Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

Sejarah

Sebelum terbentuknya Kabupaten Kulon Progo pada yanggal 15 Oktober 1951, wilayah Kulon Progo terbagi atas dua kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Adikarta yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman.

 

WILAYAH KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT (KABUPATEN KULON PROGO)

Sebelum Perang Diponegoro di daerah Negaragung, termasuk di dalamnya wilayah Kulon Progo, belum ada pejabat pemerintahan yang menjabat di daerah sebagai penguasa. Pada waktu itu roda pemerintahan dijalankan oleh pepatih dalem yang berkedudukan di Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah Perang Diponegoro 1825-1830 di wilayah Kulon Progo sekarang yang masuk wilayah Kasultanan terbentuk empat kabupaten yaitu:

  1. Kabupaten Pengasih, tahun 1831
  2. Kabupaten Sentolo, tahun 1831
  3. Kabupaten Nanggulan, tahun 1851
  4. Kabupaten Kalibawang, tahun 1855

Masing-masing kabupaten tersebut dipimpin oleh para Tumenggung. Menurut buku 'Prodjo Kejawen' pada tahun 1912 Kabupaten Pengasih, Sentolo, Nanggulan dan Kalibawang digabung menjadi satu dan diberi nama Kabupaten Kulon Progo, dengan ibukota di Pengasih. Bupati pertama dijabat oleh Raden Tumenggung Poerbowinoto. Dalam perjalanannya, sejak 16 Februari 1927 Kabupaten Kulon Progo dibagi atas dua Kawedanan dengan delapan Kapanewon, sedangkan ibukotanya dipindahkan ke Sentolo. Dua Kawedanan tersebut adalah Kawedanan Pengasih yang meliputi kepanewon Lendah, Sentolo, Pengasih dan Kokap/sermo. Kawedanan Nanggulan meliputi kapanewon Watumurah/Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh.
Yang menjabat bupati di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 1951 adalah sebagai berikut:

  1. RT. Poerbowinoto
  2. KRT. Notoprajarto
  3. KRT. Harjodiningrat
  4. KRT. Djojodiningrat
  5. KRT. Pringgodiningrat
  6. KRT. Setjodiningrat
  7. KRT. Poerwoningrat


wikimedia.org

 

 

WILAYAH KADIPATEN PAKUALAMAN ( KABUPATEN ADIKARTA)

Di daerah selatan Kulon Progo ada suatu wilayah yang masuk Keprajan Kejawen yang bernama Karang Kemuning yang selanjutnya dikenal dengan nama Kabupaten Adikarta. Menurut buku 'Vorstenlanden' disebutkan bahwa pada tahun 1813 Pangeran Notokusumo diangkat menjadi KGPA Ario Paku Alam I dan mendapat palungguh di sebelah barat Sungai Progo sepanjang pantai selatan yang dikenal dengan nama Pasir Urut Sewu. Oleh karena tanah pelungguh itu letaknya berpencaran, maka sentono ndalem Paku Alam yang bernama Kyai Kawirejo I menasehatkan agar tanah pelungguh tersebut disatukan letaknya. Dengan satukannya pelungguh tersebut, maka menjadi satu daerah kesatuan yang setingkat kabupaten. Daerah ini kemudian diberi nama Kabupaten Karang Kemuning dengan ibukota Brosot.

Sebagai Bupati yang pertama adalah Tumenggung Sosrodigdoyo. Bupati kedua, R. Rio Wasadirdjo, mendapat perintah dari KGPAA Paku Alam V agar mengusahakan pengeringan Rawa di Karang Kemuning. Rawa-rawa yang dikeringkan itu kemudian dijadikan tanah persawahan yang Adi (Linuwih) dan Karta (Subur) atau daerah yang sangat subur. Oleh karena itu, maka Sri Paduka Paku Alam V lalu berkenan menggantikan nama Karang Kemuning menjadi Adikarta pada tahun 1877 yang beribukota di Bendungan. Kemudian pada tahun 1903 bukotanya dipindahkan ke Wates. Kabupaten Adikarta terdiri dua kawedanan (distrik) yaitu kawedanan Sogan dan kawedanan Galur. Kawedanan Sogan meliputi kapanewon (onder distrik) Wates dan Temon, sedangkan Kawedanan Galur meliputi kapanewon Brosot dan Panjatan.

