Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Rubrik : Berita Utama
Sleman dan Sukabumi Terbaik Akuntabilitas Kinerja 2012
2013-03-30 15:09:31 - by : humas KemenPAN dan RB

 


JAKARTA - Kabupaten  
Sleman berhasil naik kelas dan meraih nilai B, mendampingi Kota Sukabumi
yang berhasil mempertahankan
nilainya dalam penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
kabupaten/kota tahun 2012. Bupati Sleman dan Walikota Sukabumi menerima
penghargaan berupa piala/thropy dari Menteri PANRB Azwar Abubakar di Jakarta,
Rabu (28/03).


 


Menteri mengatakan, akuntabilitas
kinerja pemerintah kabupaten/kota semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir.
Selain penilaian dilakukan terhadap seluruh kabupaten/kota, jumlah yang
mendapat nilai CC ke atas (berkinerja baik) juga mengalami peningkatan yang
cukup signifikan.


Penilaian akuntabilitas kinerja tahun 2012 dilakukan
terhadap 435 (89%) dari 491 pemerintah kabupaten/kota.  Hasilnya, sebanyak 106 kabupaten/kota atau
hampir mencapai 25%. jumlah kabupaten/kota yang berkinerja baik (mendapat nilai
CC ke atas). Dari hasil penilaian, dua kabupaten/kota diantaranya mendapat
nilai B, dibanding tahun sebelumnya hanya satu Kota. Adapun 104 lainnya
mendapat nilai CC.


Selain itu sebanyak 253 kabupaten/kota mendapat
nilai C, dan masih ada 76 kabupaten/kota yang nilainya D. Sebanyak 56
kabupaten/kota tidak dievaluasi, karena tidak ada data  atau tidak membuat laporan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan penetapan kinerja (PK).


 Plt. Deputi
Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian PANRB Wiharto mengatakan, dalam
melakukan penilaian tersebut, pihaknya dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Provinsi Riau, Kepulauan Riau,
Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara.


Akutabilitas kinerja birokrasi merupakan salah satu
indikator capaian reformasi birokrasi hingga tahun 2014. Indikator lainnya
adalah indeks persesi korupsi (IPK), opini BPK, integritas pelayanan publik,
peringkat kemudahan berusaha, indeks efektivitas pemerintahan.


Untuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
(AKIP), seluruh kementerian/lembaga/pemda ditargetkan 80 persen sudah
berkinerja baik. Hingga tahun 2012, K/L yang berkinerja baik sudah mencapai
95,06%, pemerintah provinsi 75,76%, sedangkan kabupaten/kota 25,66%.


Sebenarnya, dibanding tahun sebelumnya, persentase
kabupaten/kota yang akuntabilitas kinerjanya baik meningkat 100 persen lebih,
dari tahun 2011 baru 12,22%. Namun harus diakui bahwa untuk mengejar target
tahun 2014, diperlukan jurus-jurus jitu agar akuntabilitas kinerja
kabupaten/kota dapat terdongkrak ke angka yang diinginkan.


Wiharto
mengatakan, banyak penyebab rendahnya akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, khususnya bagi kebupaten/kota antara lain lemahnya komitmen dan
dukungan pimpinan, dan keterbatasan kapasitas SDM yang menangani Sistem AKIP.  Selain itu belum terintegrasinya berbagai
peraturan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan
belum terbangunnya sistem informasi kinerja di berbagai instansi pemerintah. "Saat
ini juga belum ada mekanisme reward and punishment," tambahnya.


Untuk
mengatasi berbagai permasalahan tersebut serta memperkuat penerapan
akuntabilitas kinerja, mutlak diperlukan kebijakan yang mengintegrasikan sistem
perencanaan, sistem penganggaran dan sistem akuntabilitas kinerja itu sendiri.
Peraturan perundangan yang memayungi, lanjut Wiharto, sebenarnya tidak terdapat
perbedaan yang signifikan. Namun peraturan perlaksanaannya, seperti dalam hal
aplikasi Renstra, Renja dan RKA, ternyata tidak selalu menggunakan nomenklatur maupun pengertian yang sama,
serta tidak selalu ada keterhubungan.


Berbagai
upaya telah dilakukan Kementerian PANRB dalam meningkatkan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, mulai dari perbaikan pedoman,
sosialisasi, bimbingan teknis hingga meningkatkan keselarasan kebijakan.


Berbagai
pedoman, modul, dan referensi dimaksudkan untuk membantu meningkatkan
pemahaman, terus menerus dimutakhirkan dalam rangka membantu meningkatkan
pemahaman. Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, hingga pendampingan telah
dilakukan di berbagai instansi pemerintah, baik kementerian dan lembaga di
pusat, maupun pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.
Hal ini diperlukan untuk membantu secara teknis dalam penyusunan
dokumen-dokumen yang terkait dengan SAKIP.


Sosialisasi,
workshop, bimbingan teknis, hingga pendampingan mengenai evaluasi kinerja juga
diberikan kepada berbagai aparat pengawasan fungsional instansi pemerintah
untuk membantu memperkuat manajemen kinerja, baik kementerian dan lembaga di
pusat, maupun pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.


Kementerian
PANRB setiap tahun juga menyampaikan surat edaran kepada instansi pemerintah
untuk mengingatkan kewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, Penetapan
Kinerja. Selain itu kepada instansi pemerintah yang belum memiliki Indikator
Kinerja Utama dan belum melaksanakan evaluasi kinerja internal juga diingatkan
untuk segera memenuhi kewajiban. Untuk pemerintah daerah, Kementerian PAN
bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri.


Upaya
memperbaiki keselarasan kebijakan antara instansi pembuat kebijakan yang
terkait dengan akuntabilitas kinerja telah dan masih terus dilaksanakan.
Kementerian PAN dan RB bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, Bappenas,
serta Kementerian Dalam Negeri telah, sedang, dan akan terus menyelaraskan
kebijakan masing-masing. (ags/HUMAS MENPANRB)


 


 


 


 

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo : http://www.kulonprogokab.go.id/v21
Versi Online : http://www.kulonprogokab.go.id/v21/?pilih=news&aksi=lihat&id=2690