Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

Kulon Progo Raih Peringkat Tertinggi Untuk Indeks Akuntabilitas Dari FITRA


Prestasi membanggakan kembali diraih Pemkab Kulon Progo. Kali ini Kulon Progo meraih Peringkat Tertinggi untuk Indeks Akuntabilitas berdasarkan hasil penelitian  Local Budget Study (LBS)  yang dilakukan Seknas FITRA. Penjabat Bupati Kulon Progo Ir.Budi Antono,MSi menyatakan bersyukur sekaligus bangga, dan menyebut penghargaan ini merupakan motivasi dan cambuk bagi Pemkab dan masyarakat Kulon Progo untuk terus berinovasi dan bekerja lebih baik lagi.
"Dan terus meningkatkan dalam pengeloaan anggaran daerah. Saya yakin dan percaya, bahwa penghargaan ini sudah melalui proses atau tahapan yang ketat," kata Budi Antono, seusai menerima penghargaan yang diserahkan oleh Menterian Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Penghargaan diterima oleh Ir.Budi Antono,MSi saat Launching Hasil Local Budget Study (LBS) FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran), Kamis (16/3/2017) di Hotel Arya Duta, Jakarta.
"Penghargaan diberikan kepada 5 (lima) daerah yang memiliki indeks terbaik versi Local Budget Study Fitra yang meliputi Indeks Transparansi, Indeks Akuntabilitas, Indeks Partisipasi, Indeks Kesetaraan Gender dan Indeks Kinerja Pengelolaan Keuangan," Kata Budi Antono.
Latar belakang Seknas FITRA dengan dukungan Ford Foundation melaksanakan sebuah riset bertujuan untuk mengukur tata kelola anggaran daerah (Local Budget Study) di 70 Kabupaten dan Kota di Indonesia. Study ini juga dimaksudkan untuk memberi umpan balik kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah serta Komisi Informasi Pusat dan Daerah (KIP/D) untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah.
Budi Antono mengaku sangat bangga karena dengan penghargaan ini bisa untuk mengukur kinerja dalam hal perencanaan dan penganggaran daerah berdasarkan partisipasi, tranparansi, dan akuntabilitas serta kesetaraan gender.
Dijelaskan, selama ini Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan berbagai inovasi diantaranya adalah mengintegrasikan Sistem Informasi seperti; Aplikasi Aspirasiku, Sinangkis, e-musrenbang, e-planning, e-monev, dan e-sakip. Selain itu juga melakukan monev secara berkala per tri wulan bagi Organisasi Perangkat Daerah, dalam kegiatan tersebut kami terbitkan raport bagi OPD.
Berkaitan dengan pengelolaan anggaran, Kabupaten Kulon Progo juga secara berturut-turut selama 3 tahun meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dari tahun 2013, 2014 dan 2015.
"Kedepan, kami akan lebih meningkatkan serta mengembangan pelayanan maupun inovasi dibidang pengelolaan anggaran yang berbasis partisipatif dan IT untuk kepentingan masyarakat luas," tandas Budi Antono.
Adapun untuk 5 daerah yang mendapat penghargaan adalah: Kabupaten Kulon Progo untuk Daerah dengan Indeks Akuntabilitas Tertinggi, Kabupaten Kebumen untuk Daerah dengan Indeks Transparansi Tertinggi, Kabupaten Bone untuk Daerah dengan Indeks Partisipasi Tertinggi, Kabupaten Bone untuk Daerah dengan Indeks Responsif Gender Tertinggi, Kota Surabaya untuk Daerah dengan Kinerja Keuangan Daerah Terbaik.
Budi Antono menjelaskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan kepada lima (5) daerah terbaik dalam tata kelola anggaran APBD tahun 2016, turut mendampingi, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto dalam acara Launching Local Budget Study dan Portal Info Anggaran di Hotel Aryaduta, Jakarta, hari ini (16/3).
Kelima daerah tersebut dinilai memenuhi indikator dasar penelitian dari FITRA. Adapun dasar tersebut yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kesetaraan gender.
Budi Antono menambahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendgari) Tjahjo Kumolo menyambut baik penghargaan yang diberikan kepada sepuluh daerah tersebut. Dia mengungkapkan kunci pemerintahan yang baik yakni adanya fokus dalam perencanaan anggaran.