Bupati di Kabupaten Adikarta sampai dengan tahun 1951 berturut-turut sebagai berikut:

  1. Tumenggung Sosrodigdoyo
  2. R. Rio Wasadirdjo
  3. RT. Surotani
  4. RMT. Djayengirawan
  5. RMT. Notosubroto
  6. KRMT. Suryaningrat
  7. Mr. KRT. Brotodiningrat
  8. KRT. Suryaningrat (Sungkono)

 

PENGGABUNGAN KABUPATEN KULON PROGO DENGAN KABUPATEN ADIKARTA

Pada 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah beliau yaitu Kasultanan dan Pakualaman adalah daerah yang bersifat kerajaan dan daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. Pada tahun 1951, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII memikirkan perlunya penggabungan antara wilayah Kasultanan yaitu Kabupaten Kulon Progo dengan wilayah Pakualaman yaitu Kabupaten Adikarto. Atas dasar kesepakatan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII, maka oleh pemerintah pusat dikeluarkan UU No. 18 tahun 1951 yang ditetapkan tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan tanggal 15 Oktober 1951. Undang-undang ini mengatur tentang perubahan UU No. 15 tahun 1950 untuk penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto dalam lingkungan DIY menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo yang selanjutnya berhak mengatur dan mengurus rumah-tanganya sendiri. Undang-undang tersebut mulai berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1951. Secara yuridis formal Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo adalah 15 Oktober 1951, yaitu saat diundangkannya UU No. 18 tahun 1951 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 1951 proses administrasi penggabungan telah selesai dan pada tanggal 1 Januari 1952, administrasi pemerintahan baru, mulai dilaksanakan dengan pusat pemerintahan di Wates.

 

Nama-nama yang menjabat Bupati Kulonprogo sejak tahun 1951 sampai sekarang adalah sbb:


KRT.Suryoningrat
(1951-1959)

R.Prodjo Suparno
(1959-1962)

KRT.Kertodiningrat
(1963-1969)

R.Soetedjo
(1969-1975)

R.Soeparno
(1975-1980)

KRT.Wijoyo Hadiningrat
(1981-1991)

Drs.H.Suratidjo
(1991-2001)

H.Toyo Santoso Dipo
(2001-2011)

dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K)
(2011-sekarang)

   

 


« Kembali

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Penuhi Undangan Warga Riau

Kulon Progo Dianugerahi dana Rakca 2017 dan Entrepeneur Award 2017

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo Diundang Ke Riau

Implementasi Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Operasional Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Gubernur DIY Pantau Kondisi Banjir di Panjatan



.:: Berita Subdomain ::::::::.

Lowongan Kerja PT.MATARAM TUNGGAL GARMENT

Sosialisasi dan Seleksi PT Philips Batam

Replikasi Tomira, Pemda Tasikmalaya Studi Banding ke Kulon Progo

PENDIDIKAN POLITIK UNTUK PEMILIH PEMULA

Penganggaran Belanja Desa dalam Bidang Pendidikan melalui APB Desa

WASPADA BENCANA ALAM INTI RAKOR KECAMATAN KALIBAWANG BULAN DESEMBER

APEL KENDARAAN DINAS BKAD

SOSIALISASI KETENAGAKERJAAN DAN PERMENAKER RI NOMOR 39 TAHUN 2016

Lowongan Kerja PT. PHILIPS INDUSTRIES BATAM

Saresehan Inisiasi Desa Mitra dan Koordinasi Pengabdian Masyarakat UMY

Dinas Kesehatan Sosialisasikan GERMAS Penanggulangan Stunting

Lowongan Kerja PT.PUSTAKA INSAN MADANI YOGYAKARTA

Saya Berani Saya Sehat, Talkshow Peringatan Hari AIDS Sedunia

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)

DINAS PERDAGANGAN SELENGGARAKAN PENERAPAN GUGUS KEDALI MUTU (GKM)

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 7 Desember 2017

WABUP BEDAH RUMAH DI SAMIGALUH

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 11 Desember 2017

Lowongan Kerja HARTONO MALL YOGYAKARTA

PANEN RAYA PADI OLEH DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTAN RI DAN BUPATI KULON PROGO

Kulon Progo Raih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM

Lowongan Kerja ACE HARDWARE / INFORMA

BEDAH RUMAH DI WILAYAH KECAMATAN KALIBAWANG

SAMBUT PANEN RAYA PERTAMA DI DESA BULAK

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Rencana pembangunan Saluran Drainase Anak Kali Pening



.:: Artikel ::::::::.

Kampung KB di Kulon Progo, Butuh Sinergitas Semua Pihak

Membangkitkan Semangat Hidup Lansia Melalui Perilaku Hidup Sehat

Tips Menjadikan IUD Kontrasepsi Pilihan

Monev PATEN Ke-4 di Kulon Progo

Menyemangati Masyarakat Lewat Lagu, Mungkinkah