Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

Kemen PAN RB Kunjungi Kulon Progo


Sebanyak 425 Pemanah Ikut Gladhen Hageng Jemparingan Mataraman Tingkat Nasional Tahun 2017

Bupati Berharap Santri Harus Mandiri Secara Ekonomi

Ulang Tahun, PT.sak Bantu Bedah Rumah dan Meja Kursi SD

Konggres Jemparingan Nusantara I Dilaksanakan di Kulon Progo

Banyak Manfaat Bagi Warga dan Pemerintah, Open House Setiap Kamis Pagi Diharap Tetap Berlangsung

Pencanangan Kesatuan Gerak PKK-KKBPK Kesehatan Tingkat Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

 

WATES-Dua organisasi perangkat daerah (OPD) Kulon Progo, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Wates dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dipilih untuk menjadi sampel penilaian implementasi Reformasi Birokrasi, Inovasi Pelayanan Publik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan zona integritas, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo menuturkan, selain dua OPD itu, Pemkab berencana mengajukan Puskesmas Pengasih dan sejumlah Pemerintah Kecamatan, untuk turut dicek sebagai sampel. OPD-OPD itu juga akan diajukan kepada kementerian, untuk dinilai sebagai kawasan yang bebas korupsi.

OPD-OPD yang dipilih, akan dilihat dan dicek langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB). Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga alur pemerintahan secara lengkap. Kementerian akan mencermati, sejauh mana Pemkab mampu memberikan layanan yang sempurna bagi masyarakat.

"Ada indikator yang mudah diukur dan ditentukan di OPD-OPD ini, kami menawarkan pula Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu untuk dijadikan sampel, tapi keputusan ada pada tim penilai. Kami membebaskan tim penilai, untuk memilih OPD mana yang akan menjadi sampel penilaian," kata Dokter Hasto, usai menerima kunjungan tim evaluasi lanjutan dan uji petik implementasi Reformasi Birokrasi, inovasi pelayanan publik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan zona integritas, Sabtu (7/10/2017).

Dokter Hasto menjelaskan, tidak ada kesulitan berarti dalam memberikan pelayanan sempurna kepada masyarakat. Namun ketika berbicara tentang teknologi, ia menyadari sistem pelayanan Pemkab Kulon Progo mendapatkan tantangan dalam hal ketersediaan sistem dengan teknologi yang terintegrasi. Karena dengan infrastruktur yang memadai, Pemkab mampu menyelenggarakan sistem informasi yang baik dan benar.

"Hal itu menjadi tantangan kami, karena di Kulon Progo masih ada desa dan kecamatan yang belum memiliki fiber optik," ujarnya.

Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN dan RB Didit Nurdiatmoko menjelaskan, jajarannya bertugas melakukan evaluasi ke Kulon Progo, atas pelaksanaan reformasi birokrasi dan manajemen kinerja di dalam lingkungan Pemkab Kulon Progo. Evaluasi lapangan ini dilakukan, setelah sebelumnya Pemkab Kulon Progo mengajukan evaluasi sampel OPD, dalam bentuk dokumen.

"Kami berharap, adanya sistem dan birokrasi yang sudah baik, bukan sekedar karena siapa bupatinya saat ini. Melainkan siapapun yang memimpin Kulon Progo, sistem yang berjalan dalam birokrasi dan pemerintahan semakin lama semakin baik," ungkapnya.

Didit menegaskan, penerapan reformasi birokrasi bukan hanya berlaku kepada bupati dan kepala OPD, namun berlaku hingga pegawai Pemkab di tingkatan paling rendah

Terkait Kulon Progo, Didit sudah memperoleh informasi informasi tentang kemajuan-kemajuan di Kulon Progo, dan Ingin mengkonfirmasi apakah berbagai perbaikan ini sudah By system atau belum.

