Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

Kulon Progo Raih Peringkat Tertinggi Untuk Indeks Akuntabilitas Dari FITRA


Prestasi membanggakan kembali diraih Pemkab Kulon Progo. Kali ini Kulon Progo meraih Peringkat Tertinggi untuk Indeks Akuntabilitas berdasarkan hasil penelitian  Local Budget Study (LBS)  yang dilakukan Seknas FITRA. Penjabat Bupati Kulon Progo Ir.Budi Antono,MSi menyatakan bersyukur sekaligus bangga, dan menyebut penghargaan ini merupakan motivasi dan cambuk bagi Pemkab dan masyarakat Kulon Progo untuk terus berinovasi dan bekerja lebih baik lagi.
"Dan terus meningkatkan dalam pengeloaan anggaran daerah. Saya yakin dan percaya, bahwa penghargaan ini sudah melalui proses atau tahapan yang ketat," kata Budi Antono, seusai menerima penghargaan yang diserahkan oleh Menterian Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Penghargaan diterima oleh Ir.Budi Antono,MSi saat Launching Hasil Local Budget Study (LBS) FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), Kamis (16/3/2017) di Hotel Arya Duta, Jakarta.
"Penghargaan diberikan kepada 5 (lima) daerah yang memiliki indeks terbaik versi Local Budget Study Fitra yang meliputi Indeks Transparansi, Indeks Akuntabilitas, Indeks Partisipasi, Indeks Kesetaraan Gender dan Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan," Kata Budi Antono.
Latar belakang Seknas FITRA dengan dukungan Ford Foundation melaksanakan sebuah riset bertujuan untuk mengukur tata kelola anggaran daerah (Local Budget Study) di 70 Kabupaten dan Kota di Indonesia. Study ini juga dimaksudkan untuk memberi umpan balik kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah serta Komisi Informasi Pusat dan Daerah (KIP/D) untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah.
Budi Antono mengaku sangat bangga karena dengan penghargaan ini bisa untuk mengukur kinerja dalam hal perencanaan dan penganggaran daerah berdasarkan partisipasi, tranparansi, dan akuntabilitas serta kesetaraan gender.
Dijelaskan, selama ini Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan berbagai inovasi diantaranya adalah mengintegrasikan Sistem Informasi seperti; Aplikasi Aspirasiku, Sinangkis, e-musrenbang, e-planning, e-monev, dan e-sakip. Selain itu juga melakukan monev secara berkala per tri wulan bagi Organisasi Perangkat Daerah, dalam kegiatan tersebut kami terbitkan raport bagi OPD.
Berkaitan dengan pengelolaan anggaran, Kabupaten Kulon Progo juga secara berturut-turut selama 3 tahun meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dari tahun 2013, 2014 dan 2015.
"Kedepan, kami akan lebih meningkatkan serta mengembangan pelayanan maupun inovasi dibidang pengelolaan anggaran yang berbasis partisipatif dan IT untuk kepentingan masyarakat luas," tandas Budi Antono.
Adapun untuk 5 daerah yang mendapat penghargaan adalah: Kabupaten Kulon Progo untuk Daerah dengan Indeks Akuntabilitas Tertinggi, Kabupaten Kebumen untuk Daerah dengan Indeks Transparansi Tertinggi, Kabupaten Bone untuk Daerah dengan Indeks Partisipasi Tertinggi, Kabupaten Bone untuk Daerah dengan Indeks Responsif Gender Tertinggi, Kota Surabaya untuk Daerah dengan Kinerja Keuangan Daerah Terbaik.
Budi Antono menjelaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan kepada lima (5) daerah terbaik dalam tata kelola anggaran APBD tahun 2016, turut mendampingi, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto dalam acara Launching Local Budget Study dan Portal Info Anggaran di Hotel Aryaduta, Jakarta, hari ini (16/3).
Kelima daerah tersebut dinilai memenuhi indikator dasar penelitian dari FITRA. Adapun dasar tersebut yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kesetaraan gender.
Budi Antono menambahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendgari) Tjahjo Kumolo menyambut baik penghargaan yang diberikan kepada sepuluh daerah tersebut. Dia mengungkapkan kunci pemerintahan yang baik yakni adanya fokus dalam perencanaan anggaran.

"Bicara soal pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kuncinya ada pada memastikan anggaran," ungkap Mendagri ditirukan Budi Antono.

Mendagri menilai fokus perencanaan anggaran harus dapat dilaksanakan dengan baik. Setelah itu barulah masuk pada tahapan pelaksanaan program-program yang ada di daerah. Dan terakhir, adanya evaluasi guna mempersiapkan untuk tahun anggaran berikutnya. (at@humaskp)

 

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Tim Bedah Rumah Kulon Progo Kunjungi Gunung Kelir

Peringatan Hari Kartini dan Otonomi Daerah

Puncak Acara Gerakan TBBS dan Peringatan Hari Bumi

Tim BBGRM Kunjungi Kerajinan Batik

BBGRM di Kalibawang



.:: Berita Subdomain ::::::::.

Pendidikan Kependudukan Perlu Diberikan Sejak SD

Upacara Peringatan Hari Kartini

Peringatan Hari Kartini dan Hari Otonomi Daerah Tahun 2018

Mahasiswa Fisipol UGM belajar tentang Kebijakan “Bela-beli Kulon Progo”

KEJUARAAN RENANG INDAH TINGKAT INTERNASIONAL

Seleksi PT Dagsap Endura Eatore di SMK Negeri 2 Pengasih

Lowongan Kerja Sebuah Perusahaan Besar di Batam - Laki-laki

SMA N 2 Wates Juara Provinsi Cerdas Cermat Keterbukaan Informasi

LKJIP Dinas Kominfo

RENSTRA Dinas Kominfo

IKU SKP Dinas Kominfo

Perjanjian Kinerja tahun 2018 Dinas Kominfo

Pengumuman Pemenang Lomba Guru dan Kasek Berprestasi 2018

Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2017 Dinas Kominfo

Rencana Aksi Kominfo

RKT tahun 2017

SMA N 2 WATES JUARA PERTAMA LOMBA KETERBUKAAN INFORMASI

SEMINAR "KARTINI TANGGUH JAMAN NOW"

DIBUKA SELEKSI JPT KEPALA DPU

KUNJUNGAN KERJA DPMPT KAB GUNUNG KIDUL KE DPMPT KAB. KULON PROGO

Puncak Acara Tiga Bulan Bersih Sampah (TBBS) dan Hari Bumi

Puncak Acara Tiga Bulan Bersih Sampah (TBBS) dan Hari Bumi

Lowongan Kerja OPTIK YANINDO WATES

Seleksi CV Karya Hidup Sentosa di SMK Negeri 2 Pengasih

Lowongan Kerja MUNCUL GROUP



.:: Artikel ::::::::.

Mewujudkan Masyarakat Berwawasan Kependudukan Melalui Pendidikan Kependudukan

Gerakan Berbasis Hati

Tantangan Pengendalian Penduduk Kulon Progo Tahun 2018

Tantangan Advokasi Kie Program KKBPK Tahun 2018

Kampung KB Wahana Pemberdayaan Masyarakat