Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

Sejarah

Sebelum terbentuknya Kabupaten Kulon Progo pada yanggal 15 Oktober 1951, wilayah Kulon Progo terbagi atas dua kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Adikarta yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman.

 

WILAYAH KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT (KABUPATEN KULON PROGO)

Sebelum Perang Diponegoro di daerah Negaragung, termasuk di dalamnya wilayah Kulon Progo, belum ada pejabat pemerintahan yang menjabat di daerah sebagai penguasa. Pada waktu itu roda pemerintahan dijalankan oleh pepatih dalem yang berkedudukan di Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah Perang Diponegoro 1825-1830 di wilayah Kulon Progo sekarang yang masuk wilayah Kasultanan terbentuk empat kabupaten yaitu:

  1. Kabupaten Pengasih, tahun 1831
  2. Kabupaten Sentolo, tahun 1831
  3. Kabupaten Nanggulan, tahun 1851
  4. Kabupaten Kalibawang, tahun 1855

Masing-masing kabupaten tersebut dipimpin oleh para Tumenggung. Menurut buku 'Prodjo Kejawen' pada tahun 1912 Kabupaten Pengasih, Sentolo, Nanggulan dan Kalibawang digabung menjadi satu dan diberi nama Kabupaten Kulon Progo, dengan ibukota di Pengasih. Bupati pertama dijabat oleh Raden Tumenggung Poerbowinoto. Dalam perjalanannya, sejak 16 Februari 1927 Kabupaten Kulon Progo dibagi atas dua Kawedanan dengan delapan Kapanewon, sedangkan ibukotanya dipindahkan ke Sentolo. Dua Kawedanan tersebut adalah Kawedanan Pengasih yang meliputi kepanewon Lendah, Sentolo, Pengasih dan Kokap/sermo. Kawedanan Nanggulan meliputi kapanewon Watumurah/Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh.
Yang menjabat bupati di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 1951 adalah sebagai berikut:

  1. RT. Poerbowinoto
  2. KRT. Notoprajarto
  3. KRT. Harjodiningrat
  4. KRT. Djojodiningrat
  5. KRT. Pringgodiningrat
  6. KRT. Setjodiningrat
  7. KRT. Poerwoningrat


wikimedia.org

 

 

WILAYAH KADIPATEN PAKUALAMAN ( KABUPATEN ADIKARTA)

Di daerah selatan Kulon Progo ada suatu wilayah yang masuk Keprajan Kejawen yang bernama Karang Kemuning yang selanjutnya dikenal dengan nama Kabupaten Adikarta. Menurut buku 'Vorstenlanden' disebutkan bahwa pada tahun 1813 Pangeran Notokusumo diangkat menjadi KGPA Ario Paku Alam I dan mendapat palungguh di sebelah barat Sungai Progo sepanjang pantai selatan yang dikenal dengan nama Pasir Urut Sewu. Oleh karena tanah pelungguh itu letaknya berpencaran, maka sentono ndalem Paku Alam yang bernama Kyai Kawirejo I menasehatkan agar tanah pelungguh tersebut disatukan letaknya. Dengan satukannya pelungguh tersebut, maka menjadi satu daerah kesatuan yang setingkat kabupaten. Daerah ini kemudian diberi nama Kabupaten Karang Kemuning dengan ibukota Brosot.

Sebagai Bupati yang pertama adalah Tumenggung Sosrodigdoyo. Bupati kedua, R. Rio Wasadirdjo, mendapat perintah dari KGPAA Paku Alam V agar mengusahakan pengeringan Rawa di Karang Kemuning. Rawa-rawa yang dikeringkan itu kemudian dijadikan tanah persawahan yang Adi (Linuwih) dan Karta (Subur) atau daerah yang sangat subur. Oleh karena itu, maka Sri Paduka Paku Alam V lalu berkenan menggantikan nama Karang Kemuning menjadi Adikarta pada tahun 1877 yang beribukota di Bendungan. Kemudian pada tahun 1903 bukotanya dipindahkan ke Wates. Kabupaten Adikarta terdiri dua kawedanan (distrik) yaitu kawedanan Sogan dan kawedanan Galur. Kawedanan Sogan meliputi kapanewon (onder distrik) Wates dan Temon, sedangkan Kawedanan Galur meliputi kapanewon Brosot dan Panjatan.

