Sesuai dengan UU RI No. 18 tahun 1951 tentang Perubahan UU RI No. 15 tahun 1950 tentang Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon-Progo, bahwa penulisan Kulon Progo adalah dipisah

Industri

INDUSTRI


Jumlah industri besar dan sedang yang ada di Kulon Progo pada Tahun 2011 sebanyak 11 industri, sedangkan pada Tahun 2010 sebanyak 12 industri (layak olah:11 perusahaan). Penurunan jumlah industri besar dan sedang di tahun 2011, disebabkan oleh adanya 3 perusahaan yang berubah menjadi industri kecil dan 1 penambahan perusahaan industri besar sedang di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Namun dari 11 data industri besar sedang tahun 2011 yang ada, hanya 10 perusahaan saja yang layak olah. Hal ini dikarenakan terdapat 1 data perusahaan yang tidak bisa diolah karena ketidaklengkapan isian, demikian juga untuk data jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri besar sedang dapat ditampilkan untuk 10 perusahaan IBS di Kabupaten Kulon Progo.

 

ENERGI, LISTRIK, DAN AIR MINUM


Penggunaan listrik di Kabupaten Kulon Progo sudah menjadi kebutuhan primer dan sudah terpasang di seluruh 88 desa/kelurahan. Jumlah pelanggan pada Tahun 2012 sebanyak 88.536 konsumen atau mengalami kenaikan sebesar 5,12 persen dibandingkan dengan tahun 2011. Jumlah daya terpasang juga mengalami kenaikan sebesar 8,49 persen dengan jumlah daya terpasang pada tahun 2012 sebesar 69.502.000 VA.

PDAM Tirta Binangun merupakan perusahaan daerah yang mengelola air bersih di Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2012 jumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAM) mengalami kenaikan sebesar 9,83 persen sehingga jumlah pelanggannya mencapai 15.504 unit. Produksi air yang dihasilkan selama tahun 2012 sebanyak 3.038.798 m3, dengan banyaknya volume air yang terjual mencapai 2.260.210 m3 dengan nilai penjualan air bersih mencapai Rp. 8,503 milyar atau dengan kenaikan yang cukup signifikan mencapai 17,32 persen. Kenaikan nilai penjualan ini selain disebabkan karena meningkatnya volume air yang terjual juga disebabkan karena kenaikan tarifnya.

 


Sumber : Kulon Progo Dalam Angka 2013 - BPS, diupdate 05/01/2015

 

« Kembali

.:: Berita Lainnya ::::::::.

Kemerdekaan Tidak Hanya Terbebas dari Penjajahan Fisik

Upacara Pemberian Remisi

Pemkab Akan Optimalkan Sistem Aduan Lapor!

Setiap Kamis Pahing ASN Kulon Progo Pakaian Jawa

Lomba Karnaval Kabupaten Berhadiah 16 Juta



.:: Berita Subdomain ::::::::.

LAUNCHING DIGITALISASI KEARSIPAN

PP No. 11 tahun 2017: Mekanisme Pengisian dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

SEKALI MERDEKA BUKAN BERARTI MERDEKA SEKALI

Kemeriahan Pawai dan Karnaval di Galur

Upacara Peringatan HUT RI

Rangkaian Peringatan HUT RI

JADUAL POLIKLINIK SORE DI RSUD WATES

Lomba tumpeng dalam rangka peringatan HUT ke 72 RI

Peringatan HUT RI di Kecamatan Kokap dimeriahkan dengan Pentas Seni Jatilan

Upacara Bendera dan Detik detik Proklamasi di Kecamatan Kokap

Tim Kelurahan Pantau Tirakatan Sekaligus Serahkan Hadiah

UPACARA HARI KEMERDEKAAN RI KE 72 DI RSUD WATES

SOSIALISASI DAN MONITORING PP/PERATURAN PERUSAHAAN DI RSU RIZKI AMELIA MEDIKA

SOSIALISASI DAN MONITORING PP/PERATURAN PERUSAHAAN DI MEGA INOVASI ORGANIC

UPACARA BENDERA DAN DETIK-DETIK PROKLAMASI

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 10 Agustus 2017

Perkembangan Harga Bahan Pokok Kabupaten Kulon Progo per 14 Agustus 2017

Anugerah Iptek Kreanova Menoreh ke-4 Tahun 2017

Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi

Aturan Penggunaan Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Dindikpora KP

Jadwal Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta

DIRGAHAYU RI KE 72

Himbauan Kewaspadaan terhadap Oknum yang Mengatasnamakan Tim Saber Pungli

LOWONGAN KERJA MARKETING BPR SHINTA PUTRA PENGASIH

Sosialisasi Kampung KB



.:: Artikel ::::::::.

Pentingnya Membudayakan Kuhias Kenanganku

29 Juni Hari Keluarga Nasional

Kulon Progo Makin Melimpahkan Kewenangan Ke Camat

Fenomena Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi

Perlunya Grand Design Pembangunan Kependudukan Dalam Konteks Pembangunan Daerah