Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

Tantangan Advokasi Kie Program KKBPK Tahun 2018


Dalam sejarah perkembangan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia yang secara nasional diprogramkan oleh pemerintah sejak tahun 1970 dengan istilah Program Keluarga Berencana (KB), kegiatan Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) memegang peranan yang sangat penting. Melalui kegiatan advokasi dan KIE inilah maka program KKBPK bergema di masyarakat dan mendapat dukungan semua pihak. Mulai dari Presiden, Gubernur, Walikota, Camat, Kades/Lurah, lembaga penentu/pengambil kebijakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, TP PKK, organisasi profesi, pihak swasta hingga pengusaha termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Termasuk di sini, Pasangan Usia Subur (PUS) dan keluarga sebagai sasaran program.
Tahun 2018 adalah tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2015-2019 yang tertuang dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor : 212 /PER/B1/2015. Renstra ini mengacu pada Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2015 yang tertuang dalam Bab 6 Agenda Pembangunan Nasional dan terjabarkan dalam 6.5.1 Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dalam Renstra yang disusun oleh lembaga yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan program KKBPK tersebut dapat diketahui bahwa di tahun 2018 target kinerja Total Fertility Rate (TFR) atau jumlah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa suburnya (15-49 tahun) adalah 2,31 dengan persentase pemakaian kontrasepsi sebesar 61,1%. Unmet need atau PUS yang seharusnya ber-KB tetapi belum terlayani sebanyak 10,26% dan persentase pemakaian MKJP 21,79% dengan tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi sebanyak 25%.
Dari target kinerja dalam renstra tersebut maka dapat dibaca dengan jelas tantangan dan persoalan advokasi dan KIE yang dihadapi Kulon Progo terkait dengan program KKBPK, merujuk dengan hasil capaian program yang dilaporkan secara rutin tiap bulan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, juga capaian lainnya yang terkait dengan Program KKBPK.
Pertama, terkait dengan capaian TFR, Kulon Progo capaiannya dalam kisaran 2,5 jiwa Per Wanita Usia Subur (WUS). Data ini diperoleh dari data SDKI 2012. Sementara hasil SDKI 2017 belum dirilis. TFR ini meningkat dibandingkan hasil Sensus penduduk Tahun 2010 yang besarnya hanya 2,24%. TFR sendiri menggambarkan jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya. Bila angkanya semakin besar, berarti tingkat ke berhasilan KB nya semakin rendah, karena program ini tidak mampu mengajak seluruh PUS untuk merencanakan jumlah anaknya sesuai anjuran pemerintah, yakni 2 anak cukup.
Kedua, terkait dengan capaian persentase pemakaian kontrasepsi atau peserta KB aktif, sampai Desember 2017 capaiannya 70,19%, Capaian ini memang lebih baik dari capaian nasional yang ditargetkan 61,1%. Namun bila dibandingkan dengan capaian Kabupaten Kota di DIY, maka capaian Kabupaten Kulon Progo termasuk rendah karena kalah dengan Kabupaten Gunungkidul (79,87%), Bantul (75,95%), maupun Kabupaten Sleman (75,24%). Satu-satunya daerah yang capaiannya lebih rendah dari Kabupaten Kulon Progo hanyalah Kota Yogyakarta (70,18%). Sementara capaian DIY hingga Desember 2017 adalah 75,51%.
Ketiga, terkait dengan capaian unmet need atau PUS yang seharusnya ber-KB tetapi belum terlayani, sampai Desember 2017 Kulon Progo capaiannya 13,32%. Angka ini diperoleh dari 8.564 PUS yang Ingin Anak Ditunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIA) tapi belum ber-KB dibagi dengan total PUS sebanyak 64.281. Dibandingkan dengan target kinerja nasional sebesar 10,26% angka capaian Kulon Progo belum seperti yang diharapkan. Artinya harus ada upaya menurunkan unmet need dengan cara menggenjot capaian peserta KB Baru.
Keempat, terkait dengan capaian persentase pemakaian MKJP, sampai Desember 2017 capaian Kulon Progo adalah sebesar 20,63%. Angka capaian ini lebih kecil dari target kinerja nasional yang besarnya mencapai 21,79%. MKJP adalah kependekan dari Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang terdiri dari MOP, MOW dan Implant. Capaian MKJP Peserta KB Baru yang rendah secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi capaian MKJP Peserta KB Aktif. Sampai dengan akhir Desember 2017 capaian MKJP Peserta KB Aktif Kulon Progo mencapai 42,07%. Capaian ini ke depan tentu akan mengalami apabila capaian MKJP Peserta KB Baru cenderung lebih rendah dari capaian MKJP Peserta KB Aktif.
Kelima, terkait dengan capaian tingkat putus pakai kontrasepsi (dropout), sampai dengan Desember 2017 di Kulon Progo tidak ada data yang pasti. Tetapi menilik kecilnya kontribusi capaian Peserta KB Baru terhadap Capaian Peserta KB Aktif, sangat dimungkinkan angka dropout peserta KB di Kulon Progo berada di atas 25% sebagaimana ditargetkan pemerintah pada tahun 2017. Putus pakai kontrasepsi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal antara lain: karena PUS yang bersangkutan ingin anak lagi, karena gagal KB, karena komplikasi, atau karena sebab lain misalnya tidak melakukan pelayanan ulang (Suntik, Pil dan Co) karena keterbatasan biaya, merasa sudah tua, tidak lagi melakukan hubungan suami istri, pisah ranjang, suami atau isteri bekerja di luar daerah dsb.
