Hendri Usdiarka, realisasi pengadaan dengan LPSE tahun 2012 hingga bulan Juli ini, baik yang dilaksanakan melalui ULP atau oleh Panitia di SKPD telah terlaksana 22 paket Rp 42.548.461.145,- atau sebesar 57,58% dari rencana. Dalam pelaksanaan pengadaannya masih dijumpai kendala dan permasalahan sehingga beberapa paket pekerjaan yang terlambat dilelang karena perencanaan kurang mantap, adanya pelelangan ulang, dan sanggahan.

 

 "Untuk itu kami mohon dukungan, masukan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kebaikan ULP di masa yang akan datang," tuturnya. (mc)

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Nanti Sore Temu Wicara Bupati di Tvri Yogya

Bupati Pimpin Upacara Penutupan TMMD

Bupati Resmikan Posbindu Plumbon

Kabupaten Lain Belum Bisa Cair; di Kulon Progo Sudah 71 Desa Cairkan Anggaran

Upacara Harkitnas Dimeriahkan Panjidor



.:: Berita Subdomain ::::::::.

Menkop terbitkan sertifikat NIK untuk tertibkan koperasi

Seleksi PT. IGP Internasional (Bantul)

Lowongan Kerja PT. JMS Batam (Putri)

Dinkop UMKM Peringkat Kedua Hasil Evaluasi SPIP

Dana CD Desa Batal Cair

KUNJUNGAN DINAS PENDAPATAN SUMEDANG

Optimalkan Komputer Guna Mendukung Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan hari Kesatuan Gerak PKK Ke 43 di Kecamatan Panj

Kulon Progo dan Balitbangkes Adakan Workshop Sistem Registrasi Sipil dan Statistik Vital

Per 1 Juni 2015 Masa Berlaku Kartu BPJS Dimulai 14 Hari Setelah Pembayaran Iuran Pertama

Monitoring Persiapan Perpustakaan Desa Mengikuti Kompetisi Tingkat Propinsi 2015

BERAS PLASTIK BELUM DITEMUKAN DI KULON PROGO

POLRESKAB "27 MEI 2015 GIRIMULYO VS SENTOLO"

MONITORING BERAS PALSU "BERAS PLASTIK"

Besok, Sekda Dijadwalkan Buka Pelatihan Komputer Perkantoran

GEBYAR PAUD HIMPAUDI KECAMATAN LENDAH

BLHD Kutai Kartanegara Berkunjung ke KLH Kulon Progo

SatPol PP Akan Segera Membangun Gedung Baru

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo Per 25 Mei 2015

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo Per 21 Mei 2015

Lelang Barang Milik Daerah

SEKOR 3-2 MENGANTARKAN GIRIMULYO MAJU 4 BESAR (POLRESKAB 2015)

Sssst...ada Mutiara di sungai Progo...

Hasil EKPPD Terhadap LPPD 2013

Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan RKL-RPL/ UKL-UPL Dapat Dilakukan Secara OnLine



.:: Artikel ::::::::.

Kecamatan dari Uu 23 Tahun 2014

Dekonstruksi Formalitas

Reproduksi Kemiskinan (2)

Reproduksi Kemiskinan ( 1 )

Melangkah untuk UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Perpektif Membagi Urusan)