"Karena kami bicara aparatur, birokrasi, kami ingin memastikan perbaikan ini By System, memang kita susun berdasarkan sistem dan pondasi yang jelas, sehingga nanti suatu saat bapak (Hasto) menjadi pak menteri atau yang lainnya, itu disini, di Kulon Progo itu tidak turun (tata kelolanya)" Kata Didit.

Disampaikan, figur pimpinan pasti sangat berpengaruh, tapi diharapkan itu bisa masuk dalam sistem pemerintahan.

"Kami memang mengevalusai SAKIP karena kami bicara sistemnya. Bagaimana perencanaan disusun berorientasi pada hasil-hasilnya. Bagaimana anggaran sesuai dengan yang direncanakan. Semua bisa nyambung, ujungnya budaya kinerja kita. Kami ingin mengkonfirmasi, sejauhmana sistem ini sudah bisa berjalan di Kabupaten Kulon Progo" jelas Didit (at@humas

 

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Sebanyak 425 Pemanah Ikut Gladhen Hageng Jemparingan Mataraman Tingkat Nasional Tahun 2017

Bupati Berharap Santri Harus Mandiri Secara Ekonomi

Ulang Tahun, PT.sak Bantu Bedah Rumah dan Meja Kursi SD

Konggres Jemparingan Nusantara I Dilaksanakan di Kulon Progo

Banyak Manfaat Bagi Warga dan Pemerintah, Open House Setiap Kamis Pagi Diharap Tetap Berlangsung



.:: Berita Subdomain ::::::::.

CEGAH KEBUTAAN DENGAN PEDULI KATARAK

KOMINFO BANTUL BELAJAR PPID AWARD

LOWONGAN KERJA WAROENG SPESIAL SAMBAL ‘SS’ PENEMPATAN AREA YOGYAKARTA

LOWONGAN KERJA PT MIDI UTAMA INDONESIA

Galadesa

Bedah Rumah

Musrenbang RPJMD 2017-2022

Pengembangan SDM & Beasiswa Dalam Skema Bantuan Keuangan Internasional

Perkembangan Harga Pokok Kabupaten Kulon Progo per 16 Oktober 2017

Perkembangan Harga Pokok Kabupaten Kulon Progo per 19 Oktober 2017

DPMPT Kab. Kulon Progo menyelenggarakan pengajian rutin Aparatur Sipil Negara di Masjid Agung Wates

Lowongan Kerja PT PUSTAKA INSAN MADANI

PENGUMUMAN PENGADAAN TENAGA HARIAN LEPAS NON PNS PADA DINAS PARIWISATA KAB KULON PROGO 2017

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan PT. Organik Alam Lestari

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan RSU Santo Yusup Boro

KUNJUNGAN KERJA FKLPID (FORUM KOMUNIKASI LEMBAGA PELATIHAN INDUSTRI DAERAH)

SE Pencantuman Gelar bagi PNSD Kabupaten Kulon Progo

NABUH GAMELAN 66 JAM SIAP PECAHKAN REKOR MURI

LOWONGAN KERJA PT. FINANSIA MULTI FINANCE

TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN BERPRESTASI DIKIRIM KUNJUNGAN KE LUAR NEGERI

PENUTUPAN PELATIHAN BIDANG PERHOTELAN

Upaya Tentang Peningkatan Investasi Daerah Dalam Kunjungan Kerja DPRD Kab. Brebes ke DPMPT Kab. Kulo

Sosialisasi Geographic Information System (GIS) untuk mengubah Mindset Pengelola Obyek Wisata di Kul

Study Komparasi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal Kab. Kendal di DPMPT Kab. Kulon Progo

Sosialisasi Braille Corner, Semua Lapisan Masyarakat Berhak Mendapatkan Layanan Perpustakaan



.:: Artikel ::::::::.

Tips Menjadikan IUD Kontrasepsi Pilihan

Monev PATEN Ke-4 di Kulon Progo

Menyemangati Masyarakat Lewat Lagu, Mungkinkah

Pentingnya Membudayakan Kuhias Kenanganku

29 Juni Hari Keluarga Nasional