Staf Ahli

  1. Staf Ahli mempunyai fungsi memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
  2. Staf Ahli dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
  3. Staf Ahli terdiri dari :
    a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
    b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
    c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
    d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
    e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas :

  1. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan hukum dan politik;
  2. menyusun program kerja;
  3. melaksanakan kajian di bidang hukum dan politik;
  4. memberikan saran dan pertimbangan di bidang hukum dan politik;
  5. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan bidang hukum dan politik;
  6. menyusun laporan tugas; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati berkaitan dengan bidang tugasnya.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :

  1. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan;
  2. menyusun program kerja;
  3. melaksanakan kajian dan telaahan di bidang pemerintahan;
  4. memberikan saran dan pertimbangan di bidang pemerintahan;
  5. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan bidang pemerintahan;
  6. menyusun laporan tugas; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati berkaitan dengan bidang tugasnya.

Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan :

  1. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pembangunan;
  2. menyusun program kerja;
  3. melaksanakan kajian dan telaahan di bidang pembangunan;
  4. memberikan saran dan pertimbangan di bidang pembangunan;
  5. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan bidang pembangunan;
  6. menyusun laporan tugas; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan bidangnya.

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :

  1. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
  2. menyusun program kerja;
  3. melaksanakan kajian dan telaahan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
  4. memberikan saran dan pertimbangan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
  5. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
  6. menyusun laporan tugas; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati berkaitan dengan bidang tugasnya.

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas :

  1. mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan;
  2. menyusun program kerja;
  3. melaksanakan kajian dan telaahan di bidang ekonomi dan keuangan;
  4. memberikan saran dan pertimbangan di bidang ekonomi dan keuangan;
  5. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan bidang ekonomi dan keuangan;
  6. menyusun laporan tugas; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati berkaitan dengan bidang tugasnya.

 

« Kembali

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Kulon Progo Kembali Raih WTP

Tugas Ke Nepal, Wintolo Pamit Bupati

Rabu Sore Temu Wicara Bupati di TVRI Yogya

Bupati Pimpin Upacara Penutupan TMMD

Bupati Resmikan Posbindu Plumbon



.:: Berita Subdomain ::::::::.

" OPERASI PASAR LPG 3 KG "

Pencairan Dana Desa (DD)

RAIH OPINI WTP

Menkop dan UKM Berikan Sertifikat NIK kepada Puluhan Ribu Koperasi

MENGURANGI RESIKO BENCANA LETUSAN GUNUNG BERAPI

SatPol PP Tangkap Pemasang Reklame Liar

SMK Maarif 1 Temon dan SMP 1 Nanggulan Juara Tangkas Terampil Perkoperasian

Puskesmas Panjatan II Adakan Evaluasi Balita Sehat (EBS) Tahun 2015

Verifikasi Calon Sekolah Adiwiyata Propinsi Tahun 2015

Informasi Lowongan Pendaftaran Peserta Magang ke Jepang Tahun 2015

PENUTUPAN TMMD SENGKUYUNG

Menkop terbitkan sertifikat NIK untuk tertibkan koperasi

Seleksi PT. IGP Internasional (Bantul)

Lowongan Kerja PT. JMS Batam (Putri)

Dinkop UMKM Peringkat Kedua Hasil Evaluasi SPIP

Dana CD Desa Batal Cair

KUNJUNGAN DINAS PENDAPATAN SUMEDANG

Optimalkan Komputer Guna Mendukung Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan hari Kesatuan Gerak PKK Ke 43 di Kecamatan Panj

Kulon Progo dan Balitbangkes Adakan Workshop Sistem Registrasi Sipil dan Statistik Vital

Per 1 Juni 2015 Masa Berlaku Kartu BPJS Dimulai 14 Hari Setelah Pembayaran Iuran Pertama

Monitoring Persiapan Perpustakaan Desa Mengikuti Kompetisi Tingkat Propinsi 2015

BERAS PLASTIK BELUM DITEMUKAN DI KULON PROGO

POLRESKAB "27 MEI 2015 GIRIMULYO VS SENTOLO"

MONITORING BERAS PALSU "BERAS PLASTIK"



.:: Artikel ::::::::.

Kecamatan dari Uu 23 Tahun 2014

Dekonstruksi Formalitas

Reproduksi Kemiskinan (2)

Reproduksi Kemiskinan ( 1 )

Melangkah untuk UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Perpektif Membagi Urusan)