Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

Pokja ULP Kulon Progo Dikukuhkan


Sebanyak 425 Pemanah Ikut Gladhen Hageng Jemparingan Mataraman Tingkat Nasional Tahun 2017

Bupati Berharap Santri Harus Mandiri Secara Ekonomi

Ulang Tahun, PT.sak Bantu Bedah Rumah dan Meja Kursi SD

Konggres Jemparingan Nusantara I Dilaksanakan di Kulon Progo

Banyak Manfaat Bagi Warga dan Pemerintah, Open House Setiap Kamis Pagi Diharap Tetap Berlangsung

Pencanangan Kesatuan Gerak PKK-KKBPK Kesehatan Tingkat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

 

Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) merupakan personil pilihan yang memiliki kompetensi, integritas dan komitmen yang tinggi, sehingga dapat melaksanakan tugas khususnya pengadaan barang/jasa sesuai dengan PerPres No. 54 tahun 2010 dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Demikian diungkapkan Budi Wibowo, SH, MM, Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Tim Pengarah ULP pada acara penandatanganan pakta integritas dan pelantikan pokja ULP di Gedung Binangun, Senin (23/07).

 

"Untuk itu pemkab Kulonprogo berkomitmen akan selalu memberikan dukungan kepada seluruh anggota Pokja, baik dalam bentuk keamanan, kenyamanan, dan jaminan bebas dari intervensi semua pihak, kami juga akan terus berupaya meningkatkan sarana prasarana pendukung maupun jaringan LPSE guna kelancaran proses pengadaan barang/jasa," lanjut Budi Wibowo.

 

Namun demikian, Budi Wibowo berharap agar anggota Pokja ULP selalu menjaga dan mematuhi apa yang telah menjadi komitmen bersama sesuai dengan pakta integritas dan kode etik pokja. Terkait keorganisasian Budi menandaskan bahwa ULP masih perlu pengkajian oleh BKD dan Bagian Organisasi supaya dapat berdiri sendiri karena tugas ULP di masa mendatang akan semakin berat. Budi juga berharap agar seluruh pengadaan barang/jasa dilakukan melalui ULP, yaitu jika nilainya di atas Rp 100 juta dan pengadaan konsultansi di atas Rp 50 juta.

 

Dalam kesempatan tersebut anggota pokja memberi pernyataan tidak akan melakukan praktek KKN, akan melaporkan kepada APIP Kab. Kulonprogo yang bersangkutan atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan, akan melaksanakan tugas pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai peraturan, dan apabila melanggar Pakta Integritas bersedia menerima sanksi administratif, dituntut ganti rugi secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

 


Pernyataan tersebut disaksikan oleh Sekretaris Daerah, Asisten II Sekda, Nugroho, SE dan Kepala ULP sekaligus Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Drs. Hendri Usdiarka.

 

Menurut Hendri Usdiarka, realisasi pengadaan dengan LPSE tahun 2012 hingga bulan Juli ini, baik yang dilaksanakan melalui ULP atau oleh Panitia di SKPD telah terlaksana 22 paket Rp 42.548.461.145,- atau sebesar 57,58% dari rencana. Dalam pelaksanaan pengadaannya masih dijumpai kendala dan permasalahan sehingga beberapa paket pekerjaan yang terlambat dilelang karena perencanaan kurang mantap, adanya pelelangan ulang, dan sanggahan.

 

 "Untuk itu kami mohon dukungan, masukan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kebaikan ULP di masa yang akan datang," tuturnya. (mc)

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Sebanyak 425 Pemanah Ikut Gladhen Hageng Jemparingan Mataraman Tingkat Nasional Tahun 2017

Bupati Berharap Santri Harus Mandiri Secara Ekonomi

Ulang Tahun, PT.sak Bantu Bedah Rumah dan Meja Kursi SD

Konggres Jemparingan Nusantara I Dilaksanakan di Kulon Progo

Banyak Manfaat Bagi Warga dan Pemerintah, Open House Setiap Kamis Pagi Diharap Tetap Berlangsung



.:: Berita Subdomain ::::::::.

CEGAH KEBUTAAN DENGAN PEDULI KATARAK

KOMINFO BANTUL BELAJAR PPID AWARD

LOWONGAN KERJA WAROENG SPESIAL SAMBAL ‘SS’ PENEMPATAN AREA YOGYAKARTA

Galadesa

Bedah Rumah

Musrenbang RPJMD 2017-2022

Pengembangan SDM & Beasiswa Dalam Skema Bantuan Keuangan Internasional

Perkembangan Harga Pokok Kabupaten Kulon Progo per 16 Oktober 2017

Perkembangan Harga Pokok Kabupaten Kulon Progo per 19 Oktober 2017

DPMPT Kab. Kulon Progo menyelenggarakan pengajian rutin Aparatur Sipil Negara di Masjid Agung Wates

Lowongan Kerja PT PUSTAKA INSAN MADANI

PENGUMUMAN PENGADAAN TENAGA HARIAN LEPAS NON PNS PADA DINAS PARIWISATA KAB KULON PROGO 2017

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan PT. Organik Alam Lestari

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan RSU Santo Yusup Boro

KUNJUNGAN KERJA FKLPID (FORUM KOMUNIKASI LEMBAGA PELATIHAN INDUSTRI DAERAH)

SE Pencantuman Gelar bagi PNSD Kabupaten Kulon Progo

NABUH GAMELAN 66 JAM SIAP PECAHKAN REKOR MURI

LOWONGAN KERJA PT. FINANSIA MULTI FINANCE

TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN BERPRESTASI DIKIRIM KUNJUNGAN KE LUAR NEGERI

PENUTUPAN PELATIHAN BIDANG PERHOTELAN

Upaya Tentang Peningkatan Investasi Daerah Dalam Kunjungan Kerja DPRD Kab. Brebes ke DPMPT Kab. Kulo

Sosialisasi Geographic Information System (GIS) untuk mengubah Mindset Pengelola Obyek Wisata di Kul

Study Komparasi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal Kab. Kendal di DPMPT Kab. Kulon Progo

Sosialisasi Braille Corner, Semua Lapisan Masyarakat Berhak Mendapatkan Layanan Perpustakaan

Semarak 66 Tahun Kulon Progo



.:: Artikel ::::::::.

Tips Menjadikan IUD Kontrasepsi Pilihan

Monev PATEN Ke-4 di Kulon Progo

Menyemangati Masyarakat Lewat Lagu, Mungkinkah

Pentingnya Membudayakan Kuhias Kenanganku

29 Juni Hari Keluarga Nasional