Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

BPK Apresiasi Pemkab Kulon Progo dan Parpol


Penuhi Undangan Warga Riau

Kulon Progo Dianugerahi dana Rakca 2017 dan Entrepeneur Award 2017

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo Diundang Ke Riau

Implementasi Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Operasional Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Gubernur DIY Pantau Kondisi Banjir di Panjatan

Bupati Kulon Progo Tetapkan Status Tanggap Darurat

 

Kepala BPK perwakilan DIY Yusnadewi sekaligus penanggungjawab pemeriksaan LKPD mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Partai Politik terkait usaha Partai Politik untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi laporan keuangan bantuan Partai Politik. Dan Pemkab juga siap memberikan Bimtek kepada SDM (Sumber Daya Manusia) Parpol terkait administrasi pengelolaan Dana Bantuan Parpol.

Yusnadewi menyampaikan, pada Kamis (16/3/2017) sengaja mengundang perwakilan Partai Politik di Kabupaten Kulon Progo, di Ruang Menoreh Pemkab Kulon Progo untuk memberikan penjelasan karena akan melakukan pemeriksaan administrasi terkait dengan dana Bantuan kepada Partai Politik yang bersumber APBD yang diberikan oleh Pemkab Kulon Progo.

"Karena ada perubahan Undang-Undang, Permendagri, ada Peraturan BPK" kata
Yusnadewi.

Dihadapan Sekda , BKAD, dan Pimpinan Parpol, Yusnadewi menyampaikan, terkait pengelolaan dana bantuan sekarang lebih rigit pengaturan. Dan Tahun 2017 ini penerapan pertama, ketentuannya 1 (satu) bulan setelah 1 tahun anggaran harus melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan dana APBD.

"Karena lakukan pertama, BPK masih memberi toleransi sampai dengan bulan Maret pertanggungjawaban yang akan disampaikan" kata Yusnadewi.

Yusna dewi ke perwakilan sekaligus penanggungjawab, didampingi Krisnanto Adi Nugroho Pengendali Teknis, Wenny Sulistyowati selaku Ketua Tim, dan anggota Dela Alemina Ginting, Prakosa Widharto, Dian Setyawati, dan Maria Melanie Cynthia.

Metode pemeriksaan sekarang juga berbeda, jika dahulu review, sekarang eksaminasi. Apabila diperlukan dapat lakukan konfirmasi, klarifikasi yang belum jelas agar tidak ada perbedaan, agar jangan sampai tim temuan berbeda dengan yang dimaksud sebenarnya.

"Kita tidak ada niat mencari-cari kesalahan. Jika indah hasil tentu indah"
kata Yusnadewi.

Beberapa tokoh Parpol Kabupaten Kulon Progo yang hadir dari Partai Golkar, PAN, PDIP, Gerindra, PKS menyatakan terkait pemeriksaan laporan dana bantuan Parpol siap melakukan pembenahan jika pertanggungjawaban dinilai belum tuntas menurut BPK. Dan dari Parpol mengharapkan dana bantuan Parpol tidak cair pada akhir tahun anggaran. Semua Parpol juga mengharapkan peningkatan SDM pengelola dana parpol, dengan dilakukan Bimbingan Teknis.

"Selaku Parpol, kita siap pembenahan jika pertanggungjawab belum tuntas menurut BPK" kata Ponimin Budi Hartono Anggota DPRD dari PAN.

"Harapan dalam prosesnya ada tambahan wawasan staf kami, ada pembinaan, kita terima sebagai pembelajaran bersama. Harapannya ada pembinaan administrasi agar lebih tertib lagi, ada komitmen. Proses pencairan seperti apa, pertanggungjawaban, kami belajar lebih tertib dalam administrasi" Kata Sudarto dari PDIP yang juga mengapresiasi upaya untuk perbaikan, dan berharap agar pencairan dana bantuan jangan di akhir tahun.

Sekretaris Daerah Kab Kulon Progo Ir.RM.Astungkoro,MHum menyampaikan, Pemkab siyap melakukan pendidikan administrasi keuangan untuk meningkatkan SDM pengelola dana Bantuan Parpol agar administrasi jadi benar.
"Jadi tugas kami. Ada tenaga dari BKAD (untuk melatih)" kata Ir.RM.Astungkoro,MHum.(at@humaskp)

 

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Penuhi Undangan Warga Riau

Kulon Progo Dianugerahi dana Rakca 2017 dan Entrepeneur Award 2017

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo Diundang Ke Riau

Implementasi Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Operasional Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Gubernur DIY Pantau Kondisi Banjir di Panjatan



.:: Berita Subdomain ::::::::.

PELAYANAN POLIKLINIK SPESIALIS JANTUNG SORE HARI

Lowongan Kerja PT.MATARAM TUNGGAL GARMENT

Sosialisasi dan Seleksi PT Philips Batam

Replikasi Tomira, Pemda Tasikmalaya Studi Banding ke Kulon Progo

PENDIDIKAN POLITIK UNTUK PEMILIH PEMULA

Launching KSWP Kulon Progo Mampu Memberi Contoh Kabupaten Lainnya Di DIY

PENGUMUMAN LOWONGAN THL 2018

DPMPT Kab. Kulon Progo Melakukan Pengawasan Perusahaan

Pengumuman Lowongan THL Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Penambangan Tanah Urug

Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan PT. Organik Alam Lestari

Lowongan Kerja PT. MICRO MADANI INSTITUDE (PNM MEKAAR)

Seminar Kebangsaan

Penganggaran Belanja Desa dalam Bidang Pendidikan melalui APB Desa

WASPADA BENCANA ALAM INTI RAKOR KECAMATAN KALIBAWANG BULAN DESEMBER

APEL KENDARAAN DINAS BKAD

SOSIALISASI KETENAGAKERJAAN DAN PERMENAKER RI NOMOR 39 TAHUN 2016

Lowongan Kerja PT. PHILIPS INDUSTRIES BATAM

Saresehan Inisiasi Desa Mitra dan Koordinasi Pengabdian Masyarakat UMY

Dinas Kesehatan Sosialisasikan GERMAS Penanggulangan Stunting

Lowongan Kerja PT.PUSTAKA INSAN MADANI YOGYAKARTA

Saya Berani Saya Sehat, Talkshow Peringatan Hari AIDS Sedunia

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)

DINAS PERDAGANGAN SELENGGARAKAN PENERAPAN GUGUS KEDALI MUTU (GKM)

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 7 Desember 2017



.:: Artikel ::::::::.

Kampung KB di Kulon Progo, Butuh Sinergitas Semua Pihak

Membangkitkan Semangat Hidup Lansia Melalui Perilaku Hidup Sehat

Tips Menjadikan IUD Kontrasepsi Pilihan

Monev PATEN Ke-4 di Kulon Progo

Menyemangati Masyarakat Lewat Lagu, Mungkinkah