Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

Tantangan Pengendalian Penduduk Kulon Progo Tahun 2018


Kabupaten Kulon Progo merupakan satu dari lima kabupaten/kota di DIY yang memiliki jumlah penduduk relatif kecil dari sisi jumlah maupun persentase. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kulon Progo hanya 388.869 jiwa yang terdiri laki-laki 190.694 jiwa dan perempuan 198.175 jiwa. Jumlah ini hanya 11,25% dari jumlah total penduduk DIY yang jumlahnya saat itu 3.457.491 jiwa. Sementara kabupaten/kota lain dari sisi persentase lebih besar. Sebut saja Kabupaten Gunungkidul 19,53%, Bantul 26,36% dan Sleman 31,62%. Kota Yogyakarta adalah satu-satunya wilayah di DIY yang dari sisi jumlah dan persentase lebih kecil dari Kulon Progo dengan jumlah penduduk 388.627 jiwa atau 11,25%.
Di Kabupaten Kulon Progo sendiri dari waktu ke waktu, perkembangan jumlah penduduknya cenderung fluktuatif. Artinya, jumlah penduduknya di suatu waktu berkurang atau minus, tetapi di waktu lain mengalami penambahan. Tentu saja dalam jumlah yang tidak begitu banyak. Sebagai gambaran, hasil Sensus Penduduk Tahun 1971 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kulon Progo saat itu 370.629 jiwa. Sembilan tahun kemudian (Tahun 1980) jumlah penduduknya mencapai 380.685 jiwa, yang berarti ada penambahan penduduk 10.056 jiwa. Namun demikian, selama dua dasa warsa, yakni tahun 1990 dan 2000 jumlahnya justru mengalami penurunan dengan jumlah penduduk di tahun 1990 sebanyak 372.309 jiwa dan tahun 2000 sebanyak 370.944 jiwa. Baru pada hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 jumlah penduduk Kulon Progo mengalami penambahan yang cukup signifikan, yakni bertambah 17.745 jiwa. Dengan demikian wajar bila Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kulon Progo berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1971 hingga 2010 kadangkala minus kadang plus. Tahun 1971-1980 LPP nya 0,27% per tahun, tahun 1980-1990 LPP tersebut turun menjadi - 0,22%, dan tahun 1990-2000 tetap minus dalam kisaran angka - 0,04% dan tahun 2010 LPP Kulon Progo kembali plus menjadi 0,48% per tahun.
Meskipun sejak tahun 1971 hingga tahun 2010 pertambahan penduduk Kulon Progo terhitung rendah, namun di tahun-tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan. Terbukti, dalam situasi yang masih "adem ayem" saja, berdasarkan laporan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Penduduk Kulon Progo hingga pertengahan 2017 telah mencapai 445.655 jiwa yang terdiri dari laki-laki 221.293 jiwa dan Perempuan 224.362 jiwa. Mendasarkan pada angka ini, berarti sejak tahun 2010 hingga sekarang telah ada penambahan penduduk sebanyak 56.786 jiwa. Penambahan ini tentunya berasal dari kelahiran dan migrasi masuk setelah dikurangi kematian dan migrasi keluar. Dari data yang terpantau, kelahiran untuk tahun 2012 - 2016 saja mencapai 26.040 jiwa. Kematiannya (untuk seluruh kelompok umur) sebanyak 12.386 jiwa. Sementara jumlah penduduk datang (migrasi masuk) mencapai 42.369 jiwa dan penduduk pergi (migrasi keluar) sebanyak 18.146 jiwa.
Seiring dengan realita bahwa Kabupaten Kulon Progo makin maju dan berkembang serta menarik warga/penduduk luar Kulon Progo untuk bekerja dan tinggal di Kulon Progo, dipastikan jumlah penduduk Kulon Progo di masa mendatang pasti akan meningkat tajam.
Apalagi sebentar lagi Kulon progo akan memiliki bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) dan Pelabuhan Adikarta yang akan menjadi pemicu dan pemacu orang luar daerah untuk berduyun-duyun datang dan tinggal di Kulon Progo dengan berbagai alasan. Utamanya tentu untuk mencari penghidupan yang lebih baik seiring dengan menggeliatnya kegiatan ekonomi produktif/industri dan dekatnya akses transportasi baik darat, laut maupun udara. Persoalannya, bila penghuni baru tersebut adalah keluarga muda (PUS Mupar) yang berpotensi tinggi untuk memiliki banyak anak, maka bisa dibayangkan suatu saat nanti Kulon Progo akan mengalami pertumbuhan penduduk yang luar biasa. Untuk saat ini saja, Total Fertility Rate (TFR) di Kulon Progo masih cukup tinggi yakni dalam kisaran 2,5 anak per Wanita Usia Subur (WUS). Hal ini bila tidak diwaspadai dan diantisipasi sejak dini, bukan tidak mungkin akan terjadi ledakan penduduk di kemudian hari.
Mengendalikan pertambahan penduduk di Kulon Progo diperlukan dalam rangka "mengamankan" agar hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dapat dinikmati oleh masyarakat serta menjauhkan dampak negatif akibat pertambahan penduduk yang tinggi itu sendiri seperti terbatasnya lapangan kerja, sulitnya mencari tempat tinggal, terbatasnya area bermain bagi anak dan mahalnya kebutuhan bahan makanan pokok. Karena kondisi ini akan memicu terjadinya kenakalan remaja, meningkatnya pengangguran dan penduduk miskin dan kerawanan sosial lainnya. Ini belum termasuk limbah/sampah yang dihasilkan oleh penduduk yang menyebabkan pencemaran air, tanah dan udara.