Mendasarkan fakta yang ada di Kulon Progo, sudah tergambar di benak kita bahwa dalam penggarapan program KKBPK di Kulon Progo kegiatan advokasi dan KIE masih perlu digenjot agar hasilnya lebih optimal. Bukan hanya dari sisi kuantitas dalam arti peningkatan frekuensi maupun keluasan jangkauannya, tetapi juga dari sisi kualitas dalam arti intensitas kedalaman dan ketepatan sasarannya. Dengan demikian, secara garis besar, setidaknya ada empat langkah yang harus ditempuh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam rangka menjawab tantangan dan persoalan capaian kinerja program KKBPK yang belum optimal:
Pertama, penguatan advokasi dan KIE untuk memperkuat komitmen dan dukungan Pimpinan Daerah dan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran. Penguatan advokasi dan KIE dapat dilakukan melalui tataran formal (rapat, seminar, workshop), pertemuan langsung maupun tidak langsung melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Terkait dengan hal tersebut, siaran radio ataupun penulisan opini di media cetak dapat menjadi media yang efektif untuk penguatan advokasi dan KIE pada Pimpinan Daerah maupun Stakeholders. Penguatan advokasi dan KIE pada Pimpinan Daerah dan Stakholder ini penting dalam rangka memperoleh dukungan secara luas terhadap program termasuk penganggaran karena capaian peserta KB yang rendah itu sebagai salah satu akibat kebijakan yang kurang mendukung, tidak ada perencanaan yang jelas serta minimnya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah.
Kedua, penguatan advokasi dan KIE pada PUS dan keluarga sasaran untuk menanamkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) dengan konsep dua anak cukup, laki-laki perempuan jangan dibedakan. Hal ini terkait dengan masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga, yaitu sekitar 2,7 sampai dengan 2,8 anak atau di atas angka kelahiran total secara nasional sebesar 2,6 atau Kabupaten Kulon Progo sebesar 2,5. Penguatan Advokasi dan KIE pada PUS dan keluarga sasaran diharapkan selain dilakukan oleh Penyuluh KB maupun kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), juga dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan PKK.
Ketiga, mengefektifkan pelaksanaan advokasi dan KIE agar pemahaman masyarakat tentang program KKBPK diikuti dengan kesadaran dan kepedulian untuk berperilaku hidup yang berwawasan KKBPK. Hal ini mengingat selama ini pengetahuan PUS tentang KB dan alat kontrasepsi yang sudah sangat tinggi (98% dari Pasangan Usia Subur/PUS), namun tidak diikuti dengan perilaku untuk menjadi peserta KB karena secara nasional berdasarkan SDKI 2012 tingkat kesertaannya hanya 57,9%. Disamping itu, masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan, hanya sebesar 34,2 persen menjadi PR tersendiri bagi pengelola program KKBPK di tingkat Pusat maupun Kabupaten/Kota termasuk Kulon Progo. Termasuk masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK antara wilayah perdesaan - perkotaan maupun antar kelompok komunitas.
Keempat, penguatan pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang perspektif gender. Hal ini mengingat masih kurangnya peran suami dalam ber-KB. Di Kulon Progo kesertaan KB Pria (MOP dan CO) hingga akhir Desember 2017 hanya 6,22%, sementara idealnya kesertaan KB Pria minimal 15% dari total pesera KB. Penguatan advokasi dan KIE program KKBPK yang perspektif harus melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, mengingat tantangan dari sisi agama dan keluarga masih cukup kuat. Dari sisi agama, sebagian PUS masih percaya bahwa MOP adalah metode kontrasepsi yang merubah kodrat sehingga diharamkan oleh agama. Sedangkan dari sisi keluarga, sebagian isteri tidak membolehkan suaminya KB MOP karena khawatir kejantanannya berkurang serta khawatir dengan KB MOP suami akan selingkuh/tidak setia karena merasa bebas setelah dirinya steril.
Selain keempat langkah tersebut, perlu ada upaya inovasi dan kreasi agar muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE dapat dipahami secara optimal. Terkait dengan hal ini beragam model KIE dengan dukungan media yang memadai perlu dikembangkan untuk memudahkan masyarakat memahami program KKBPK termasuk peran apa yang dapat mereka lakukan tanpa harus bertele-tele mendengarkan ceramah. Begitu pula dengan para remaja, mereka perlu diberi pengetahuan dan wawasan tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan Pendewasaan Usia Perkawinan dengan sentuhan kegiatan yang menarik sesuai dengan karakter remajanya. Misalnya melalui permainan edukatif, diskusi, bedah buku/film, outbond dan sebagainya. Pemberian pengetahuan dan wawasan tentang KRR dan PUP di Kulon Progo masih sangat penting mengingat sepanjang tahun 2017 masih ada 46 kasus pernikahan usia dini dan 84 kasus persalinan di usia remaja.
Peran bidan dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB juga perlu dioptimalkan. Karena berdasarkan data SDKI 2012, hanya sebesar 5,2 persen wanita kawin yang dikunjungi petugas lapangan KB dan berdiskusi tentang KB, sedangkan 88,2 persen wanita kawin tidak berdiskusi tentang KB dengan petugas KB atau provider. Ini menjadi tantangan bersama, bahwa Bidan dan Penyuluh KB harus lebih aktif lagi dalam melakukan konseling KB pada kelompok sasaran (Unmet Need) agar kesertaan KB dapat meningkat dan kelestariannya terjaga.