"Bicara soal pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kuncinya ada pada memastikan anggaran," ungkap Mendagri ditirukan Budi Antono.

Mendagri menilai fokus perencanaan anggaran harus dapat dilaksanakan dengan baik. Setelah itu barulah masuk pada tahapan pelaksanaan program-program yang ada di daerah. Dan terakhir, adanya evaluasi guna mempersiapkan untuk tahun anggaran berikutnya. (at@humaskp)

 

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Sebanyak 425 Pemanah Ikut Gladhen Hageng Jemparingan Mataraman Tingkat Nasional Tahun 2017

Bupati Berharap Santri Harus Mandiri Secara Ekonomi

Ulang Tahun, PT.sak Bantu Bedah Rumah dan Meja Kursi SD

Konggres Jemparingan Nusantara I Dilaksanakan di Kulon Progo

Banyak Manfaat Bagi Warga dan Pemerintah, Open House Setiap Kamis Pagi Diharap Tetap Berlangsung



.:: Berita Subdomain ::::::::.

CEGAH KEBUTAAN DENGAN PEDULI KATARAK

KOMINFO BANTUL BELAJAR PPID AWARD

LOWONGAN KERJA WAROENG SPESIAL SAMBAL ‘SS’ PENEMPATAN AREA YOGYAKARTA

Galadesa

Bedah Rumah

Musrenbang RPJMD 2017-2022

Pengembangan SDM & Beasiswa Dalam Skema Bantuan Keuangan Internasional

Perkembangan Harga Pokok Kabupaten Kulon Progo per 16 Oktober 2017

Perkembangan Harga Pokok Kabupaten Kulon Progo per 19 Oktober 2017

DPMPT Kab. Kulon Progo menyelenggarakan pengajian rutin Aparatur Sipil Negara di Masjid Agung Wates

Lowongan Kerja PT PUSTAKA INSAN MADANI

PENGUMUMAN PENGADAAN TENAGA HARIAN LEPAS NON PNS PADA DINAS PARIWISATA KAB KULON PROGO 2017

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan PT. Organik Alam Lestari

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan RSU Santo Yusup Boro

KUNJUNGAN KERJA FKLPID (FORUM KOMUNIKASI LEMBAGA PELATIHAN INDUSTRI DAERAH)

SE Pencantuman Gelar bagi PNSD Kabupaten Kulon Progo

NABUH GAMELAN 66 JAM SIAP PECAHKAN REKOR MURI

LOWONGAN KERJA PT. FINANSIA MULTI FINANCE

TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN BERPRESTASI DIKIRIM KUNJUNGAN KE LUAR NEGERI

PENUTUPAN PELATIHAN BIDANG PERHOTELAN

Upaya Tentang Peningkatan Investasi Daerah Dalam Kunjungan Kerja DPRD Kab. Brebes ke DPMPT Kab. Kulo

Sosialisasi Geographic Information System (GIS) untuk mengubah Mindset Pengelola Obyek Wisata di Kul

Study Komparasi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal Kab. Kendal di DPMPT Kab. Kulon Progo

Sosialisasi Braille Corner, Semua Lapisan Masyarakat Berhak Mendapatkan Layanan Perpustakaan

Semarak 66 Tahun Kulon Progo



.:: Artikel ::::::::.

Tips Menjadikan IUD Kontrasepsi Pilihan

Monev PATEN Ke-4 di Kulon Progo

Menyemangati Masyarakat Lewat Lagu, Mungkinkah

Pentingnya Membudayakan Kuhias Kenanganku

29 Juni Hari Keluarga Nasional