Dalam pemikiran sederhana, pertambahan penduduk dapat ditekan dengan mengintervensi faktor-faktor penyebabnya. Artinya, kelahiran harus diminimalisir, kematian dikurangi, penduduk datang dikendalikan dan penduduk pindah juga diatur. Namun demikian, mengendalikan penduduk penduduk yang datang dan mengatur penduduk yang pindah, bukanlah pekerjaan mudah, karena itu menyangkut hak seseorang untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang layak. Sepanjang memenuhi persyaratan untuk pindah dan daerah yang akan ditempati memungkinkan untuk itu, pemerintah daerah tidak selayaknya menolak penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun penduduk yang akan pindah/pergi (migrasi keluar). Sementara angka kematian juga sulit untuk diprediksi karena banyak sedikitnya kasus kematian akan sangat bergantung pada derajad kesehatan masyarakat, ada tidaknya wabah penyakit dan faktor bencana alam.
Dengan demikian, jalan yang paling memungkinkan untuk ditempuh dalam rangka pengendalian jumlah penduduk di Kulon Progo adalah dengan menekan jumlah kelahiran melalui penggunaan alat kontrasepsi modern atau dalam istilah sederhananya "merekrut" sebanyak-banyaknya PUS yang mestinya ber-KB tetapi belum ber-KB (unmet need) yakni PUS Ingin Anak Ditunda dan Tidak Ingin Anak Lagi. Pengendalian jumlah penduduk ini dinilai lebih rasional dan manusiawi karena cara tersebut tidak melanggar undang-undang maupun hak-hak asasi manusia.
Dalam rangka pengendalian penduduk melalui program KB, di tahun 2018 ini menghadapi beberapa tantangan sebagai berikut:
Pertama, rendahnya capaian Peserta KB Aktif atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR) di Kulon Progo. Hingga akhir Desember 2017, peserta KB Aktif Kulon Progo ada sebanyak 45.116 dari total Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 64.281. Jadi tingkat kesertaannya 70,19%. Tingkat kesertaan KB Aktif sebesar itu tergolong rendah, karena berada di bawah Kabupaten Gunungkidul (79,87%), Bantul (75,95%), Sleman (75,24%). Satu-satunya wilayah yang capaian kesertaan KB Aktifnya yang lebih rendah dari Kulon Progo adalah Kota Yogyakarta (70,18%). Rendahnya Peserta KB Aktif berpengaruh terhadap tingginya angka TFR, sementara tingginya TFR menyebabkan pertambahan penduduk akan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
Kedua, rendahnya capaian Peserta KB Baru di Kulon Progo. Hingga akhir Desember 2017, capaian Peserta KB Baru Kulon Progo sebanyak 4.884 akseptor dari target sebanyak 12.431 akseptor atau capaiannya sebesar 39,29%. Capaian yang rendah ini tentu akan berpengaruh terhadap capaian Peserta KB Aktif (setelah dikurangi dropout, peserta KB gagal, pindah, meninggal dunia dan yang memasuki menopause) yang secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap besarnya angka TFR atau jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa suburnya (15 - 49 tahun). Dengan demikian, mendongkrak kesertaan KB Baru di tahun 2018 menjadi tantangan bagi para pengelola Program KKBPK di Kulon Progo.
Ketiga, tingginya angka unmet need di Kulon Progo. Berdasarkan laporan rutin di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMD Dalduk dan KB) Kabupaten Kulon Progo, hingga akhir Desember tahun 2017 masih memiliki 8.564 PUS yang mestinya ber-KB tetapi tidak terlayani. Jumlah ini mencakup 13,32% dari total PUS sebanyak 64.281. Angka ini lebih tinggi dari Sleman yang hanya 10,64%, Gunungkidul 8,43% dan Bantul 8,42%. Tingginya angka unmet need yang diiringi dengan tingginya angka ibu hamil dan PUS yang menginginkan anak segera akan sangat berpotensi menambah jumlah penduduk melalui kelahiran atau fertilitas. Menurunkan angka unmet need menjadi tantangan tersendiri dalam rangka pengendalian penduduk di Kulon Progo.
Ketiga tantangan tersebut harus dijawab dengan upaya serius melalui sosialisasi permasalahan kependudukan yang timbul dan dampaknya di Kulon Progo apabila pertambahan penduduk tidak dikendalikan, termasuk perlunya KB untuk membentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Sasarannya tentunya mencakup seluruh lapisan masyarakat terutama remaja dan PUS. Sekolah perlu dipahamkan akan pentingnya mengintegrasikan materi pendidikan kependudukan dalam mata pelajaran yang diberikan siswa dan perlunya upaya pembentukan pojok kependudukan sebagai media siswa untuk lebih memahami masalah kependudukan dan keterkaitannya dengan kehidupan di segala bidang.
