Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

Sejarah

Sebelum terbentuknya Kabupaten Kulon Progo pada yanggal 15 Oktober 1951, wilayah Kulon Progo terbagi atas dua kabupaten yaitu Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Adikarta yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman.

 

WILAYAH KASULTANAN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT (KABUPATEN KULON PROGO)

Sebelum Perang Diponegoro di daerah Negaragung, termasuk di dalamnya wilayah Kulon Progo, belum ada pejabat pemerintahan yang menjabat di daerah sebagai penguasa. Pada waktu itu roda pemerintahan dijalankan oleh pepatih dalem yang berkedudukan di Ngayogyakarta Hadiningrat. Setelah Perang Diponegoro 1825-1830 di wilayah Kulon Progo sekarang yang masuk wilayah Kasultanan terbentuk empat kabupaten yaitu:

  1. Kabupaten Pengasih, tahun 1831
  2. Kabupaten Sentolo, tahun 1831
  3. Kabupaten Nanggulan, tahun 1851
  4. Kabupaten Kalibawang, tahun 1855

Masing-masing kabupaten tersebut dipimpin oleh para Tumenggung. Menurut buku 'Prodjo Kejawen' pada tahun 1912 Kabupaten Pengasih, Sentolo, Nanggulan dan Kalibawang digabung menjadi satu dan diberi nama Kabupaten Kulon Progo, dengan ibukota di Pengasih. Bupati pertama dijabat oleh Raden Tumenggung Poerbowinoto. Dalam perjalanannya, sejak 16 Februari 1927 Kabupaten Kulon Progo dibagi atas dua Kawedanan dengan delapan Kapanewon, sedangkan ibukotanya dipindahkan ke Sentolo. Dua Kawedanan tersebut adalah Kawedanan Pengasih yang meliputi kepanewon Lendah, Sentolo, Pengasih dan Kokap/sermo. Kawedanan Nanggulan meliputi kapanewon Watumurah/Girimulyo, Kalibawang dan Samigaluh.
Yang menjabat bupati di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan tahun 1951 adalah sebagai berikut:

  1. RT. Poerbowinoto
  2. KRT. Notoprajarto
  3. KRT. Harjodiningrat
  4. KRT. Djojodiningrat
  5. KRT. Pringgodiningrat
  6. KRT. Setjodiningrat
  7. KRT. Poerwoningrat


wikimedia.org

 

 

WILAYAH KADIPATEN PAKUALAMAN ( KABUPATEN ADIKARTA)

Di daerah selatan Kulon Progo ada suatu wilayah yang masuk Keprajan Kejawen yang bernama Karang Kemuning yang selanjutnya dikenal dengan nama Kabupaten Adikarta. Menurut buku 'Vorstenlanden' disebutkan bahwa pada tahun 1813 Pangeran Notokusumo diangkat menjadi KGPA Ario Paku Alam I dan mendapat palungguh di sebelah barat Sungai Progo sepanjang pantai selatan yang dikenal dengan nama Pasir Urut Sewu. Oleh karena tanah pelungguh itu letaknya berpencaran, maka sentono ndalem Paku Alam yang bernama Kyai Kawirejo I menasehatkan agar tanah pelungguh tersebut disatukan letaknya. Dengan satukannya pelungguh tersebut, maka menjadi satu daerah kesatuan yang setingkat kabupaten. Daerah ini kemudian diberi nama Kabupaten Karang Kemuning dengan ibukota Brosot.

Sebagai Bupati yang pertama adalah Tumenggung Sosrodigdoyo. Bupati kedua, R. Rio Wasadirdjo, mendapat perintah dari KGPAA Paku Alam V agar mengusahakan pengeringan Rawa di Karang Kemuning. Rawa-rawa yang dikeringkan itu kemudian dijadikan tanah persawahan yang Adi (Linuwih) dan Karta (Subur) atau daerah yang sangat subur. Oleh karena itu, maka Sri Paduka Paku Alam V lalu berkenan menggantikan nama Karang Kemuning menjadi Adikarta pada tahun 1877 yang beribukota di Bendungan. Kemudian pada tahun 1903 bukotanya dipindahkan ke Wates. Kabupaten Adikarta terdiri dua kawedanan (distrik) yaitu kawedanan Sogan dan kawedanan Galur. Kawedanan Sogan meliputi kapanewon (onder distrik) Wates dan Temon, sedangkan Kawedanan Galur meliputi kapanewon Brosot dan Panjatan.

