Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

Kemen PAN RB Kunjungi Kulon Progo


BBGRM di Kalibawang

Wisata Goa Batu Jonggol Salah Satu Yang Diresmikan Saat BBGRM dan Hkg PKK

Dua Destinasi Wisata Diresmikan Pada BBGRM Girimulyo

Pelapor Khusus Dewan Ham PBB untuk Hak Atas Pangan Kunjungi Nglambur

Senang Anak-anak Saksikan Gotongroyong

Bupati Buka BBGRM dan HKG PKK di Samigaluh

 

WATES-Dua organisasi perangkat daerah (OPD) Kulon Progo, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Wates dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dipilih untuk menjadi sampel penilaian implementasi Reformasi Birokrasi, Inovasi Pelayanan Publik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan zona integritas, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo menuturkan, selain dua OPD itu, Pemkab berencana mengajukan Puskesmas Pengasih dan sejumlah Pemerintah Kecamatan, untuk turut dicek sebagai sampel. OPD-OPD itu juga akan diajukan kepada kementerian, untuk dinilai sebagai kawasan yang bebas korupsi.

OPD-OPD yang dipilih, akan dilihat dan dicek langsung oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB). Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga alur pemerintahan secara lengkap. Kementerian akan mencermati, sejauh mana Pemkab mampu memberikan layanan yang sempurna bagi masyarakat.

"Ada indikator yang mudah diukur dan ditentukan di OPD-OPD ini, kami menawarkan pula Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu untuk dijadikan sampel, tapi keputusan ada pada tim penilai. Kami membebaskan tim penilai, untuk memilih OPD mana yang akan menjadi sampel penilaian," kata Dokter Hasto, usai menerima kunjungan tim evaluasi lanjutan dan uji petik implementasi Reformasi Birokrasi, inovasi pelayanan publik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan zona integritas, Sabtu (7/10/2017).

Dokter Hasto menjelaskan, tidak ada kesulitan berarti dalam memberikan pelayanan sempurna kepada masyarakat. Namun ketika berbicara tentang teknologi, ia menyadari sistem pelayanan Pemkab Kulon Progo mendapatkan tantangan dalam hal ketersediaan sistem dengan teknologi yang terintegrasi. Karena dengan infrastruktur yang memadai, Pemkab mampu menyelenggarakan sistem informasi yang baik dan benar.

"Hal itu menjadi tantangan kami, karena di Kulon Progo masih ada desa dan kecamatan yang belum memiliki fiber optik," ujarnya.

Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN dan RB Didit Nurdiatmoko menjelaskan, jajarannya bertugas melakukan evaluasi ke Kulon Progo, atas pelaksanaan reformasi birokrasi dan manajemen kinerja di dalam lingkungan Pemkab Kulon Progo. Evaluasi lapangan ini dilakukan, setelah sebelumnya Pemkab Kulon Progo mengajukan evaluasi sampel OPD, dalam bentuk dokumen.

"Kami berharap, adanya sistem dan birokrasi yang sudah baik, bukan sekedar karena siapa bupatinya saat ini. Melainkan siapapun yang memimpin Kulon Progo, sistem yang berjalan dalam birokrasi dan pemerintahan semakin lama semakin baik," ungkapnya.

Didit menegaskan, penerapan reformasi birokrasi bukan hanya berlaku kepada bupati dan kepala OPD, namun berlaku hingga pegawai Pemkab di tingkatan paling rendah

Terkait Kulon Progo, Didit sudah memperoleh informasi informasi tentang kemajuan-kemajuan di Kulon Progo, dan Ingin mengkonfirmasi apakah berbagai perbaikan ini sudah By system atau belum.

"Karena kami bicara aparatur, birokrasi, kami ingin memastikan perbaikan ini By System, memang kita susun berdasarkan sistem dan pondasi yang jelas, sehingga nanti suatu saat bapak (Hasto) menjadi pak menteri atau yang lainnya, itu disini, di Kulon Progo itu tidak turun (tata kelolanya)" Kata Didit.

Disampaikan, figur pimpinan pasti sangat berpengaruh, tapi diharapkan itu bisa masuk dalam sistem pemerintahan.

"Kami memang mengevalusai SAKIP karena kami bicara sistemnya. Bagaimana perencanaan disusun berorientasi pada hasil-hasilnya. Bagaimana anggaran sesuai dengan yang direncanakan. Semua bisa nyambung, ujungnya budaya kinerja kita. Kami ingin mengkonfirmasi, sejauhmana sistem ini sudah bisa berjalan di Kabupaten Kulon Progo" jelas Didit (at@humas

 

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak

.:: Berita Lainnya ::::::::.

BBGRM di Kalibawang

Wisata Goa Batu Jonggol Salah Satu Yang Diresmikan Saat BBGRM dan Hkg PKK

Dua Destinasi Wisata Diresmikan Pada BBGRM Girimulyo

Pelapor Khusus Dewan Ham PBB untuk Hak Atas Pangan Kunjungi Nglambur

Senang Anak-anak Saksikan Gotongroyong



.:: Berita Subdomain ::::::::.

Remaja Kokap Dukung Pengendalian Penduduk

Pak Ndut Garap Lagu Tomira dan Airku

Lowongan Kerja MIROTA KAMPUS YOGYAKARTA

Pemerintah Revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018

Lowongan Kerja PT DAGSAP ENDURA EATORE YOGYAKARTA

Sosialisasi Vaksinasi Ikan : Ikan Jaman Now Haruskah Divaksin ?

Kualitas Air Kolam di-Monitoring, Ikan Sehat Kualitas Terjamin

Aturan Izin Usaha Via Online akan Dirilis 20 Mei

Database Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan

Pelatihan Pengolahan Ikan

DISHUB INFORMAL MEETING (DIM) KE 2 BAHAS ISSUE STRATEGIS LLAJ

Dorong Investasi, Pengusaha Dipermudah Dapatkan NPWP

SELEKSI CALON PESERTA PELATIHAN AVSEC STPI CURUG

IDEALISME DAN NASIONALISME MENJADI SEMANGAT PENGEMBANGAN PRODUKSI AIR""KU

Lowongan Kerja RESTORAN GUDEG BU TJITRO 1925 JANTI

Undangan Diklat SEAMEO QITEP in Science 2018

Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Tahun 2018

Lowongan Kerja BU HARTIN RESTO CABANG TOYAN

KUNJUNGAN BAPAK WAKIL BUPATI DI BBGRM XV DAN HKG PKK KE 46 KECAMATAN KALIBAWANG 2018

Lowogan Kerja Sebuah Perusahaan Besar di Batam

Dukung Pengembangan Pariwisata, Dishub KP Pasang Alat Perlengkapan Jalan

Presstour Lokal, Dinas Kominfo dan PWK Kunjungi IKM Dwi888

Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2018

DOWNLOAD ULANG APLIKASI PENDAFTARAN ONLINE

Uapaca Hari Kesadaran Nasional dan Kartini



.:: Artikel ::::::::.

Mewujudkan Masyarakat Berwawasan Kependudukan Melalui Pendidikan Kependudukan

Gerakan Berbasis Hati

Tantangan Pengendalian Penduduk Kulon Progo Tahun 2018

Tantangan Advokasi Kie Program KKBPK Tahun 2018

Kampung KB Wahana Pemberdayaan Masyarakat