Sementara remaja dan masyarakat pada umumnya perlu dipahamkan tentang perlunya pengendalian penduduk melalui program KB dan perlunya pembentukan rumah data sehingga data kependudukan dan hal yang terkait dapat tersedia dan dapat dijamin validitasnya. Upaya tersebut perlu dilakukan agar seluruh anggota masyarakat memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku hidup yang berwawasan kependudukan. Perilaku hidup yang berwawasan kependudukan ini mencakup 10 point, yaitu: (1) Remaja mendewasakan usia perkawinannya minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, dan atau aktif dalam kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), (2) Pasangan Usia Subur (PUS) memiliki 2 anak cukup, laki-laki perempuan jangan dibedakan, (3) PUS mengatur jarak kelahiran minimal 3-4 tahun, (4) PUS ber-KB menggunakan alat kontrasepsi modern (diprioritaskan MKJP: IUD, Implant, MOP dan MOW), (5) Keluarga salah satu anggotanya bekerja/memiliki usaha ekonomi produktif dan atau menjadi anggota Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), (6) Keluarga yang memiliki balita menjadi anggota dan aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), (7) Keluarga yang memiliki remaja menjadi anggota dan aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR), (8) Keluarga yang memiliki lansia menjadi anggota dan aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL), (9) Keluarga mengoptimalkan pelaksanaan 8 Fungsi Keluarga (Keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan), (10) Keluarga tertib administrasi kependudukan.
Selain itu, meningkatkan komitmen stakeholder dalam rangka pengendalian penduduk di Kulon Progo. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), LSM, Kelompok masyarakat Peduli KB, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan unsur lainnya harus memiliki satu konsep kunci "Ayo Kita Dukung KB, 2 Anak Cukup bahagia Sejahtera" yang dalam implementasinya seluruh stakeholder secara bersinergi menggalakkan program KB di lingkungannya masing masing dengan mencegah pernikahan di usia dini, menyarankan PUS yang menginginkan anak ditunda dan yang tidak ingin anak lagi untuk ber-KB, meningkatkan ketahanan keluarga, dan memberdayakan ekonomi keluarga.
Ke depan, dalam rangka mewujudkan kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan, Kulon Progo ditantang untuk dapat melakukan tiga hal: (1) menyediakan analisis dampak kependudukan yang dapat dimanfaatkan dalam rangka penyerasian kebijakan pembangunan kependudukan, (2) menyediakan data parameter kependudukan dan keluarga berencana yang akurat sebagai acuan penyusunan rencana dan pelaksanaan program, (3) menyediakan Grand Desain Pengendalian Penduduk dan kebijakan sektor pembangunan yang berwawasan kependudukan sebagai bentuk cetak biru (blue print) rekayasa kependudukan ke depan yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi daerah.
Melakukan ketiga hal tersebut dalam rangka menjawab tantangan pengendalian penduduk di Kulon Progo memang tidaklah mudah. Karena selain harus melibatkan lintas sektor, juga membutuhkan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit karena harus melibatkan tenaga ahli serta frekuensi pertemuan yang banyak, sementara dukungan APBD untuk kegiatan tersebut belum ada. Sementara di tahun 2018, target terkait dengan upaya pengendalian kependudukan ini sudah jelas, yakni mengendalikan TFR sehingga angkanya menjadi 2,66 kemudian meningkatkan CPR dengan capaian minimal 54,50% dan menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi maksimal 25%. Selanjutnya menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 10,18% dari total PUS dan meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) menjadi 43,08%. Tanggung jawab lain yang diemban adalah menurunkan angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun) bersama Kabupaten/Kota lain di DIY hingga menyentuh angka 16, menurunkan angka kehamilan yang tidak diinginkan dari PUS (15 - 49 tahun) menjadi 8,10. Kemudian median usia kawin pertama menjadi 23,5 tahun, persentase keluarga yang mengetahui isu kependudukan 52,60, dan persentasi pengetahuan PUS tentang alat/cara kontrasepsi KB modern 51,99%
Hal yang memungkinkan untuk dilakukan saat ini adalah membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbub) Membudayakan Perilaku Hidup Berwawasan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Kuhias Kenanganku) sebagai pedoman bagi seluruh warga masyarakat dan stakeholder untuk mendukung upaya pengendalian penduduk di Kulon Progo di masa mendatang. Perbub ini dalam implementasinya perlu diintensifkan di wilayah Kampung KB dan di wilayah rintisan dan pengembangan Gerakan Kuhias Kenanganku.