Bupati di Kabupaten Adikarta sampai dengan tahun 1951 berturut-turut sebagai berikut:

  1. Tumenggung Sosrodigdoyo
  2. R. Rio Wasadirdjo
  3. RT. Surotani
  4. RMT. Djayengirawan
  5. RMT. Notosubroto
  6. KRMT. Suryaningrat
  7. Mr. KRT. Brotodiningrat
  8. KRT. Suryaningrat (Sungkono)

 

PENGGABUNGAN KABUPATEN KULON PROGO DENGAN KABUPATEN ADIKARTA

Pada 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah beliau yaitu Kasultanan dan Pakualaman adalah daerah yang bersifat kerajaan dan daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia. Pada tahun 1951, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII memikirkan perlunya penggabungan antara wilayah Kasultanan yaitu Kabupaten Kulon Progo dengan wilayah Pakualaman yaitu Kabupaten Adikarto. Atas dasar kesepakatan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII, maka oleh pemerintah pusat dikeluarkan UU No. 18 tahun 1951 yang ditetapkan tanggal 12 Oktober 1951 dan diundangkan tanggal 15 Oktober 1951. Undang-undang ini mengatur tentang perubahan UU No. 15 tahun 1950 untuk penggabungan Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto dalam lingkungan DIY menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo yang selanjutnya berhak mengatur dan mengurus rumah-tanganya sendiri. Undang-undang tersebut mulai berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1951. Secara yuridis formal Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo adalah 15 Oktober 1951, yaitu saat diundangkannya UU No. 18 tahun 1951 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 1951 proses administrasi penggabungan telah selesai dan pada tanggal 1 Januari 1952, administrasi pemerintahan baru, mulai dilaksanakan dengan pusat pemerintahan di Wates.

 

Nama-nama yang menjabat Bupati Kulonprogo sejak tahun 1951 sampai sekarang adalah sbb:


KRT.Suryoningrat
(1951-1959)

R.Prodjo Suparno
(1959-1962)

KRT.Kertodiningrat
(1963-1969)

R.Soetedjo
(1969-1975)

R.Soeparno
(1975-1980)

KRT.Wijoyo Hadiningrat
(1981-1991)

Drs.H.Suratidjo
(1991-2001)

H.Toyo Santoso Dipo
(2001-2011)

dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K)
(2011-sekarang)

   

 


« Kembali

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Safari Tarawih di Galur

Anggota DPRD Kota Banjar Tertarik Tata Kelola Kulon Progo

Safari Tarawih di Kalibawang

Peringati Harkitnas Diharap Tidak Mudah Terprovokasi

Bahas Hikmah Puasa, Pencegahan Terorisme dan oleh-oleh dari PBB



.:: Berita Subdomain ::::::::.

Buka Puasa Bersama Kecamatan Pengasih Untuk Mempererat Silaturrahi

Momentum Kebangkitan Nasional untuk Asian Games 2018 di Indonesia

OPTIMALISASI TENAGA KERJA LOKAL PADA “NYIA”

OPD Bangkit Peduli Arsip

Himbauan Pengumuman Kelulusan Tingkat SMP/MTs

PELAKSANAAN SAFARI TARAWIH PERIODE 2 TINGKAT KECAMATAN KALIBAWANG

Destinasi Baru Desa Karangsari

Pengumuman: Usulan Calon Penerima Penghargaan Nugra Jasadharma Pustaloka 2018

Lowongan Kerja PT MICRO MADANI INSTITUTE (PNM MEKAAR)

Lowongan Kerja PT Pegadaian (Persero)

Lowongan Kerja PT ANGGUN KREASI GARMEN

Lowongan Kerja PT CIPTA KARYA AGUNG ABADI

Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2018

Warga Menutup Akses Jalan Menuju Penambang Batu

Pengumuman Magang Fair 2018

Jadwal Pelayanan Kartu AK 1 pada saat Cuti Bersama Lebaran 2018

Penyelesaian Pemortalan Akses Jalan Tambang

Safari Tarweh Putaran Kedua Masjid Nur-Huda Kedungtangkil Desa Karangsari

Safari tarawih Kecamatan Nanggulan di Dusun Janti Lor 24 Mei 2018

NGAJI BARENG RO PAK CAMAT NANGGULAN

AL-AMIN PEMBUKA SAFARI TARAWIH 14 39 H TINGKAT KECAMATAN GIRIMULYO

Lowongan Kerja Rumah Sakit Islam Yogyakarta (RSIY PDHI)

Gairah Perpusdes

Pengumuman: Usulan Calon Penerima Penghargaan Nugra Jasadharma Pustaloka 2018

Pengumuman: Usulan Calon Penerima Penghargaan Nugra Jasadharma Pustaloka 2018



.:: Artikel ::::::::.

Mengenal Sekolah Siaga Kependudukan

Mewujudkan Masyarakat Berwawasan Kependudukan Melalui Pendidikan Kependudukan

Gerakan Berbasis Hati

Tantangan Pengendalian Penduduk Kulon Progo Tahun 2018

Tantangan Advokasi Kie Program KKBPK Tahun 2018