Bupati di Kabupaten Adikarta sampai dengan tahun 1951 berturut-turut sebagai berikut:

  1. Tumenggung Sosrodigdoyo
  2. R. Rio Wasadirdjo
  3. RT. Surotani
  4. RMT. Djayengirawan
  5. RMT. Notosubroto
  6. KRMT. Suryaningrat
  7. Mr. KRT. Brotodiningrat
  8. KRT. Suryaningrat (Sungkono)

 

PENGGABUNGAN KABUPATEN KULON PROGO DENGAN KABUPATEN ADIKARTA

Pada 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah beliau yaitu Kasultanan dan Pakualaman adalah daerah yang bersifat kerajaan dan daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. Pada tahun 1951, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII memikirkan perlunya penggabungan antara wilayah Kasultanan yaitu Kabupaten Kulon Progo dengan wilayah Pakualaman yaitu Kabupaten Adikarto. Atas dasar kesepakatan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII, maka oleh pemerintah pusat dikeluarkan UU No. 18 tahun 1951 yang ditetapkan tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan tanggal 15 Oktober 1951. Undang-undang ini mengatur tentang perubahan UU No. 15 tahun 1950 untuk penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto dalam lingkungan DIY menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo yang selanjutnya berhak mengatur dan mengurus rumah-tanganya sendiri. Undang-undang tersebut mulai berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1951. Secara yuridis formal Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo adalah 15 Oktober 1951, yaitu saat diundangkannya UU No. 18 tahun 1951 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 1951 proses administrasi penggabungan telah selesai dan pada tanggal 1 Januari 1952, administrasi pemerintahan baru, mulai dilaksanakan dengan pusat pemerintahan di Wates.

 

Nama-nama yang menjabat Bupati Kulonprogo sejak tahun 1951 sampai sekarang adalah sbb:


KRT.Suryoningrat
(1951-1959)

R.Prodjo Suparno
(1959-1962)

KRT.Kertodiningrat
(1963-1969)

R.Soetedjo
(1969-1975)

R.Soeparno
(1975-1980)

KRT.Wijoyo Hadiningrat
(1981-1991)

Drs.H.Suratidjo
(1991-2001)

H.Toyo Santoso Dipo
(2001-2011)

dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K)
(2011-sekarang)

   

 


« Kembali

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Produk dan Transaksi Elektronik Tantangan Bagi Bank Pasar

Debat Publik Calon Bupati-Wakil Bupati

Pisah Sambut Pimp PT BPD DIY Cab Wates

Pj.Bupati Robohkan Bangunan Langgar RTRW

Sosialisasi Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik



.:: Berita Subdomain ::::::::.

Kegiatan Orientasi Pra Pemberangkatan/Penempatan Tenaga Kerja

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 20 Februari 2017

Menarik Perhatian Anak Untuk Baca Melalui Story telling di TPA Terpadu Sadewa

PELATIHAN BHD BAGI ANGGOTA POLRES KULON PROGO

Apresiasi GTK PAUD Dan DIKMAS

PEMAGANGAN KE JEPANG TAHUN 2017

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Embung Ngroto DPU,P dan ESDM

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan PT. Tirta Mulya Sarana

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 16 Februari 2017

Cegah Reklame Liar, DPMPT Kab. Kulon Progo Rutin Adakan Pengawasan

Pemantauan TPS Pilkada 2017

KPPS TPS 08 BANJARAN GIRIPURWO BERKOSTUM JATHILAN

PELATIHAN GRATIS DI BLKPP DIY

PELAYANAN POLIKLINIK RSUD WATES PADA HARI RABU 15 FEBRUARI 2017 LIBUR

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 13 Februari 2017

PERTEMUAN TRIKOMPONEN

PEMBINAAN DAN PENGARAHAN KADIS PERDAGANGAN

15 Februari 2017 Libur Nasional

BPPM Gelar Rapat Teknis Roadshow PUP

DPMDDalduk&KB Selenggarakan Pembinaan Lengkap

KUNJUNGAN KERJA DPMPT TASIKMALAYA TENTANG PEMBERIAN INTENSIF KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

KUNKER KEMENTRIAN SEKRETARIAT NEGARA RI DALAM RANGKA PENYERAPAN PANDANGAN DAN PENGAMATAN KEBIJAKAN

PEMBINAAN DAN PENGARAHAN KADIS PERDAGANGAN DALAM RANGKA BERGABUNGNYA PASAR DESA SILUWOK KE PASAR JOM

Survey KHL

Tiga Informasi Penting Dalam Rakor LPMK, RW dan RT



.:: Artikel ::::::::.

Fenomena Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi

Perlunya Grand Design Pembangunan Kependudukan Dalam Konteks Pembangunan Daerah

22 Desember Hari Ibu; Hargailah Ibu

Pertumbuhan Penduduk dan Kualitas Hidup Kita

Saatnya Membangun Karakter Anak Sejak Usia Dini