Drs. Mardiya
Ka Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Pelatihan dan Pemagangan di BLK Meningkat

Job Fair Kulon Progo 2018 Dibuka

Bimtek Kulon Progo SMART City

Wakil Bupati Halal Bi Halal Ke Pondok Pesantren

Syawalan Gubernur DIY di Kulon Progo



.:: Berita Subdomain ::::::::.

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON PESERTA PELATIHAN KEBANDARUDARAAN AIRLINES STAFF dan GROUND STAFF 2018

SAFARI JUM'AT DI MASJID NUR HIDAYAH NANGGULAN

SAFARI JUM'AT DI MASJID NUR HIDAYAH NANGGULAN

Geopark Indonesia Mendunia

Transformasi Koperasi Indonesia

Kabupaten Kulon Progo Melepas 333 Calon Haji 2018

Asyiknya Nobar Piala Dunia di Perpusda

Workshop Implementasi District Health Information System Software (DHIS2)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kulon Progo Pererat Kerjasama Kemitraan dengan BPBI Abiyoso

Menyongsong API: Dinas Pariwisata Kulon Progo gelar Jumpa Pers

10 Motif Batik Paling Populer di Indonesia

Pak Ndut (Drs. Mardiya) Suarakan Program Pembangunan Lewat Lagu

Peserta Lolos Seleksi Administrasi Pengadaan Tenaga Bantu Pendidikan Non PNS Gelombang II

ATM, Jurus Jitu Memulai Usaha

Pembinaan Linmas Desa Karangsari Persiapan Pengamanan Pemilu 2019

Pembuatan Sumur Bor oleh Tagana Kab. Kulon Progo

Harganas Kulon Progo Dipusatkan di Sentolo

NASA NANGGULAN PENUH HARU DAN PENGHARAPAN..

Pertemuan Forum Masyarakat Kearsipan di Gunung Kidul

Surat Edaran Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Tahun 2018

Lowongan Kerja GURU AGAMA ISLAM - SD MUHAMMADIYAH BEDOYO

HATI-HATI PENIPUAN PENERIMAAN PNS 2018

Acara Tahunan Jogja OPEN Artistic Swimming Resmi Dibuka

Diskominfo Kulon Progo Tuntas Selenggarakan Forum Data

Gaungkan Semarak Asian Games



.:: Artikel ::::::::.

Devinfo dan Manfaatnya Dalam Pengembangan Program KKbpk

Mengenal Sekolah Siaga Kependudukan

Mewujudkan Masyarakat Berwawasan Kependudukan Melalui Pendidikan Kependudukan

Gerakan Berbasis Hati

Tantangan Pengendalian Penduduk Kulon Progo Tahun 2018