Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

BPK Apresiasi Pemkab Kulon Progo dan Parpol


Kemerdekaan Tidak Hanya Terbebas dari Penjajahan Fisik

Upacara Pemberian Remisi

Pemkab Akan Optimalkan Sistem Aduan Lapor!

Setiap Kamis Pahing ASN Kulon Progo Pakaian Jawa

Lomba Karnaval Kabupaten Berhadiah 16 Juta

Pengukuhan Paskibraka Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

 

Kepala BPK perwakilan DIY Yusnadewi sekaligus penanggungjawab pemeriksaan LKPD mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Partai Politik terkait usaha Partai Politik untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi laporan keuangan bantuan Partai Politik. Dan Pemkab juga siap memberikan Bimtek kepada SDM (Sumber Daya Manusia) Parpol terkait administrasi pengelolaan Dana Bantuan Parpol.

Yusnadewi menyampaikan, pada Kamis (16/3/2017) sengaja mengundang perwakilan Partai Politik di Kabupaten Kulon Progo, di Ruang Menoreh Pemkab Kulon Progo untuk memberikan penjelasan karena akan melakukan pemeriksaan administrasi terkait dengan dana Bantuan kepada Partai Politik yang bersumber APBD yang diberikan oleh Pemkab Kulon Progo.

"Karena ada perubahan Undang-Undang, Permendagri, ada Peraturan BPK" kata
Yusnadewi.

Dihadapan Sekda , BKAD, dan Pimpinan Parpol, Yusnadewi menyampaikan, terkait pengelolaan dana bantuan sekarang lebih rigit pengaturan. Dan Tahun 2017 ini penerapan pertama, ketentuannya 1 (satu) bulan setelah 1 tahun anggaran harus melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan dana APBD.

"Karena lakukan pertama, BPK masih memberi toleransi sampai dengan bulan Maret pertanggungjawaban yang akan disampaikan" kata Yusnadewi.

Yusna dewi ke perwakilan sekaligus penanggungjawab, didampingi Krisnanto Adi Nugroho Pengendali Teknis, Wenny Sulistyowati selaku Ketua Tim, dan anggota Dela Alemina Ginting, Prakosa Widharto, Dian Setyawati, dan Maria Melanie Cynthia.

Metode pemeriksaan sekarang juga berbeda, jika dahulu review, sekarang eksaminasi. Apabila diperlukan dapat lakukan konfirmasi, klarifikasi yang belum jelas agar tidak ada perbedaan, agar jangan sampai tim temuan berbeda dengan yang dimaksud sebenarnya.

"Kita tidak ada niat mencari-cari kesalahan. Jika indah hasil tentu indah"
kata Yusnadewi.

Beberapa tokoh Parpol Kabupaten Kulon Progo yang hadir dari Partai Golkar, PAN, PDIP, Gerindra, PKS menyatakan terkait pemeriksaan laporan dana bantuan Parpol siap melakukan pembenahan jika pertanggungjawaban dinilai belum tuntas menurut BPK. Dan dari Parpol mengharapkan dana bantuan Parpol tidak cair pada akhir tahun anggaran. Semua Parpol juga mengharapkan peningkatan SDM pengelola dana parpol, dengan dilakukan Bimbingan Teknis.

"Selaku Parpol, kita siap pembenahan jika pertanggungjawab belum tuntas menurut BPK" kata Ponimin Budi Hartono Anggota DPRD dari PAN.

"Harapan dalam prosesnya ada tambahan wawasan staf kami, ada pembinaan, kita terima sebagai pembelajaran bersama. Harapannya ada pembinaan administrasi agar lebih tertib lagi, ada komitmen. Proses pencairan seperti apa, pertanggungjawaban, kami belajar lebih tertib dalam administrasi" Kata Sudarto dari PDIP yang juga mengapresiasi upaya untuk perbaikan, dan berharap agar pencairan dana bantuan jangan di akhir tahun.

Sekretaris Daerah Kab Kulon Progo Ir.RM.Astungkoro,MHum menyampaikan, Pemkab siyap melakukan pendidikan administrasi keuangan untuk meningkatkan SDM pengelola dana Bantuan Parpol agar administrasi jadi benar.
"Jadi tugas kami. Ada tenaga dari BKAD (untuk melatih)" kata Ir.RM.Astungkoro,MHum.(at@humaskp)

 

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Kemerdekaan Tidak Hanya Terbebas dari Penjajahan Fisik

Upacara Pemberian Remisi

Pemkab Akan Optimalkan Sistem Aduan Lapor!

Setiap Kamis Pahing ASN Kulon Progo Pakaian Jawa

Lomba Karnaval Kabupaten Berhadiah 16 Juta



.:: Berita Subdomain ::::::::.

LAUNCHING DIGITALISASI KEARSIPAN

PP No. 11 tahun 2017: Mekanisme Pengisian dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

SEKALI MERDEKA BUKAN BERARTI MERDEKA SEKALI

Kemeriahan Pawai dan Karnaval di Galur

Upacara Peringatan HUT RI

Rangkaian Peringatan HUT RI

JADUAL POLIKLINIK SORE DI RSUD WATES

Lomba tumpeng dalam rangka peringatan HUT ke 72 RI

Peringatan HUT RI di Kecamatan Kokap dimeriahkan dengan Pentas Seni Jatilan

Upacara Bendera dan Detik detik Proklamasi di Kecamatan Kokap

Tim Kelurahan Pantau Tirakatan Sekaligus Serahkan Hadiah

UPACARA HARI KEMERDEKAAN RI KE 72 DI RSUD WATES

SOSIALISASI DAN MONITORING PP/PERATURAN PERUSAHAAN DI RSU RIZKI AMELIA MEDIKA

SOSIALISASI DAN MONITORING PP/PERATURAN PERUSAHAAN DI MEGA INOVASI ORGANIC

UPACARA BENDERA DAN DETIK-DETIK PROKLAMASI

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 10 Agustus 2017

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 14 Agustus 2017

Anugerah Iptek Kreanova Menoreh ke-4 Tahun 2017

Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi

Aturan Penggunaan Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Dindikpora KP

Jadwal Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta

DIRGAHAYU RI KE 72

Himbauan Kewaspadaan terhadap Oknum yang Mengatasnamakan Tim Saber Pungli

LOWONGAN KERJA MARKETING BPR SHINTA PUTRA PENGASIH

Sosialisasi Kampung KB



.:: Artikel ::::::::.

Pentingnya Membudayakan Kuhias Kenanganku

29 Juni Hari Keluarga Nasional

Kulon Progo Makin Melimpahkan Kewenangan Ke Camat

Fenomena Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi

Perlunya Grand Design Pembangunan Kependudukan Dalam Konteks Pembangunan Daerah