Drs. Mardiya, Ka Bidang Pengendalian Penduduk
Suparjiyah, SIP
Kasi Advokasi dan Penyuluhan pada Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Safari Tarawih di Galur

Anggota DPRD Kota Banjar Tertarik Tata Kelola Kulon Progo

Safari Tarawih di Kalibawang

Peringati Harkitnas Diharap Tidak Mudah Terprovokasi

Bahas Hikmah Puasa, Pencegahan Terorisme dan oleh-oleh dari PBB



.:: Berita Subdomain ::::::::.

Buka Puasa Bersama Kecamatan Pengasih Untuk Mempererat Silaturrahi

Momentum Kebangkitan Nasional untuk Asian Games 2018 di Indonesia

OPTIMALISASI TENAGA KERJA LOKAL PADA “NYIA”

OPD Bangkit Peduli Arsip

Himbauan Pengumuman Kelulusan Tingkat SMP/MTs

PELAKSANAAN SAFARI TARAWIH PERIODE 2 TINGKAT KECAMATAN KALIBAWANG

Destinasi Baru Desa Karangsari

Pengumuman: Usulan Calon Penerima Penghargaan Nugra Jasadharma Pustaloka 2018

Lowongan Kerja PT MICRO MADANI INSTITUTE (PNM MEKAAR)

Lowongan Kerja PT Pegadaian (Persero)

Lowongan Kerja PT ANGGUN KREASI GARMEN

Lowongan Kerja PT CIPTA KARYA AGUNG ABADI

Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2018

Warga Menutup Akses Jalan Menuju Penambang Batu

Pengumuman Magang Fair 2018

Jadwal Pelayanan Kartu AK 1 pada saat Cuti Bersama Lebaran 2018

Penyelesaian Pemortalan Akses Jalan Tambang

Safari Tarweh Putaran Kedua Masjid Nur-Huda Kedungtangkil Desa Karangsari

Safari tarawih Kecamatan Nanggulan di Dusun Janti Lor 24 Mei 2018

NGAJI BARENG RO PAK CAMAT NANGGULAN

AL-AMIN PEMBUKA SAFARI TARAWIH 14 39 H TINGKAT KECAMATAN GIRIMULYO

Lowongan Kerja Rumah Sakit Islam Yogyakarta (RSIY PDHI)

Gairah Perpusdes

Pengumuman: Usulan Calon Penerima Penghargaan Nugra Jasadharma Pustaloka 2018

Pengumuman: Usulan Calon Penerima Penghargaan Nugra Jasadharma Pustaloka 2018



.:: Artikel ::::::::.

Mengenal Sekolah Siaga Kependudukan

Mewujudkan Masyarakat Berwawasan Kependudukan Melalui Pendidikan Kependudukan

Gerakan Berbasis Hati

Tantangan Pengendalian Penduduk Kulon Progo Tahun 2018

Tantangan Advokasi Kie Program KKBPK Tahun 2018